Pemkab Kulonprogo Berencana Buka Jalur Baru Antara Calon Bandara Kulonprogo - Magelang

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Jalur transportasi selebar lebih kurang 14 meter akan dibangun dari perbatasan Magelang menuju wilayah Kulonprogo.

Rencananya, jalur ini membedah perbukitan Menoreh dan bakal menembus kawasan Bandara Baru Kulonprogo.

Hal itu sudah diwacanakan Bupati Hasto Wardoyo sejak beberapa tahun terakhir, rencana tersebut juga sudah disampaikan kepada Kementerian PU.

Meski demikian, saat ini progres dari bagian program Bedah Menoreh itu masih dalam tahap survei ulang.

Kepala DPU Kulonprogo, Sukoco, menyampaikan beberapa rapat terkait program bedah menoreh belakangan digelar bersama pemerintah DIY.

Menurutnya, saat ini sedang proses survei ulang karena sejumlah ruas yang diusulkan tidak memungkinkan untuk diperlebar.

"Kondisi jalan terlalu sempit, sedangkan batas kanan-kirinya berupa tebing gunung dan jurang," kata Sukoco, Minggu (10/1/2016).

Survei ulang itu juga berkaitan dengan ketentuan jalan yang direncanakan. Sesuai ketentuan, jalur yang diharapkan menjadi bagian bedah menoreh tersebut lebarnya lebih kurang 11 meter dan dapat menjadi jalan provinsi.

"Rencana besarnya kan dari utara di Kalibawang batas Magelang menuju Kulonprogo dan Purworejo. Nanti menembus Temon kawasan bandara," lanjutnya.

Beberapa merupakan jalur lama yang harus diperlebar, sebagian harus membangun jalan baru. Pada 2015, menurutnya, sejumlah pembangunan dilakukan Pemkab Kulonprogo menggunakan dana APBD. Namun secara keseluruhan, proyek tersebut diperkirakan harus menelan anggaran lebih dari Rp 100 miliar.

"Jadi kami minta dukungan pusat," katanya.

Sekda Kulonprogo, Astungkoro, membenarkan program bedah menoreh akan menghubungkan kawasan bandara di Kulonprogo dari wilayah Magelang.

Melalui perbukitan di sisi utara Kulonprogo, diharapkan kawasan perbukitan Menoreh itu pun akan lebih hidup. Pasalnya, selama ini jalur di wilayah itu terbilang kurang memadai.

"Ini akan menjadi jalur memotong, selebar 14 meter, menghubungkan Magelang dengan bandara Kulonprogo," ujarnya.

Astungkoro mengatakan pembicaraan antara Bupati Kulonprogo dan Kementerian PU sejauh ini masih dalam konteks proposal.

Rencananya, proyek jalan program bedah menoreh itu akan memakan ratusan miliar rupiah. Astungkoro pun berharap komunikasi dengan kementerian berjalan lancar karena pemkab harus melakukan pembebasan lahan memastikan desainnya. (*)

Read More

Warga Pesisir Kulonprogo Tolak Sertifikasi Tanah Paku Alaman

Ristu Hanafi

Minggu,  27 Desember 2015  −  06:17 WIB(dok.sindonews)

A+ A-

YOGYAKARTA - Tiga petani warga Desa Karangwuni, Kecamatan Wates, Kulonprogo mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. 

Mereka adalah Suparno, Kamiyo, Suparmin, merasa terancam dengan langkah Kadipaten Paku Alaman yang mencoba mensertifikasi lahan pertanian garapan warga.

Lahan-lahan garapan tiga warga itu seluas total 540.434 meter persegi dengan rincian lahan garapan Suparno seluas 1535 m2 dan 4980 m2, lahan garapan Kamiyo seluas 2.330 m2, dan lahan garapan Suparmin seluas 3.578 m2. 

Warga merasa terancam karena Paku Alaman mengklaim lahan itu masuk dalam Paku Alaman Ground (PAG).

