 TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Kelangsungan proyek pembangunan gedung Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kulonprogo memasuki masa kritis. Tinggal tersisa waktu kurang dari sebulan, sampai saat ini progresnya baru mencapai sekitar 23 persen. Proyek senilai Rp2,914 miliar yang ditarget selama 150 hari sejak 9 Juli ini pun dipastikan tidak akan selesai tepat waktu pada 5 Desember 2015. Tercatat sudah dua kali mendapat surat peringatan, rekanan penggarap menyatakan optimistis bakal menyelesaikannya maksimal pada 15 Desember. Konsekuensinya, pelaksana harus menanggung denda atas inkonsistensi waktu pengerjaan itu. Terhitung 10 hari sejak 5-15 Desember, nilai denda yang harus dibayarkan sebesar Rp2,9 juta per hari atau total Rp29 juta. "Harapan kami bisa menyelesaikannya sampai 15 Desember meski harus bayar denda 10 hari. Itu risiko perusahaan," kata Pelaksana dari PT MMI (Marga Madu Indah), Riskiyanto Dodi Pramono, ditemui di lokasi proyek, Selasa (10/11/2015). Perkembangan proyek itu memang tampak jauh dari harapan. Pantauan di lapangan, pembangunan terlihat antara lain berupa pondasi dan strukturnya. Selebihnya, bagian dinding dan struktur lantai dua hingga atap samasekali belum terlihat. Sebelumnya, proses pembangunan itu juga diwarnai minimnya tenaga kerja. Dodi mengakui bahkan sempat terjadi konflik internal manajemen. Kali terakhir, menurut Dodi, jumlah pekerja hanya sekitar 12 - 20 orang. Praktis, pekerjaan pun jauh dari harapan. Progres yang jauh dari harapan pun membuat adanya pergantian manajemen. "Saya sendiri baru mulai kemarin masuk sebagai pelaksana, menggantikan yang lama. Sekarang kami siapkan 92 orang untuk bekerja dua shift. Material siap, kami mulai 'ngecor' Kamis," ujar Dodi. Dia menyatakan sanggup untuk mengejar waktu penyelesaian proyek gedung seluas sekitar 30 meter x 13 meter itu hingga 15 Desember. Namun jika penyelesaian kembali molor bahkan lebih dari 50 hari, maka kontrak kerjanya akan diputus karena dinilai wan-prestasi. Dodi mengaku berusaha stand by siang dan malam bahkan tidak pulang untuk menyelesaikan proyek itu. Dengan keterlambatan progres yang diperkirakannya mencapai 70 persen, pelaksana tersebut menyatakan bakal mengebutnya dan tidak akan membiarkan proyek jalan di tempat seperti yang terjadi sebelumnya. Masalah pengerjaan proyek gedung Dishubkominfo ini juga telah menjadi perhatian Inspektorat. Selasa siang, tim Inspektorat Kulonprogo melakukan peninjauan di lapangan. Hasil peninjauan itu akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kelanjutan proyek itu. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari DPU Kulonprogo, Joko Satyo, mengatakan pemerintah telah memberikan surat peringatan dua kali. Pada 20 November telah dijadwalkan bersama inspektorat dan konsultan pengawas akan melakukan rapat evaluasi. "Rapat evaluasi akan memprediksi berapa persen progres yang seharusnya sudah dicapai," kata Kasi Gedung dan Umum Bidang Cipta Karya DPU Kulonprogo tersebut. Jika hasil evaluasi menunjukkan pekerjaan tidak akan selesai pada waktu tambahan atau dalam 50 hari yang ditentukan, maka rekanan atau pelaksana akan diputus kontraknya. Menurut Joko, sampai saat ini seharusnya pekerjaan sudah harus 95 persen atau sudah masuk finishing. (tribunjogja.com)
TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Rencana sosialisasi pengukuran lahan calon lokasi bandara baru Kulonprogo di wilayah Kecamatan Temon ditunda. Sekda Kulonprogo, Astungkoro, mengatakan sampai kapan penundaan sosialisasi itu belum dapat dipastikan. Menurutnya, mundurnya jadwal sosialisasi yang semula direncanakan dua hari antara Selasa - Rabu (10-11/11/2015) diperkirakan karena adanya pergantian direksi PT Angkasa Pura I. Dengan demikian, menurutnya, proses lanjut mengenai rencana sosialisasi itu pun berubah. "Adanya proses itu juga berarti harus ada pergantian penandatanganan dari AP I ke BPN. Semua di bawah BPN," kata Astungkoro, Selasa (10/11/2015). Meski