PASAR MALAM : Bupati Kulonprogo Panen Keluhan

Harianjogja.com, WATES-Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengaku belum
pernah diminta pertimbangan mengenai pelaksanaan kegiatan pasar malam
di Alun-alun Wates. Dia pun menerima banyak keluhan dan masukan yang
langsung dijadikan bahan evaluasi.
Hasto mengatakan, izin penggunaan tempat untuk Alun-alun Wates
biasanya dikeluarkan setelah melalui proses konsultasi dengan dirinya.
"Dulu ketika ada orang yang izin pakai alun-alun untuk pameran akik
juga konsultasi dulu ke saya. Akhirnya kita minta untuk memanfaatkan
gazebo-gazebo yang ada di sana saja. Tapi yang pasar malam ini kemarin
belum sampai ke saya," papar Hasto, dihubungiHarian Jogjapada Minggu
(7/6/2015) sore.
Meski demikian, kegiatan pasar malam tidak bisa dibatalkan begitu
saja. Apalagi karena izin penggunaan tempat dari Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora) dan izin keramaian
dari Polres Kulonprogo sudah dikeluarkan. "Saya sudah panggil dinas
terkait dan melakukan evaluasi. Saya juga minta pasar malam hanya saat
akhir pekan dan tidak di hari-hari penting, seperti masa ujian
anak-anak sekolah," ujar Hasto.
Soal pasar malam yang dikhawatirkan bisa merusak taman dan fasilitas
di Alun-alun Wates, Hasto juga menjadikannya bahan evaluasi sekaligus
instrospeksi. Begitu pula dengan saran agar kegiatan serupa tidak lagi
digelar di kawasan Alun-alun Wates, melainkan cukup di lapangan
kecamatan. "Kami menerima semua masukan untuk dipertimbangkan dan jadi
bahan evaluasi ke depan," katanya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Kulonprogo,
Suharjoko mengungkapkan menerima banyak aduan dan keluhan mengenai
kegiatan pasar malam di Alun-alun Wates. Masyarakat khawatir jika
pasar malam bisa merusak tanaman dan fasilitas lain di sana. Beberapa
kalangan juga keberatan karena acara itu digelar pada masa Ujian
Kenaikan Kelas (UKK).

Read More

Unik, Panca Warna Kulonprogo Tembus Cahaya

WATES- Forum Peduli Potensi Alam Lokal (FP2AL) Kulonprogo, Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) berencana menggelar pameran dan lelang batu
akik/batu mulia milik Bupati setempat dr Hasto Wardoyo di gazebo depan
rumah dinas bupati Utara Alun-alun Wates, pada Sabtu-Minggu 13-14 Juni
2015 mendatang. Kegiatan tersebut sebagai upaya pemanfaatan dan
optimalisasi potensi alam lokal Kulonprogo serta peningkatan ekonomi
bagi perajin batu akik di kabupaten ini.
"Kami optimis pameran bertema 'Batu Akik Kulonprogo Menembus Batas'
akan sukses. Karena selain sedangboomingbatuk akik,eventdiadakan
bersamaan dengan agenda rutin tahunan pemkab, upacara adat Nyadran
Agung yang dihadiri ribuan orang termasuk warga perantau Kulonprogo
dari berbagai daerah. Apalagi ada pasar malam, sangat meriah," kata
Ketua Panitia Pameran Batu Akik/Batu Mulia Kulonprogo, Fajar Gegana di
Cafe D'srupat Sruput, Alun-alun Wates, kemarin.
Menurutnya pameran danlaunchingbatu akik/batu mulia Kulonprogo penting
disaksikan mengingat masyarakat selama ini belum pernah tahu kalau di
wilayah kabupaten ini memiliki potensi bahan batu akik berkualitas
bagus diantaranya panca warna dan lavender.
Fajar Gegana mengklaim batu akik panca warna asal Kulonprogo merupakan
yang terbaik. "Saya sangat yakin batu akik panca warna Kulonprogo
terbaik dibanding panca warna yang dikenal masyarakat selama ini,"
tegasnya.
Perajin dan pehobi batu akik lokal Kulonprogo, Piyoe membenarkan
pernyataan Fajar. " B atu akik panca warna Kulonpro gomemang unik,
tembus cahaya sedangkan yang dari daerah lain tidak," ujarnya.
Penanggungjawab kegiatan, Johan Arif Budiman mengatakan, pameran
danlaunchingbatu akik Kulonprogo selain sebagai upaya pemberdayaan
potensi alam Kulonprogo yang berkualitas bagus dan peningkatan ekonomi
pengrajin batu akik lokal juganyengkuyung(mendukung) Program Bela dan
Beli Kulonprogo guna mewujudkan KulonprogoThe Jewel of Java.
"Kegiatan ini bentuk kepedulian kami terhadap pemanfaatan potensi alam
Kulonprogo dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Sehingga perekonomian
masyarakat khususnya perajin batu akik/batu mulia di sini meningkat.
Disamping itu tentunya untuk meramaikan gelar budaya Nyadran Agung.
Pameran bersifatnon profit orienteddan lebih mengedepankan peningkatan
ekonomi masyarakat," tandas Fajar mengimbau calon peserta pameran
menghubungi sekretariat di nomor 085729995757/081392222212.
Bupati dr Hasto menyambut positif pameran. "Kreatif, selain panitia
ikut memeriahkan upacara adat Nyadran Agung yang dihadiri ribuan
elemen masyarakat juga jadi ajang mengenalkan potensi alam lokal
Kulonprogo sekaligus pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai
implementasi Program Bela dan Beli Kuloprogo," tuturnya membenarkan
dirinya rela melelang salah satu koleksi batu akik motif junjung
derajat demi meningkatnya ekonomi pengrajin batu akik lokal
Kulonprogo.(mbs)