"Orang-orang suruhan Paku Alam meminta kami meninggalkan tanah garapan. Bahkan kini mereka membuat tembok di sekeliling lahan hingga kami tidak bisa masuk. Padahal kami telah garap lahan secara turun-temurun sejak nenek moyang," kata Suparno, di kantor LBH Yogyakarta, kemarin.

Diungkapkannya, sejak tahun 2014 Kadipaten Paku Alaman memang sudah memberikan tiga kali somasi kepada warga agar meninggalkan lahan itu. Namun warga bergeming karena tidak berniat untuk menjual ataupun menukarnya.

Tiba-tiba saja akhir 2015 ini Paku Alaman mendaftarakan lahan-lahan itu ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulonprogo untuk memperoleh sertifikat hak.

Tokoh Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulonprogo Sumanto menyayangkan Pemkab Kulonprogo dan BPN yang justru memuluskan niatan Paku Alaman untuk melakukan sertifikasi tanah padahal dengan jelas ada penolakan keras dari warga.

Dia menduga rencana sertifikasi tanah itu hanya untuk kegiatan tambang pasir besi.

"Sudah jelas untuk eksplorasi pasir besi yang hanya menguntungkan segelintir orang. Susah payah warga mengubah tanah ini menjadi lahan pertanian produktif, kini mau dirusak dengan tambang," ujarnya.   

Kuasa hukum warga Karangwuni dari LBH Yogyakarta, Rizky Fatahillah mengatakan apa yang dilakukan Kadipaten Paku Alaman jelas sebagai upaya mengejar prasayarat usaha tambang yang mendesak ruang hidup para petani dan berpotensi merusak lingkungan hidup.

Sejak tahun 2006, LBH Yogyakarta dan pemerhati lingkungan sudah menolak rencana tambang pasir besi di wilayah itu. Kini Kadipaten Paku Alaman menggunakan cara baru dengan mengatasnamakan Undang-Undang (UU) Keistimewaan untuk mengusir para petani.

Meski UU Keistimewaan No 13/2012 memiliki kekhususan soal pengaturan tanah, tetapi tidak secara otomatis seluruh lahan atau tanah di DIY bisa diklaim menjadi tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten Paku Alaman.

LBH menilai bahwa tindakan Pemkab Kulonprogo dan BPN memfasilitasi pandaftaran PAG yang diajukan Kadipaten Paku Alaman tidak dapat dibenarkan.

"Sampai saat ini Perdais yang mengatur pertanahan belum disahkan," katanya.

Apalagi fakta sejak tahun 1984, di DIY telah diberlakukan secara penuh UU Pokok Agraria (UU PA) dengan Kepres Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Penuh UU PA di DIY yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Mendagri Nomor 66 Tahun 1984 yang jelas-jelas telah mengakhiri rezim tanah-tanah Swapraja.

"Jika tindakan-tindakan sepihak dengan mendaftarkan tanah-tanah warga sebagai PAG tetap dilakukan, maka potensi pelanggaran hak-hak ekonomi sosial budaya sangat besar terjadi," pungkasnya.

(nag)

Read More

Terapkan Tanam Jajar Legowo, Produksi Padi Meningkat

Harianjogja.com, KULONPROGO- Produktivitas panen padi di Desa Pleret Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan dari 9,7 ton per hektare menjadi 11,08 ton per hektare gabah kering panen pada 2015.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertan) Kulon Progo Bambang Tri Budi di Kulon Progo, Rabu, mengatakan peningkatan produktivitas dikarenakan petani menerapkan "tanam jajar legowo" (Tajarwo).

"Produktivitas ubinan rata-rata 6,9 kilogram, kalau dikonfersi sebanyak 11,08 ton per hektare gabah kering panen [GKP]," kata Bambang saat Panen Raya GPTT Kelompok Tani Wonorejo, baru-baru ini.

