Timbulkan Polusi, Stone Crusher di Kulon Progo Dikeluhkan Warga - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Sebuah pabrik pemecah batu (stone crusher) di Pedukuhan Dukuh, Desa Donomulyo, Kecamatan Nanggulan dikeluhkan masyarakat telah menimbulkan polusi udara dan suara.

Pabrik tersebut juga diduga tidak berizin.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah menerima aduan dari dua perusahaan industri perlengkapan pakaian dari kulit yang berada di sebelah stone crusher tersebut.

Mereka mengeluhkan dampak yang ditimbulkan dari pabrik pemecah batu itu telah mengganggu aktivitas karyawan dan produksinya.

Atas laporan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Arief Prastowo menyatakan pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait.
 

Rencananya, pada pekan ini pihaknya akan turun ke lapangan bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PTR) serta Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) untuk mengeceknya.

'Rencananya, Kamis (24/1/2019) atau Jumat (25/1/2019) kami akan cek lapangan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan," jelas Arief pada Tribunjogja.com, Selasa (22/1/2019).

Dijelaskan, kedua perusahaan yang mengadu itu mengeluhkan Konsentrasi karyawan yang terganggu suara bising dan getaran stone crusher dan hal itu dikhawatirkan bisa berakibat kecelakaan kerja.

Debu hasil operasional penggilingan batu juga cukup menganggu aktivitas produksi karena membikin pernapasan sesak dan menempel di bahan produksi yang berujung pada turunnya kualitas.

Dugaan ilegalnya pabrik pemecah batu itu lalu muncul karena lokasi berdirinya berada di dalam kawasan peruntukan industri.

Kepala DPMPT Kulon Progo, Agung Kurniawan mengatakan adanya kegiatan usaha penambangan maupun pemecah batu di dalam kawasan industri jelas melanggar peraturan mengingat peruntukannya hanya bagi kegiata usaha ramah lingkungan dan bebas polutan.

"Maka itu harus dilakukan penindakan sesuai prosedur,"kata dia.(*)

Read More

Pembangunan NYIA, Bupati Kulon Progo Harap Tali Asih Segera Cair - Tempo.co

TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengupayakan talih asih bagi warga penggarap Paku Alam Ground yang digunakan untuk pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport Syauqi NYIA segera dicairkan.


Seperti diketahui, Pura Pakualaman sebagai pemilik lahan itu memang menjanjikan dana kompensasi berupa tali asih bagi para warga bekas penggarapnya. Nilainya mencapai 25 miliar untuk 1.602.988 meter persegi lahan garapan yang terdampak pembangunan NYIA di Desa Glagah, Palihan, Sindutan, dan Jangkaran.
Dana tersebut diambilkan dari hasil ganti rugi pembebasan lahan PAG seluas 160 hektare oleh PT Angkasa Pura I sebesar Rp701,512 miliar yang sebelumnya dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Wates.
"Minggu ini, kami akan menghadap Paduka Paku Alam untuk memohon kepada beliau agar tali asih segera dibagi," kata Hasto di Kulon Progo, Senin, 21 Januari 2019.
Menurut dia, dana tali asih sebesar Rp 25 miliar tersebut sudah ada, tapi memang belum dibagikan kepada warga penggarap tanah PAG.
Hasto mengaku Pakualam sempat menawarkan Pemkab Kulon Progo untuk membawa dulu uang tersebut. Namun, pihaknya tidak berkenan dengan alasan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
"Kalau legal formalnya, pemkab menerima itu harus masuk APBD, nanti ditakutkan malah jadi uang siluman, dan akan jadi pembicaraan kenapa bisa bupati mendapatkan uang tanpa disahkan DPRD. Itu bahaya," katanya.
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetarung) Kulon Progo Heriyanto mengatakan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo telah mengirim surat permohonan pencairan tali asih kepada Pura Pakualaman sejak Desember 2018. Surat permohonan tersebut melampirkan data jumlah penerima dan nominal yang diterima oleh penggarap PAG.
Menurut dia, data dan besaran yang diterima oleh penggarap PAG diusulkan mereka sendiri, diketahui pemerintah desa. Selain diserahkan ke Bupati, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sudah melakukan sosialiasi selama tujuh hari kepada penggarap PAG.
"Kami akan komunikasikan lagi kepada pihak Puro Pakualaman. Kita ketahui bersama, beberapa waktu lalu, Puro Pakualaman memiliki hajat mantu," katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetarung) Kulon Progo Elda Triwahyuni mengatakan total tali asih yang diperuntukkan bagi penggarap tanah milik Kadipaten Puro Pakualaman (PAG) sebesar Rp25 miliar dengan luas lahan 1.602.988 meter persegi yang tersebar di Desa Glagah, Palihan, Jangkaran, dan Sindutan.
"Data penggarap yang berhak mendapatkan tali asih, data yang ada masih bersifat nominatif. Saat ini, kami masih melakukan validasi data penerima tali asih dan besarannya," kata Elda.
Ia mengatakan berdasarkan data Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN), PAG terdampak pembangunan NYIA di Kecamatan Temon luasnya 1.602.988 meter persegi. Tersebar di empat desa, yaitu Desa Glagah, Palihan, Jangkaran, Sindutan.
"Selanjutnya, mekanisme penghitungan pembagian, dari total dana sebesar Rp25 miliar akan dibagi dengan total luas yang ditetapkan oleh BPN. Hasilnya Rp15.596 per meter," katanya.