belum dapat menyebutkan kepastian waktu sosialisasi, Astungkoro mengatakan pelantikan direksi baru di PT AP I telah dilakukan pada Jumat pekan lalu. Dia pun memperkirakan sosialiasi bakal dilakukan tidak lama lagi. "Pelantikan kalau tidak salah Jumat lalu, setelah itu bisa kumpul panitia dan turun lapangan," lanjutnya. Sesuai rencana, menurutnya, sosialisasi itu akan dilakukan oleh tim BPN DIY. Dalam tim tersebut, selain dari BPN juga dari Pemda DIY, Kanwil BPN, PT AP I, Pemkab Kulonprogo, dan kecamatan serta desa. Pastinya, proses itu juga dalam pengamanan aparat. "Sampai saat ini sebenarnya materi sosialisasi telah siap. Sebenarnya tinggal turun lapangan lalu pengukuran," katanya. Terkait alasan mundurnya sosialisasi pengukuran lahan bandara, Pimpro Bandara Baru dari PT Angkasa Pura I, Sujiastono, mengatakan hal itu sebenarnya tidak berkaitan dengan pergantian direksi di perusahaan pemrakarsa bandara baru tersebut. Penundaan sosialisasi, menurutnya, karena adanya perubahan schedule oleh BPN. "BPN sebagai ketua pelaksana pengadaan tanah," katanya. Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, semula mengatakan sosialisasi akan terbagi dalam beberapa tim. Untuk wilayah Glagah dan Palihan, menurutnya, masing-masing ada dua tim. Sementara di desa lainnya seperti Kebonrejo, Jangkaran dan Sindutan akan digabung menjadi satu tim. (*)
Harianjogja.com, KULONPROGO – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kulonprogo mencatat adanya tren peningkatan perpindahan penduduk ke kabupaten berjuluk Binangun ini. Daya tarik megaproyek dan pembangunan yang tengah berjalan di Kulonprogo mulai sedikit berdampak pada kependudukan. Sejak Januari hingga Oktober 2015, tercatat ada 3.492 penduduk baru yang masuk ke kabupaten ini. Kepala Bidang Data TI Disdukcapil Kulonprogo Tri Ariyani mengungkapkan, berdasarkan data penduduk yang masuk ada empat kecamatan yang menjadi tujuan utama perpindahan domisili. “Rata-rata penduduk baru yang mengajukan permohonan pindah itu mayoritas ke Sentolo, Pengasih, Wates dan Temon,” ujar Tri kepada Harianjogja.com, Selasa (10/11/2015). Tri memaparkan, kecamatan yang paling banyak dituju pendatang adalah Kecamatan Wates. Tercatat sejak awal tahun jumlah penduduk baru yang masuk mencapai 450 orang. Lokasi strategis Kecamatan Pengasih sebagai penyangga Kota Wates juga menjadi tujuan pendatang untuk pindah domisili. Ada kurang lebih 396 penduduk yang pindah ke kecamatan tersebut. Lebih lanjut Tri menandaskan, domisili penduduk baru yang mengajukan permohonan tak hanya lintas kabupaten saja. Justru mayoritas perpindahan penduduk banyak yang berasal dari luar DIY atau antar provinsi. Dari total jumlah penduduk yang masuk, yakni 3.492 penduduk, sebanyak 2.679 penduduk berasal dari luar provinsi DIY. Sedangkan jumlah penduduk yang keluar dari Kulonprogo juga hampir mendekati angka yang sama. Hanya saja, jumlah pendatang masih mendominasi penduduk Kulonprogo yang keluar daerah. Tercatat jumlah penduduk yang keluar ada 2.990 penduduk. “Kebanyakan [penduduk] yang keluar dari Kulonprogo banyak yang pindah lintas provinsi,” imbuh Tri. Kepala Disdukcapil Kulonprogo Djulistya tak menampik adanya pertambahan penduduk, seiring dengan pesatnya pertumbuhan pembangunan di kabupaten ini. Apalagi daya tarik megaproyek tak dielakkan telah memberikan dampak positif terhadap semua aspek, termasuk persoalan kependudukan. Meski begitu, Djulistya mengaku adanya megaproyek seperti pembangunan bandara baru belum terlalu berpengaruh signifikan terhadap pertambahan penduduk. Jika pembangunan sudah terlaksana, kemungkinan adanya peningkatan jumlah penduduk bisa saja terjadi. “Kalau saat ini, belum terlalu signifikan [dampak bandara]. Apalagi orang sedang disibukkan dengan isu-isu bandara jadi [dibangun] atau tidak,” ungkap Djulistya. Editor: Mediani Dyah Natalia |
|
+Rp.+300&f=Overlock-Bold&ts=16&tc=fff&tshs=1&tshc=666&hp=10&vp=10&c=12&bgt=two-colors&bgc=2618e6&ebgc=170def&shs=1&shc=000&sho=s)
