Miris! GTT di Kulonprogo Hanya Terima Gaji Rp150 Ribu Per Bulan

TRIBUNNEWS.COM, KULONPROGO - Perbandingan honor Guru Tidak Tetap (GTT) Sekolah Dasar dan gaji guru PNS di Kulonprogo sangat timpang.

Jika guru PNS bisa menerima gaji hingga jutaan rupiah, GTT yang bahkan selain mengajar juga kerap dibebani pekerjaan administrasi oleh sekolah dan oknum gurunya, ternyata ada yang hanya menerima Rp150 ribu per bulan.

Nilai honor GTT itu terbilang sangat tidak layak.

Terungkap dalam public hearing Raperda Pengelolaan Pendidikan Berkualitas di DPRD Kulonprogo, Senin (19/10/2015), honor GTT rata-rata berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp300 ribu.

Ketua Dewan Pendidikan Kulonprogo, Sardal, menilai nominal itu sangat tidak layak untuk guru yang memiliki peran terhadap kemajuan dunia pendidikan di Kulonprogo.

"Besaran honor GTT tersebut jelas terpaut jauh dari nilai gaji guru PNS," kata Sardal, di DPRD Kulonprogo.

Honor GTT itu biasanya diambilkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikucurkan untuk sekolah per tahun.

Menurutnya, dana BOS untuk masing-masing sekolah rata-rata per tahun senilai Rp 100 juta.

Sesuai aturan, honor GTT dapat diambilkan dari dana BOS itu sebesar 15 persen.

Praktis, jika di satu sekolah terdapat GTT sebanyak empat orang, maka masing-masing hanya menerima honor per bulan antara Rp250 ribu - Rp300 ribu.

"Tetapi ternyata di beberapa sekolah bahkan ada GTT yang hanya menerima Rp150 ribu - Rp200 ribu. Terutama untuk sekolah yang nilai BOS-nya di bawah Rp100 juta," lanjutnya.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, Sardal mengusulkan agar honor GTT masuk dalam materi perda pendidikan.

Masuknya perihal honor GTT dalam perda, menurutnya, honor GTT dapat dianggarkan dalam APBD, tentu dengan nominal honor yang layak sesuai jasa pengabdian GTT.

"Kami ingin soal honor bisa diatur dalam perda, sehingga pemkab memiliki payung hukum jelas untuk menganggarkan honor bagi GTT dalam APBD," ujarnya

Read More

Tolak Bandara, Warga Kulon Progo Mogok Makan

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Puluhan warga Kabupaten Kulon Progo yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) bersama sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi penolakan rencana pembangunan bandara. Mereka melakukan aksi mogok makan di halaman DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (19/10/2015).

Ketua WTT Martono mengatakan aksi mogok makan yang dilakukan 10 orang perwakilan warga terdampak akan dilakukan selama 15 hari. Dari aksi itu, ia berharap Pemerintah DIY tak melanjutkan rencana pembangunan bandara dengan membatalkan izin penatapan lokasi (IPL).

"Ini penolakan kami. Akan kami lakukan sampai 2 November nanti. Sampai pingsan. Kalau tensi sudah 60 kan pingsan," ujar Martono.

Martono mengatakan, aksi tersebut juga sebagai respons terhadap pemerintah Kulon Progo, dalam hal ini Bupati Hasto Wardoyo, yang hingga kini menyetujui rencana pembangunan itu. Padahal, pihak pemerintah setempat belum pernah mendatangi langsung warga terdampak. 

"Hanya satu kata, pindahkan bandara baru ke tempat lain," ujarnya.

Ia mengklaim jika mayoritas warga di lokasi rencana pembangunan menolak proyek itu. "Gubernur tidak membuka hatinya bahwa warga menolak dengan tulus," katanya.

Juru bicara WTT Agus Subiyanto mengungkapkan bentuk penolakan tak hanya dilakukan sebatas aksi di depan kantor pemerintahan. Bahkan, ia bersama warga lain akan melakukan penutupan jalan sepanjang tiga kilometer di dekat lokasi megaproyek itu.