Read More

Menhub Targetkan Bandara Kulon Progo April Bisa Beroperasi - detikFinance

Sleman - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menggelar rapat terbatas membahas progres pembangunan Bandara Kulon Progo. Rapat berlangsung di Concordia Lounge Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta.

Rapat berlangsung sekitar satu jam. Usai rapat, Budi menyebut Bandara Kulon Progo akan beroeperasi dalam waktu dekat.

"Target April beroperasi jadi wacana alternatif, kita upayakan mudah-mudahan berhasil, tapi ini bukan yang utama," kata Budi, Minggu (20/1/2019).Namun saat dimintai penegasan ulang oleh wartawan apa maksud dari wacana alternatif itu, Budi tidak menjawabnya dengan lugas.
"Saya nggak ngomong pesimis ya, pokoknya itu apa namanya, second alternatif," sebutnya.

"Secara menyeluruh progres 30%, April kira-kira 60%. April bukan satu-satunya tujuan kita, tapi kita upayakan ada yang April (minimum operasi) InsyaAllah," lanjutnya.

Diketahui, pengerjaan proyek Bandara Kulon Progo dikebut untuk mengejar target operasi minimum pada bulan April 2019.

Sejumlah menteri seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meninjau langsung pelaksanaan proyek yang berlokasi di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.

Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X juga telah meninjau lokasi proyek. Bahkan Sultan berkomentar bahwa pengerjaan Bandara Kulon Progo seperti kisah Bandung Bondowoso.

Saat mengecek proyek, Sultan HB X mengingatkan agar proses pembangunan dikerjakan secara profesional.

"Di bulan April harus diresmikan sesuai ketentuan yang ada, jadi bagi PP (PT PP Persero, kontraktor Bandara Kulon Progo) sebetulnya berat pembangunan ini biarpun bisa dilakukan dengan baik, crane ada 14. Jadi memang Bandung Bondowoso pagi siang sore malam dikerjakan 24 jam," kata Sultan, Selasa (8/1/2019).

Sebagai informasi, Bandung Bondowoso adalah kisah tentang seorang pemuda sakti bernama Joko Bandung, putra mahkota Kerajaan Pengging. Dia menerima tantangan membangun 1.000 candi dalam semalam demi mempersunting Roro Jonggrang, gadis cantik putri Prabu Boko.

(zlf/zlf)

Read More

Bandara NYIA Kulon Progo Diyakini Tingkatkan Ekonomi

JawaPos.com - Kehadiran Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) diyakini akan mengembangkan ekonomi di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) secara pesat. Baik itu dari sisi pariwisatanya, dunia industri kerajinan lokal.

Hal tersebut, diungkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, saat mengunjungi bandara tersebut, Sabtu (19/1) sore. "Kalau perkembangan ekonomi khususnya Jogja. Tentu ada imbas ke Jateng. Yang namanya pariwisata akan jauh perkembangan. Selain itu, tentu saja kerajinan hasil industri akan berkembang," katanya.