Ia mengatakan pada Desember 2015, luas lahan yang panen seluas 5.000 hektare, seluas 1.045 hektare di Kecamatan Panjatan. Luas lahan di Desa Pleret Kecamatan Panjatan sendiri yang memasuki masa panen seluas 39 hektare.

Produktivitas padi di Desa Pleret sangat luar biasa karena petani mematuhi pola tanam dan menerapkan Gerakan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPTT).

"Kedepan, petani menerapkan Tajarwo 4:1 dengan sisipan supaya hasilnya lebih optimal," tuturnya, seperti dikutip dari Antara.

Bambang mengatakan pada awal masa taman, tanaman padi di Kulonprogo terserang organisme penggangu tanaman (OPT). Namun dengan peraturan bupati tentang pola tanam, OPT cepat diberantas.

"Pada masa tanam satu golongan satu, sebagian terserang OPT, tapi dapat dikendalikan," ucapnya.

Kepala Desa Pleret Widiyatna mengatakan berdasarkan ubinan tertinggi di Desa Pleret sebanyak 7,93 kg kalau dikonfersi menjadi 12,68 hektare GKP.

"Produksi rata-rata di Desa Pleret 6,9 per ubin atau 11,08 ton per hektare. Tingginya produksi padi di Desa Pleret tidak terlepas dari kerja sama berbagai intansi," ujarnya.

Kepala KP4K Maman Sugiri mengatakan rata-rata produktivitas padi tingkat kabupaten 6,4 ton per hektare GKP. Target peningkatan produksi 0,711 ton per hektare.

"Kenaikan produksi padi di Desa Pleret sangat signifikan karena menerapkan teknologi GPTT," imbuh Maman.

Ia mengatakan petani di Desa Pleret sudah menerapkan 100 persen tajarwo, namun belum menerapoan tajarwo sisipan. "GPTT dengan tajarwo sisipan akan meningkatkan kesehatan tanaman, dan hasil panen akan meningkat," kata dia.

Read More

8 Rumah Sakit Bekerjasama Tangan Korban Kecelakaan

Harianjogja.com, KULONPROGO- Kepolisian Resor Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, bekerja sama dengan PT Jasa Raharja menandatangani nota kesepahamam dengan delapan rumah sakit di wilayah itu dalam penanganan korban kecelakaan.

Kapolres Kulon Progo AKBP Yuliyanto di Kulonprogo, Rabu (23/12/2015), mengatakan delapan rumah sakit tersebut yakni RSUD Wates, RS Nyi Ageng Serang, Risky Amalia Lendah, Risky Amalia Temon, PKU Muh Nanggulan, RS Santo Yusuf Boro, dan RS Pura Raharja.

"MoU ini dalam rangka memberikan jaminan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Sehinga masyarakat tidak perlu resah bila mengalami kecelakaan berkendaraan bermotor. Ada jaminan dari Jasa Raharja, jamkesda dan jamkesmas, sehingga rumah sakit akan memberikan pelayanan kepada korban kecelakaan secara optimal," kata Yuliyanto.

Ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penandatangan MoU ini. Ia berharap kerja sama ini bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Kulonprogo.

"Kerja sama ini dalam rangka memberikan jaminan rasa aman kepada pengguna kendaraan bermotor, khususnya masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas," katanya, seperti dikutip dari Antara.

Kepala Cabang Jasa Raharja DIY I Ketut Suardika mengatakan MoU ini bertujuan memberikan pelayanan terpadu dan diharapkan memberikan manfaat. Yakni memberikan kepastian penanganan oleh kepolisian dan rumah sakit, sehingga mengurangi fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.

"Kerja sama ini dalam rangka memudahkan pelanan kepada masyarakat Kulonprogo tentang prosedur pengurusan santunan dan pemanfaatan jaminan lain, dan menghindarkan tumpang tindih dalam implementasi jaminan kesehatan nasional," kata Suardika.