"Penutupan jalan dilakukan mulai dari depan Balai Desa Gagah sampai depan Gereja Palihan. Kita pilih lokasi itu karena cukup ramai namun tak merepotkan pengguna jalan," ujarnya.

Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana menerima aspirasi masyarakat penolak rencana pembangunan bandara. Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan lebih dulu melakukan rapat dengan fraksi mengenai permintaan warga untuk membatalkan IPL. 

"IPL ini sudah masuk jalur hukum. Kita tidak masuk ke sana. Tapi kita akan adakan pertemuan dengan fraksi nanti," ungkapnya.

IPL pembangunan bandara Kulon Progo sebelumnya telah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang dimenangkan warga. Kalah di PTUN, Pemerintah DIY mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dikabulkan. Hingga kini, warga Kulon Progo bersama pendamping hukum berkukuh proyek itu telah melanggar RTRW Nasional maupun provinsi.
SAN                        

Read More

Akses Menuju Bandara Kulonprogo Terhalang, AP I Bakal Bangun Underpass

JAKARTA- PT Angkasa Pura (AP) I memastikan pembangunan Bandara
Kulonprogo, Yogjakarta tetap berlanjut. Seperti diketahui Bandara
Kulonprogo merupakan pengganti Bandara Adi Sutjipto, yang akan
dikemblikan kepemilikannya kepada TNI-AU.

Meski begitu perseroan tak menampik masih menemui beberapa kendala,
salah satunya yakni jalan provinsi yang akan menghalangi proses
pembangunan bandara di Kulonprogo.

"Kemarin juga baru terlihat betapa kompleksnya jalan ini belum masuk
dalam APBN 2016. Jadi hanya menggunakan jalan yang dibangun bina
marga, yang memotong jalur terminal," ujar Corporate Secretary Farid
Indra Nugraha di Jakarta, Kamis (15/10).

Solusinya, AP I harus menyediakan lahan untuk membangun underpass agar
akses dari dan menuju ke bandara tidak terganggu.

"Kemarin diambil kebijakan untuk AP I, menyedikan lahan supaya jalan
itu tidak terpotong. Mungkin solusinya dengan menggunakan teknik
underpass jalan yang akan dibangun di sana," tandas Farid.(chi/jpnn)


Lihat arsip:
http://kwkp.blogspot.com

Read More

WTT Tetap Tolak Pembangunan

Harianjogja.com, KULONPROGO-Menanggapi rencana pemerintah
menyelesaikan pembangunan bandara pada 2020, tokoh Wahana Tri Tunggal
(WTT) Agus Subiyanto mempersilahkan kebijakan tersebut. Namun,
pihaknya akan tetap menolak rencana pembangunan bandara tersebut.

Agus menegaskan, pada dasarnya warga yang tergabung dalam paguyuban
tersebut dan terdampak pembangunan masih memiliki hak atas tanah di
lokasi pembangunan bandara. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya
sertifikat tanah.

"Kami akan tetap menolak dan mempertahankan tanah kami, sampai titik
darah penghabisan. Kami juga masih akan berupaya mengajukan peninjauan
kembali terhadap kasasi IPL," jelas Agus, Rabu (14/10/2015).

Agus menambahkan, selain pengajuan PK, WTT juga akan berkonsultasi
dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Dia menegaskan, kasasi tersebut belum final karena
sampai saat ini, baik pemda DIY maupun pemkab hingga pelaksana
pembangunan masih belum menerima salinan
putusan kasasi IPL.

"Warga yang masih keberatan bisa ajukan PK, nanti dengan dilengkapi
kajian-kajian dan fakta baru, sehingga dapat mengubah hasil aksasi,"
tandas Agus

Read More

Mantan Bupati Meninggal di Hari Jadi Kulonprogo

KULONPROGO– Peringatan hari jadi Kabupaten Kulonprogo ke-64 diwarnai
kabar duka. Mantan Bupati Kulonprogo Suratidjo meninggal dunia di RS
Panti Rapih Yogyakarta.