Ia berharap, agar vokasi atau pelatihan kepada penduduk di sekitar pembangunan Bandara NYIA ini dilakukan. Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton saja. "Jangan jadi penonton saja dari perkembangan ini," ucapnya.

Menurutnya, ini akan menjadi kesempatan yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi. ia mencontohkan, peluang itu datang dari kedatangan turis asing yang nantinya akan semakin meningkat.

Jogjakarta yang tadinya kedatangan pesawat hanya dari Malaysia dan Singapura, ke depan akan semakin bertambah. Baik itu penerbangan dari Tiongkok, maupun India.

"Tadinya (kedatangan turis) hanya dari Bali dan Jakarta. Tapi sekarang ke tengah (Jogja) akan lebih berkembang. Karena pesawat berbadan lebar datang ke sini. Dari China, India, macam-macam," jelasnya.

Turis-turis yang datang itu, pastinya akan meningkatkan perputaran ekonomi. Ketika berkunjung, mereka membeli kerajinan-kerajinan hasil industri lokal.

Editor : Budi Warsito
Reporter : Ridho Hidayat

Read More

Darmin Harap Warga Bisa Bekerja di Bandara Kulon Progo - detikFinance

Kulon Progo - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berharap warga KulonProgo tidak hanya menjadi penonton seiring dengan pembangunan Bandara KulonProgo/New YogyakartaInternationalAirport (NYIA).Darmin ingin agar warga lokal menjadi bagian dalam perkembangan wilayah kabupaten paling barat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

"Tadi juga dibilang disiapkan juga pelatihan buat penduduk sekitar sini, sehingga jangan nanti penduduk sekitar sini hanya menonton saja hasil dari semua ini. Tapi mereka bagian dari perkembangan itu sendiri," kata Darmin, Sabtu (19/1/2019).

Hal itu disampaikan Darmin di sela-sela meninjau lokasi proyek pembangunan Bandara Kulon Progo. Sebelumnya, Darmin lebih dulu mendengarkan pemaparan progres pembangunan dari pelaksana proyek dan kesiapan Pemkab Kulon Progo menyambut operasional Bandara Kulon Progo.

Darmin optimistis setelah Bandara Kulon Progo beroperasional penuh, bakal membawa dampak positif bagi perkembangan masyarakat Kulon Progo dan DIY.

"Perkembangan ekonomi, apapun juga, khususnya Yogyakarta, tentu ada juga imbasnya ke Jawa Tengah. Tapi khususnya Yogyakarta pariwisatanya akan cepat berkembang jauh lebih cepat dari apa yang kita alami sekarang. Selain pariwisata tentu saja kerajinan, hasil industri, macem-macem, itu juga karena turis itu pasti belanja, jasa, tourism, berjualan, kerajinan, industri akan berkembang," paparnya.

Darmin memperkirakan turis asing akan lebih banyak yang berkunjung ke DIY melalui Bandara Kulon Progo. Hal itu karena penerbangan luar negeri dengan pesawat berbadan besar bisa langsung mendarat di Bandara Kulon Progo.

"Ini akan dengan cepat mengubah apa, kalau tadinya dari luar negeri pesawat ke Jakarta dulu atau Bali dulu, ke depan ada di tengah, di Yogya juga daerah tourism juga. Tourism di Yogya berkembang jauh lebih cepat karena pesawat berbadan lebar langsung ke Yogya, beda dengan dulu ke Jakarta berbadan lebarnya baru ke sini pesawat yang kecil-kecil," ujar Darmin.

"Ini perkembangan baik, baik untuk dilihat dari konektivitas angkutan udara dan masyarakat sekitar sini. Sehingga kita senanglah melihatnya," sambungnya.

Darmin juga optimistis Bandara Kulon Progo bisa beroperasio dengan minimum operasi sesuai target pada April 2019.

"Mereka (Angkasa Pura I) sudah menyampaikan untuk internasional siap. Selama ini internasional ke Yogya cuma ada dua, Malaysia dan Singapura. Ke depan tentu berharap lebih karena bisa gunakan pesawat berbadan lebar ke sini, bisa dari Cina, India, macem-macem," imbuhnya.