Ia mengatakan sebagai wujud komitmen Jasa Raharja, pihaknya memberikan pelayanan prime yaitu proaktif, ramah, iklas, mudah dan empati kepada korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum.

Selain penandatanganan MoU, pada kegiatan gelar pasukan Operasi Lilin 2015, Jasa Raharja memberikan helm sebanyak 250 helm kepada pelajar dan pengendara sepeda motor.

"Keselamatan dimulai dari diri sendiri. Memakai helm merupakan salah satu upaya dalam menghindari kecelakaan yang berakibat fatal," kata Suardika.

Read More

Sehari Menjelajah Keindahan Pegunungan Menoreh, Tertarik?

 

 

Wisata Kulonprogo kali ini menawarkan keindahan pegunungan Menoreh

 

Harianjogja.com, KULONPROGO-Tren wisata Kulonprogo telah bergeser di kawasan Pegunungan Menoreh. Namun, bukan melulu Kali Biru yang patut dicoba. Banyak pula wisata alam berupa curug yang bermunculan dan naik pamornya, terutama saat memasuki musim hujan seperti sekarang.

 

Salah satu obyek wisata alternatif yang layak dimasukkan daftar destinasi liburan akhir tahun ini adalah Grojogan Sewu di Dusun Beteng, Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo. Wisata alam itu baru resmi dibuka untuk umum pada April 2014. Pengunjung hanya perlu membayar Rp3.000 untuk menikmati keindahan air terjun setinggi lebih dari 25 meter itu.

 

Sebelum sampai di Grojogan Sewu, pengunjung perlu berjalan sekitar 300 meter dari tempat parkir. Suara aliran air yang deras membuat kita makin penasaran saat menuruni jalan setapak. Namun, sebaiknya jangan buru-buru karena kondisi jalan setapak yang cukup licin rawan membuat pengunjung tergelicir.

 

Pengelola Grojogan Sewu, Pardi mengatakan, warga setempat juga menawarkan berbagai makanan khas Kulonprogo, seperti geblek dan dawet sambel. "Beberapa rumah warga juga disiapkan sebagai home stay bagi para pengunjung yang ingin menginap," kata Pardi, dikonfirmasi pada Sabtu (19/12/2015).

 

Pardi menambahkan, pengunjung pun bisa meluangkan waktu seharian di Girimulyo. Selain Grojogan Sewu, masih ada obyek wisata alam lain yang semakin populer berkat media sosial. Diantaranya Curug Setawing, Kedung Pedut, Taman Mudal, Curug Kembang Soka, dan Curug Sigembor. "Jadi bisa ke Grojogan sewu dulu lalu main ke curug lain atau sebaliknya," ujar Pardi.

 

 

Girimulyo tidak hanya kaya akan curug. Kalau ingin menikmati Kulonprogo dari ketinggian, datang saja ke Waduk Mini Kleco di Dusun Ngesong, Desa Giripurwo. Jika datang pada pagi atau siang hari, cuaca cerah akan menyuguhkan hamparan biru langit berpadu dengan hijau pepohonan di bawahnya.

 

Kegagahan Gunung Merapi pun bisa terlihat jelas. Jika memilih datang pada sore hari, silakan menikmati pesona terbenamnya matahari dan langit senja.

 

Waduk berkapasitas 8.500 meter kubik di lahan seluas 20 hektare dikerjakan sejak akhir 2013. Wisatawan mulai berdatangan bahkan sebelum pembangunannya selesai pada 2014 lalu. "Sekarang setiap hari ada sekitar 60 orang yang datang. Kalau hari libur bisa 100 orang lebih," kata Kasiran, salah satu pengelola Waduk Mini Kleco.

 

Menurut Kasiran, promosi Waduk Mini Kleco lebih banyak didukung kekuatan media sosial. Banyak pengunjung yang mengunggah foto dan video hingga membuat ulasan melalui blog pribadi. "Malah pengunjung yang jadi ujung tombang promosi, bukan kami," tutur dia.