Bupati ke-7 Kulonprogo ini meninggal di usia 77 tahun. Sebelumnya, dia
sempat dirawat di ruang ICU RS Panti Rapih selama beberapa hari karena
menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

Kasubag Humas pada Bagian Humas dan TI Setda Kulonprogo, Arning Rahayu
mengatakan, kabar duka diperoleh sekira pukul 08.30 WIB. "Meninggalnya
di rumah sakit, dan sempat dirawat beberapa hari," kata Arning, Kamis
(15/10/2015).

Suratidjo menjadi sebagai Bupati Kulonprogo selama dua periode, dari
tahun 1991 hingga 2001, sebelum digantikan oleh Toyo S. Dipo. Mantan
ajudan Suratidjo, Sri Widodo mengatakan, almarhum dikenal sebagai
sosok yang sederhana dan taat pada peraturan. Dalam kegiatan
kedinasan, Suratidjo lebih memilih menggunakan kereta api ketimbang
pesawat terbang.

"Beliau cukup tegas, sederhana dan mau mendengarkan masukan dan saran
dari siapapun," jelasnya.

Selama 10 tahun menjabat, Suratidjo juga sangat konsisten
memperjuangan pembangunan infrastruktur di wilayah Kulonprogo. Jalan
aspal masuk desa yang dirintis pendahulunya, KRT Wijoyohadiningrat,
dilanjutkannya dengan peningkatan pengaspalan. Usai melepas jabatan
sebagai bupati, Suratidjo banyak menghabiskan waktunya untuk kegiatan
keagamaan.(fds)

Read More

Jamasan Pusaka Kitab Daun Lontar Kalimasodo Tarik Antusiasme Warga

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Prosesi jamasanpusaka kitab daun lontar
kalimasodo yang diturunkan sang pemilik Mangun Sendjoyo kembali
dilakukan di rumah Mugiharjo, warga Dusun Klebakan, Desa Salamrejo,
Sentolo, Rabu (14/10/2015).

Bertepatan moment menyambut 1 Suro, pembersihan pusaka berupa kitab
itu juga melibatkan dan disaksikan warga sekitar.

Mugiharjo kini merupakan generasi kelima dari Mangun Sendjoyo. Sebagai
pemegang kitab daun lontar yang diturunkan leluhurnya itu, Mugiharjo
pun berkewajiban melakukan jamasansetiap tahunnya.

Prosesi itu dimulai pagi. Warga selain beberapa terlibat dalam
jamasan, banyak pula yang datang untuk menyaksikan.

Mugiharjo memulainya dengan mengeluarkan kitab berusia ratusan tahun
itu dari peti penyimpanan.

Kitab yang memang harus dijaga secara hati-hati oleh ahli warisnya ini
dikeluarkan masih dalam bentuk gulungan. Ahli waris dan warga pun
melakukan prosesi dengan mengoleskannya minyak kasturi.

Intinya, pembersihan dilakukan agar tulisan di dalamnya terjaga utuh.

"Dulu hanya keluarga yang boleh menjamas. Sekarang warga terlibat. Ini
agar semua ikut melestarikannya," kata Mugoharjo.

Kitab sepanjang 40 sentimeter dan lebar lima sentimeter berbahan daun
lontar kalimasodo itu diyakini ada sejak zaman Sultan Agung di
Kerajaan Mataram. Isinya merupakan tulisan bahasa Jawa Kawi.

Meski demikian, sampai saat ini belum ada yang dapat membaca pesan
tulisan secara detail.

Inti yang dapat diungkap, sejauh ini kitab daun lontar itu berisi
kalimat syahadat petunjuk jalan kehidupan manusia.

Menurutnya, dahulu kitab itu diberikan Sultan Agung kepada eyangnya
bernama Kyai Jlegong Kethok. Hal ini sebagai penghargaan atas jasa
kyai mengusir bangsa penjajah.