(ara/ara)

Read More

Bupati Kulon Progo Bentuk Pasukan Khusus untuk Pengelolaan Sampah di Kota Wates

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk pasukan khusus untuk mengawasi ketertiban warganya dalam menjaga kebersihan.

Warga yang kepergok buang sampah sembarangan bakal diciduk.

Pasukan itu berupa satuan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) yang dibentuk khusus untuk memantau dan membina warga agar tidak membuang sampah sembarangan ke sungai atau tempat lain maupun membakar sampah secara serampangan.

Mereka juga ditugasi untuk mengawasi penjemputan sampah oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).


Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo mengatakan pihaknya dalam hal ini merekrut 30 orang untuk digabungkan dalam satuan Linmas tersebut meski pada masa awal ini lingkup wilayah kerjanya hanya seputaran Kota Wates saja.

Mereka ada di bawah komando Satpol PP dan digaji Rp75 ribu per hari yang terdiri atas upah pokok Rp50 ribu dan uang makan Rp25 ribu.

"Linmas ini dibentuk pada Januari 2019 ini untuk pengawasan masalah peredaran sampah,"jelas Hasto, Jumat (18/1/2019).


Dalam tugasnya, pasukan Linmas Sampah bisa langsung menegur warga yang kedapatan buang sampah sembarangan maupun menciduknya untuk dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang kemudian akan membina warga bersangkutan. (tribunjogja)
 

Read More

Pemkab Kulon Progo Kaji Ulang Rencana Pengenaan Tarif Retribusi Sampah

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memutuskan untuk mengkaji ulang retribusi pelayanan sampah untuk sektor rumah tangga.

Tarif yang semula direncanakan sebesar Rp 41.500 per bulan dipandang terlalu memberatkan masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo, Arief Prastowo mengatakan keputusan itu diambil setelah digelar pembahasan Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 71/2017 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan bersama Wakil Bupati Sutedjo dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP).

Rencana tarif baru retribusi sampah rumah tangga itu dinilai memberatkan masyarakat apabila diterapkan dan saat ini telah menimbulkan polemik tersendiri.

Besarannya dimungkinkan bakal diturunkan dengan nilai yang logis.

"Pengkajian ulang ini jadi permintaan Wakil Bupati," kata Arief, Kamis (17/1).

Pihaknya juga akan mengkaki lebih jauh skema pengambilan sampah dengan adanya regulasi itu.


Mengingat, saat ini masyarakat menggunakan jasa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan bank sampah untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan belum masuk sistem tarif.

Biasanya masyarakat membayar iuran pemungutan sampah itu sebesar Rp20.000-25.000 per bulan.

Sedangkan pada sistem tarif merujuk pada Perbup tersebut, pengambilan sampah rumah tangga dilakukan DPUPKP sebagai pelaksana teknis melalui UPT Persampahan, Air Limbah, dan Pertamanan.

Halaman selanjutnya

Read More

Bupati Kulon Progo : Pekerja di Bandara NYIA Diprioritaskan Tenaga Kerja Lokal

TRIBUNJOGJA.COM / Singgih Wahyu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi meninjau proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon, Kulon Progo, Jumat (14/12/2018).


TRIBUNJOGJA.COM - Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo mengklaim, pihaknya akan lebih mengutamakan tenaga kerja lokal dibanding warga lain untuk mengisi beberapa posisi yang akan dibutuhkan pada pelaksanaan operasional NYIA nanti.

Hasto menyebut, lulusan yang paling banyak dibutuhkan di bandara baru nanti adalah mereka yang berijazah sekolah menengah, baik SMA maupun SMK.

"Persentase nya 80 persen itu dari SMA atau SMK, sarjana hanya beberapa saja," kata dia kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam kegiatan 'Pemberdayaan dan Kemandirian Desa di Era Revolusi Industri 4.0', Rabu (16/1/2019) di Auditorium Merapi, Fakultas Geografi UGM.

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan pelatihan kepada sekitar 2085 warga untuk persiapan mengisi posisi pada bagian pramugari, aviation, ground handling, dan ticketing.