 

Editor: Nina Atmasari |

Read More

Kompas Gramedia Sumbangkan 500 Buku untuk SD Muhammadiyah Menguri Kulonprogo

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Tak kurang dari 500 buku disumbangkan Kompas Gramedia kepada SD Muhammadiyah Menguri, Sabtu (28/11/2015).

Buku yang meliputi buku dongeng dan buku pelajaran tersebut diserahkan langsung oleh Humas Kompas Gramedia Jateng Jogja, Titien Utomo kepada Kepala SD Muhammadiyah Menguri, Uji Ikhtiarini Istiqomah, SAg.

"Terimakasih banyak atas bantuan buku ini. Bantuan ini sangat berarti, koleksi di perpustakaan sekolah kami masih sedikit dan tidak bertambah sejak lama. Dengan adanya bantuan ini jelas akan memperkaya isi perpustakaan ini," terang Uji kepada pihak Kompas Gramedia.

Sementra itu, Titien mengatakan jika sudah menjadi agenda rutin Kompas Gramedia untuk membagikan buku kepada para pelajar.

Tak hanya di kota besar, namun juga sekolah yang berada di wilayah yang berada jauh dari perkotaan.

"Kompas Gramedia menyalurkan bantuan buku kepada sekolah yang kurang mendapatkan perhatian karena aksesnya yang jauh dan sulit dari pusat kota, salah satunya di SD Muhammadiyah Menguri ini. Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat mencerdaskan siswa di sini ya," ungkap Titien.

Kegiatan tersebut terselenggara atas kerjasama Kompas Gramedia dengan Menyapa Indonesia, yakni program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Program yang dilakukan di Dukuh Sebatang, Desa Hargotirto, Kulonprogo ini fokus di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dilakukan oleh penerima beasiswa angkatan PK-43," terang Melisa Pramesti Dewi selaku koordinator acara.

Selain membagikan buku gratis, Kompas Gramedia dan Menyapa Indonesia juga mengundang pendongeng muda Yogyakarta, Rona Mentari, untuk menghibur puluhan murid yang bersekolah di SD Muhammadiyah Menguri.(*)

Read More

Bandara Kulon Progo Dibangun untuk Tingkatkan Sektor Wisata EKONOMI

YOGYAKARTA,(PRLM).- Pembangunan bandara di Kulonprogo diharapkan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla untuk dipercepat prosesnya. Sebab menurutnya pembangunan ini telah mendesak secara teknis, dalam artian Bandara Adisucipto memang seharusnya tidak lagi menjadi bandara utama di Yogyakarta.

Demikian diucapkan JK saat menghadiri jamu makan siang di kediaman Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (26/11/2015).

"Selain membahas soal bandara, kita juga membicarakan bagaimana pembangunan kita percepat. Pembangunan harus dimulai sesegera mungkin," katanya.

Selain itu, JK menuturkan, pembangunan ini juga mendesak secara wisata. Menurutnya, bagaimana bisa wisawatan naik signifikan, namun penerbangan internasional di Yogyakarta terbatas. Oleh karenanya, pihaknya melakukan pertemuan tertutup di Gedung Wilis, Kompleks Kepatihan bersama Gubernur DIY dan pejabat terkait.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, Arie Yuwirin saat ditemui di kantornya, Jumat (27/11/2015) mengatakan, pihaknya optimis pada 15 Desember 2015, tahap pengukuran lahan calon bandara telah selesai. Hal itu berdasar pada kenyataan tiga hari kerja, tahap pengukuran telah selesai 30% di lima desa.

"Selasa, Rabu, Kamis kami bekerja sudah 30%. Kami yakin 15 Desember sudah selesai. Kami juga prediksi pertengahan Desember, identifikasi dan inventarisasi bidang tanah sudah selesai," ucapnya.