Begitu sang kyai meninggal, konon kabarnya dihukum mati akibat suatu
peristiwa, kitab itu diturunkan kepada adiknya, Panji Darmo Gathi,
yang tak lain adalah leluhur Mangun Sendjoyo. Di tangan Mugiharjo,
kitab itu berarti telah sampai ke generasi kelima.

Seorang warga, Gunanto, menganggap prosesi tersebut merupakan bagian budaya.

"Saya dua kali ikut prosesi ini. Nampaknya kali ini lebih halus
jamasannya," ujarnya.(*)

Read More

Persiapan Pembebasan Lahan Bandara Terus Dilakukan

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Persiapan pembebasan lahan untuk lokasi
bandara baru DIY di wilayah pesisir selatan Kecamatan Temon,
Kulonprogo terus dilakukan oleh pemkab setempat. Demi kelancaran
proses tersebut, dalam waktu dekat akan dibentuk satuan tugas (satgas)
yang akan bekerja sesuai tahapan-tahapan yang diatur
perundang-undangan. Di tingkat desa, para kepala desa (kades) dan
perangkat desa (perades) yang wilayahnya masuk lokasi bandara terus
berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Saat ini tahapannya memang masih persiapan untuk pengadaan lahan,"
jelas Sekretaris Daerah (Sekda) setempat Ir RM Astungkoro, Senin
(12/10/2015).

Mengingat proses pengadaan lahan semua kewenangan ada di BPN DIY maka
untuk menyelesaikan tugas-tugasnya akan dibentuk beberapa satgas.
Sehingga begitu salinan petikan kasasi Mahkamah Agung (MA) turun,
satgas-satgas tersebut bisa langsung bergerak. "Sekarang prosesnya
sedang melengkapi dokumen yang diperlukan," ujarnya.
Secara terpisah Camat Temon Jaka Prasetya membenarkan pihaknya dan
para kades serta perades telah mengadakan pertemuan dengan BPN. Dalam
pertemuan dimaksud para pihak masih sebatas koordinasi dan belum ada
hal detail dan teknis yang dibahas. "Masih sebatas persiapan dan belum
membahas hal teknis," tuturnya.

Dalam waktu dekat rencananya tim akan melakukan sosialisasi kepada
warga untuk proses lebih lanjut. Sosialisasi akan dilaksanakan secara
cepat untuk memberikan pemahaman konsep pembebasan lahan. Pasca ada
putusan Mahkamah Agung (MA), pihaknya aktif memantau perkembangan
khususnya terhadap warga yang terdampak. Di lapangan, masyarakat tetap
kondusif meski di wilayah yang banyak warga menolak rencana
pembangunan bandara.

Hal senada disampaikan Pejabat sementara (Pjs) Kades Jangkaran Masruh
Effendi. Permasalahan yang dibahas bersama BPN masih seputar
persiapan-persiapan identifikasi atas lahan. Tim justru lebih banyak
meminta masukan dari desa, agar proses kedepan lebih baik.

"Sampai saat ini belum ada keputusan apapun termasuk pembentukan tim
khusus. Pembentukan akan dilakukan ketika nanti sudah ada salinan
petikan keputusan kasasi dari MA. Pertemuan hanya persiapan awal dan
BPN lebih banyak minta masukan tentang langkah terbaik yang harus
ditempuh," terangnya.

Kalangan pemdes yang wilayahnya masuk lokasi bandara berharap sebelum
ada pengukuran dan penilaian harga atas lahan hendaknya dilakukan
sosialisasi. Hal tersebut penting dalam upaya meminimalisir
permasalahan yang akan muncul. "Termasuk menjaga kondusifitas agar
tidak ada gejolak," katanya.(Rul)

Read More

Para Desainer Batik di Kulonprogo Bakal Unjuk Gigi

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Para desainer batik di Kulonprogo bakal
tampil memeriahkan Fashion Day Carnival yang dikemas bersamaan dengan
Kirab Budaya Menoreh di Kulonprogo pada 14 Oktober 2015 mendatang.