Ia juga memastikan, April minggu kedua 2019 mendatang, NYIA sudah bisa beroperasi secara terbatas. "Pengerjaan masih fokus pada terminal internasional, karena nantinya itu yang bakal dibuka lebih dulu," tambahnya.(tribunjogja)

Read More

Kulon Progo Kembangkan Kawasan Budidaya Beras Premium

Rabu, 16 Januari 2019 20:58

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Areal persawahan di Desa Jatisarono, Kecamatan Nanggulan akan dikembangkan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai kawasan lahan budidaya beras premium.

Luasannya mencapai 200 hektare.

Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo, Tri Hidayatun mengatakan rencana tersebut akan dikerjasamakan dengan Lembaga Sertifikat Organik (LSO) sehingga kelompok tani bisa menanam padi secara organik.


Saat ini, dari 200 hektare lahan tersebut, sekitar 51 hektare di antaranya sudah diterapkan pertanian organik.

"Pengembangan kawasan beras premium ini sebagai upaya modernisasi sektor pertanian,"kata Tri Hidayatun, Rabu (16/1/2019).


Pihaknya juga memberikan bantuan berupa benih sebanyak 25 kilogram per hektare beserta pupuk organik untuk memperbaiki tanah dan meningkatkan produksi.

Pada tahun ini pula disalurkan bantuan alat penjaring air untuk mengurangi bahan-bahan kimia.

Selain itu, nantinya ada perlakukan budidaya organik secara khusus.

Pengawalan oleh LSO nantinya akan dilakukan sejak awal masa pengolahan tanah hingga panen dan dimulai pada 2019 ini.

"Modernisasi alat pertanian juga kami upayakan untuk meningkatkan nilai jual produk pertanian,"kata Tri.

Camat Nanggulan, Duana Heru berharap pengembangan kawasan lahan pertanian organik itu mampu meningkatkan taraf hidup petani seiring naiknya nilai jual produk organik.

Ia menyebut, dari sekitar 219 hektare total luasan lahan sawah di Nanggulan hanya 200 hektare lahan untuk pertanian organik tersebut dan sudah dirintis sejak 2013 dan kini seluas 51 hektare.

Produktivitas padi organik di lahan tersebut rata-rata 11,078 ton per hektare gabah kering panen (gkp) atau sekitar 9,4 ton gabah kering giling (gkg) per hektare.

"Kami berusaha keras mengajak petani beralih ke padi organik,"jelasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: ing
Editor: Ari Nugroho

Read More

Tak Kunjung Bangun Pabrik, Pemkab Kulon Progo Ancam Cabut Izin Investor

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meminta para investor yang sudah mengantongi perizinan dan lahan untuk segera membangun pabrik dan memulai usahanya.

Jika sampai tahun ini usaha tidak kunjung teralisasi, segala perizinannya terancam dicabut.

Diketahui, ada 13 investor pada sektor industri strategis yang hendak mendirikan usahanya di Kulon Progo.

Meliputi bidang usaha restoran, rumah sakit, kosmetik, tekstil, garmen, hotel. perumahan, rest area, peternakan, pengolahan limbah, industri obat, dan pengelolaan kawasan industri.

Kebanyakan investor tersebut sudah melakukan pembebasan lahan seluas lebih dari 1 hektare dan telah mengurus perizinan.

Sekretaris Daerah Kulon Progo, Asungkara mengatakan pihaknya telah memanggil ke-13 investor tersebut di pertengahan Desember 2018 lalu meski hanya sebagiannya saja yang hadir.

Pertemuan itu untuk mengonfirmasi permasalahan yang dihadapi.


Apalagi, para investor itu sudah membebaskan lahan sejak sekitar 3 tahun lalu namun hingga kini belum juga merealisasikan usahanya.

 Pemkab Kulon Progo dalam hal ini berharap semua kegiatan usaha dari investor tersebut bisa segera dijalankan.

"Jika sampai 2019 pabriknya belum berdiri, kami akan evaluasi perizinan yang sudah diterbitkan dan bisa kami cabut,"kata Astungkara, Selasa (15/1/2019).

Read More