Arie menjelaskan, PMK 13/2013 yang sebelumnya sempat menghambat pihaknya, Menteri Keuangan pada minggu depan berjanji akan merevisi. Sehingga dia meyakini, tim apraisal bekerja efektif pada Februari 2016. Sementara tahap ganti rugi dilakukan pada Mei-Juni 2016.

Untuk ganti rugi lahan, kata Arie, nantinya warga akan diganti untung. Sebab biasanya tim appraisal akan memberikan ganti rugi sebanyak 3 sampai 4 kali Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Jadi tak hanya tanah saja, melainkan tanaman dan bangunan juga dinilai.

"Untuk lahan garapan yang di tanah PAG (Paku Alam Ground) apabila ada magersari nanti diberi ganti garapannya," tuturnya.

Arie mengatakan pihaknya akan membuat kajian dalam rangka memberikan pengertian pada warga yang menolak. Kajian tersebut berupa pemahaman jika IPL telah terbit, pihaknya harus melakukan pengukuran. Selain itu, tiap malam pihaknya juga berkoordinasi dengan lurah maupun kepala dusun.(Wilujeng Kharisma/A-89)

Read More

Belasan Hektare Padi di Kulonprogo Diserang Wereng Putih

Harianjogja.com, KULONPROGO – Lahan pertanian di Kecamatan Panjatan diserang organisme penganggu tanaman (OPT) memasuki musim tanam I (MT 1). Sedikitnya, 18 hektare dari 870 hektare lahan pertanian terserang hama wereng punggung putih dan blas atau jamur tanaman.

 

Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kulonprogo Tri Hidayatun mengatakan, lima kecamatan saat ini memasuki MT1. Di antaranya, Kecamatan Kalibawang, Nanggulan, Panjatan, Galur dan Lendah.

"Satu kecamatan, yaitu Panjatan, hampir sebagian besar lahan pertaniannya diserang OPT. Kami mulai intensifkan pengendalian dengan penyemprotan pestisida dan agensia hayati," ujar Tri saat ditemui di kantornya, Jumat (27/11/2015).

Tri mengatakan, luas areal pertanian di Panjatan mencapai lebih drai 870 hektare. Namun, menurut laporan petugas pengendalian yang terserang hama luasannya mencapai 18 hektare. Tri mengungkapkan, lahan pertanian yang terancam OPT di kecamatan ini menyebar di delapan desa.

 

Lebih lanjut Tri mengatakan, upaya pengendalian hama tersebut mulai ditingkatkan para kelompok tani. Upaya pengendalian OPT dilakukan dengan dua metode. Di antaranya penggunaan pestisida atau secara kimiawi dan agensia hayati yakni menggunakan musuh alam.

"Penggunaan agensia hayati lebih diutamakan. Metode ini lebih aman bagi tanaman dan ramah lingkungan. Untuk mengatasi blas atau jamur, digunakan organisme sejenis bakteri yang dapat mengendalikan berkembangnya blas pada tanaman," jelas Tri.

Tri mengungkapkan, serangan OPT semua menyerang areal pertanian di Desa Kanoman. Namun, semakin lama serangan OPT terus meluas. Sutiman mengatakan, tanaman yang rusak di desa tersebut luasnya mencapai 1,5 hektare.

Selain itu, kerusakan tanaman juga mulai terjadi di Desa Krembangan seluas dua hektare, Desa Bugel seluar 1,5 hektare, Desa Cerme dan Desa Panjatan masing-masing tanaman yang rusak mencapai satu hektare. Kerusakan tanaman yang terjadi di empat desa itu masih belum mengkhawatirkan.

"Namun, tanaman yang rusak berat secara total ada sekitar 2,5 hektare," imbuh Tri.

Editor: Nina Atmasari | dalam: Kulon Progo |

Read More

Demi Bandara Kulon Progo, Bukit Menoreh akan Dibedah

Metrotvnews.com, Kulon Progo: Bandara baru Daerah Istimewa Yogyakarta akan 'digeser' ke Kabupaten Kulon Progo. Guna mendukung akses transportasi antara Jawa Tengah-DIY, bukit Menoreh akan 'dibedah'.