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olarga Kulonprogo,
Krissutanta, mengatakan acara tersebut terilhami oleh kegiatan serupa
di Jember.

Dalam event tersebut, Kulonprogo bakal menampilkan kelompok desainer,
terutama batik.

Mereka akan melakukan kirab mulai dari kompleks UNY Wates menujut
halaman Pemkab Kulonprogo.

"Kegiatan ini sekaligus memeriahkan hari jadi Kabupaten Kulonprogo ke
64," kata Krissutanta, Minggu (11/10/2015).
Kabid Kebudayaan, Joko Mursito, menambahkan selain kirab para desainer
batik, acara itu juga akan dimeriahkan penampilan kesenian unggulan
Kulonprogo.Panitia bahkan tidak hanya memberi kesempatan pada pelaku
seni lokal, tetapi juga menampilkan kesenian dari luar Kulonprogo
termasuk Jawa Tengah.

"Sudah ada 20 grup yang terdaftar. Mereka juga berasal dari
Temanggung, Kebumen, Solo, dan sekitarnya," ujarnya.

Selain kirab budaya dan para desainer, acara tersebut juga akan
menampilkan arak-arakan gerobak sapi yang sebagaimana biasanya tampil
lengkap dengan dekorasinya.
Joko menambahkan bahwa acara tersebut melibatkan pelaku seni dan
budaya dari berbagai daerah karena Kulonprogo dahulu pernah menjadi
pertemuan wilayah kerajaan Mataram.( tribunjogja.com)

Read More

Masa Paceklik, Nelayan Kulon Progo Beralih Jadi Petani

REPUBLIKA.CO.ID, KULONPROGO -- Sekitar 100 nelayan di Kabupaten Kulon
Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, beralih mata pencarian sementara
menjadi petani karena kondisi laut yang sedang pasang dan paceklik
ikan.

"Jumlah nelayan yang memiliki kartu anggota sebanyak 500 orang,
sebanyak 20 persennya beralih profesi sementara menjadi petani," kata
Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kulon Progo
Sudarna di Kulon Progo, Selasa (13/10).

Menurut dia, alih profesi sementara yang dilakukan nelayan Kulon Progo
merupakan hal yang wajar. Ia mengatakan di Kulon Progo tidak ada
nelayan murni karena nenek moyang mereka adalah petani sehingga sangat
wajar ketika gelombang tinggi dan paceklik ikan beralih menjadi
petani.

"Hampir tidak ada nelayan Kabupaten Kulon Progo yang mengandalkan
hidupnya dengan melaut," katanya.
Ia mengatakan nelayan yang beralih sementara menjadi petani merupakan
optimalisasi potensi. Ketika tidak melaut, mereka dapat bercocok
tanaman seperti menanam cabai, semangka, atau sayur-sayuran.

"Apa yang mereka lakukan ini demi kelangsungan hidup mereka," katanya.
Sudarma mengatakan nelayan Kulon Progo akan menggantungkan hidupnya
dari melaut, ketika sarana dan prasarana sudah ada, yakni ketika
Pelabuhan Tanjung Adikarto sudah dibuka.

"Saat ini, Pelabuhan Tanjung Adikarto belum dapat difungsikan. Apa
yang menjadi impian dan harapan petani supaya pelabuhan beroperasi
belum terwujud," katanya.

Anggota nelayan Pantai Bugel Warto mengatakan nelayan yang tidak
melaut beralih bercocok tanam. Mereka menanam cabai, melon, semangka
dan sayur-sayuran supaya dapat bertahan hidup.

Ia mengatakan sudah beberapa tahun terakhir, jumlah nelayan Pantai
Bugel yang melaut sangat sedikit. Hal ini dikarenakan adanya abrasi di
pantai tersebut dan gelombang sangat tinggi.