Bedah Menoreh akan dilakukan Pemkab Kulon Progo, DIY bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang. Perlunya, untuk menghubungkan lokasi bandara ke Borobudur, Kabupaten Magelang.

Melansir Antara, Rabu 25 November, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) telah menyiapkan anggaran Rp100 miliar untuk program Bedah Menoreh.

"Kemarin, Selasa (24/11), petugas dari PU-PR sudah meninjau lokasi yang akan dibangun jalan dan sekaligus melakukan pengukuran," kata Hasto.

Saat ini, lanjutHasto, Bedah Menoreh sudah mulai dibangun di kawasan utara seperti jalan dari Banjaroya ke Puncak Suroloyo. Lebar median jalan di sana mencapai 14 meter.

Wilayah selatan dari Pasar Siluwok, Jombokan ke Kokap juga sudah dibangun. Selain itu, jalan dari Hargotirto, Kecamatan Kokap, menuju Gua Kiskendo, Kecamatan Girimulyo, luasan jalan sudah cukup, hanya saja kondisi jalan kurang bagus.

"Kami membangun jalan secara bertahap baik di wilayah selatan, tengah dan utara, tapi tetap secara terintegrasi untuk Bedah Menoreh," katanya.

Sebelumnya, Camat Samigaluh Wahyu Pujianto di Kulon Progo mengatakan salah satu pembangunan infrastruktur jalan yang akan digarap dalam Bedah Menoreh, yakni pembangunan jalan raya yang menghubungkan akses dari Wates menuju Magelang, Jawa Tengah.

Ia mengatakan Bedah Menoreh tersebut akan melewati sejumlah desa di Kecamatan Samigaluh yang meliputi Desa Kebonharjo, Banjarsari, Pagerharjo, dan Sidoharjo.

"Status jalan raya yang masuk dalam Bedah Menoreh tersebut memiliki status jalan provinsi, sehingga mampu dilewati oleh bus wisata dengan kapasitas penumpang yang besar," katanya.

Hal tersebut, lanjut Wahyu, akan membuka akses Kabupaten Kulon Progo wilayah utara. Akses jalan raya tersebut akan membuka akses wisata alternatif dari Yogyakarta menuju Candi Borobudur melalui Wates. 
SAN

Read More

Pengukuran Lahan Calon Bandara Kulonprogo Sudah Mencapai 1000 Bidang

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Setidaknya 1.000 bidang tanah calon lokasi bandara baru, di wilayah Kecamatan TemonKulonprogo, telah dilakukan pengukuran dan pendataan oleh tim satgas A dan B dari BPN DIY hingga hari ketiga, Kamis (26/11/2015).

Informasi tersebut disampaikan Camat Temon, Djaka Prasetya. Menurutnya, pengukuran sampai saat ini masih fokus pada lahan yang diizinkan warga pemiliknya.

"Informasi dari petugas satgas sudah lebih dari 1.000 bidang. Harapan kami bisa selesai tepat waktu," katanya.

Praktis, sampai hari ketiga ini petugas di lapangan meninggalkan lahan yang sudah ditandai papan larangan pengukuran oleh warga pemiliknya.

Hal itu juga untuk menghindari konflik antara petugas dan warga yang menolak pengukuran.

Meski demikian, di hari ketiga pengukuran lahan calon bandara, petugas tidak mendapat halangan berarti.

"Warga yang menolak tetap di lokasi. Tapi sejauh ini tidak ada gejolak dalam proses pengukuran," katanya.

Kades Glagah, Agus Parmono, mengatakan setidaknya sudah enam dusun di desanya yang tanahnya sudah sudah dilakukan pengukuran dan pendataan.

"Masih ada tiga dusun yang belum karena warga belum setuju pengukuran. Sebagian yang belum diukur juga ada yang tanah PAG," katanya. (*)

Read More