"Untuk sementara waktu, kami beralih menjadi petani. Kami memiliki
ladang, sehingga kami dapat bercocok tanam saat tidak melaut,"
katanya.

Red:Nur Aini
Sumber:antara

Read More

BPBD Kulonprogo Sebut Kekeringan Capai 200 Titik

By Fathi Mahmud

• 
  

Ilustrasi Liputan Khusus El Nino

Liputan6.com, Yogyakarta - Musim kemarau masih akan terjadi hingga akhir tahun ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Daerah Yogyakarta menyebut kemarau ini dampak dari El Nino, sehingga beberapa daerah mengalami kekeringan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo Untung Waluyo mengatakan kekeringan di wilayahnya semakin meluas. Merujuk data BPBD Kulonprogo, ada 200 titik kekeringan.

Menurut Untung, jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 118 titik kekeringan. 200 Titik ini ada di 6 kecamatan, yakni Kokap, Girimulyo, Kalibawang, Samigaluh dan sebagian Pengasih dan Sentolo, lalu di Panjatan dan Lendah.

"Ya dampak dari musim kemarau yakni kekeringan memang makin meluas di Kulonprogo," Ujar Untung Waluyo, saat dihubungi wartawan Sabtu (10/10/2015).

Menurut Untung kekeringan di Kulonprogo sudah melanda wilayah di tingkat RT padahal sebelumnya hanya di tingkat RW. Sementara di dalam satu RW ada beberapa RT. Oleh karena pihaknya terus memasok air ke masyarakat. Namun dropping air terkendala armada yang hanya 1 unit saja.

"Dulu kita punya 2 armada tangki air, 1 pinjam. Tapi sekarang sudah diambil jadi tinggal 1 saja, padahal kita harus dropping sampai tingkat RT, ya tidak bisa cepat," ucap Untung.

Ia meminta kepada masyarakat agar sabar menunggu dropping air karena minimnya armada. Ia pun akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk meminjam satu armada tangki air.

"Saya harap masyarakat bersabar menunggu antrean, kita akan usahakan tambahan armada," pungkas Untung Waluyo.

El Nino di Yogya

Kekeringan yang melanda berbagai daerah Indonesia diperkirakan akan sampai akhir tahun ini. Hal ini karena adanya dampak El Nino yang terjadi pada tahun ini.

Staf Data dan Informasi BMKG DIY Etik Setyaningrum mengatakan, fenomena El Nino masih akan terjadi sampai Desember 2015. Alhasil, fenomena El Nino ini menyebabkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia berkurang termasuk di Yogyakarta.

"El Nino akan sampai bulan Desember. Pada awal Januari El Nino sudah mulai luruh atau mulai menurun intensitasnya," ujar Etik di Yogyakarta, Sabtu 10 Oktober 2015.

Etik menjelaskan, dampak dari El Nino ini membuat pengurangan curah hujan sampai bulan September 2015. Hal inilah yang membuat kekeringan terjadi di Indonesia.

Pemantauan BMKG hingga September lalu, anomali suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Tengah, El nino semakin kuat. Sejak pertengahan Agustus 2015, indeks El Nino bertahan di sekitar batas ambang El Nino kuat yaitu +2.

Dengan demikian, Etik memperkirakan El Nino menguat hingga akhir tahun 2015. Prediksi BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada Oktober dan November. Namun bagi daerah terkena dampak El Nino, maka hujan diprediksi terjadi mundur pada November dan Desember mendatang.

"Ini prediksi awal musim hujan 2015/2016 wilayah DIY umumnya terjadi pada bulan November dasarian (10 hari) 2 dan November dasarian 3. Kecuali Gunungkidul bagian selatan terjadi pada bulan Desember dasarian 1," ujar Etik.

Etik mengatakan adanya dampak El Nino di DIY ini ia menyarankan kepada warga Yogya untuk menghemat air. Sebab pada awal musim hujan baru akan dimulai pada pertengahan November.

"Sarannya ya, hemat air saja," pungkas Etik. (Ans/Vra)

Read More