Read More

TAMBANG PASIR KULONPROGO : Polres Terus Tindak Penambangan Pasir Ilegal

Harianjogja.com, KULONPROGO– Penambangan pasir ilegal semakin marak di
kawasan Sungai Progo. Bahkan, aktivitas penambangan iti mulai banyak
dikeluhkan warga, terutama di wilayah Kecamatan Sentolo dan Kecamatan
Nanggulan.
Kabag Ops Polres Kulonprogo Kompol Dwi Prasetio mengungkapkan, telah
menerima laporan adanya aktivitas penambangan ilegal. Dalam operasi
yang dilakukan Polres Kulonprogo, aktifitas penambangan pasir di Dusun
Mentobayan, Desa Salamrejo, Sentolo akhirnya dihentikan pada Jumat
(5/6/2015).
"Ada beberapa titik yang kami periksa. Kami juga mengamankan tiga alat
berat yang diduga digunakan untuk menambang," ujar Dwi.
Dwi mengungkapkan, operator backhoe dan beberapa orang dibawa ke
Mapolres untuk diperiksa. Dalam operasi tersebut, ada dua lokasi yang
menjadi sasaran. Di antaranya wilayah Dusun Demen, Wijimulyo,
Nanggulan serta Dusun Mentobayan, Desa Salamrejo, Sentolo. Dia
mengatakan, operasi tersebut menindaklanjuti adanya laporan tentang
aktifitas penambangan pasir di lokasi tersebut.
Lebih lanjut dia menjelaskan, satu unit backhoe dan truk disita di
wilayah Sentolo. Sedangkan di wilayah Nanggulan, dua backhoe tampak
ditinggalkan operatornya dan dalM kondisi terparkir di pinggir sungai.
"Ada juga truk, sopirnya juga tidak ada. Namun, kendaraan yang ada di
lokasi itu tetap kami lakukan penyitaan," jelas Dwi.
Dwi menambahkan, sampai saat ini masih mengembangkan penyelidikan
terhadap aktivitas ilegal tersebut. Dia menegaskan, aktifitas
penambangan tanpa izin itu merupakan pelanggaran seperti yang
tercantum dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan
mineral dan batubara.
"Kami akan terus berupaya melakukan penindakan, selama penambangan
ilegal masih berlanjut," tandas Dwi.
Sementara itu, Susanto, salah satu operator backhoe di Mentobayan,
mengaku baru tiga hari melakukan pengerjaan di wilayah itu. Dia
berkilah, ketika petugas datang dirinya sedang mengerjakan pembukaan
akses jalan untuk kendaraan yang akan mengangkut pasir. Bahkan,
pembukaan akses jalan merupakan permintaan dari warga.
"Pekerjaannya seminggu, baru jalan tiga hari. Aktifitas penambangannya
rencananya untuk warga dan dilakukan manual, tidak pakai alat berat,"
jelas Susanto.

Read More

ADAT KULONPROGO : Kirab Gumbregi Ruwat Kambing Etawa

Harianjogja.com, KULONPROGO-Puluhan kambing etawa milik warga Dusun
Karang Gede diruwat dalam upacara tradisi gumbregi, Jumat (5/6/2015).
Upacara adat tersebut sudah menjadi tradisi tahunan yang digelar warga
Desa Jatimulyo.
"Kambing etawa adalah potensi ternak unggulan di desa ini. Setiap
tahunnya kami pun melakukan tradisi ini agar setahun ke depan budidaya
menjadi lebih baik dan kesejahteraan warga juga semakin meningkat,"
ujar Kepala Dusun Karang Gede Suparno, di sela kegiatan.
Suparno mengatakan, tradisi gumbregi digelar setiap tahun pasca panen
padi. Ritual tersebut juga menjadi tradisi untuk meruwat ternak agar
dapat terus berkembang biak. Di awali iring-iringan kirab bregada
prajurit rakyat, tradisi tersebut membuat ratusan warga dari beberapa
dusun berdatangan untuk menyaksikan.
"Ritual ini mengumpulkan hewan besar atau kecil, seperti kambing dan
sapi untuk diselamati. Tujuannya, agar hewan ternak dapat terus
berkembang biak, sehingga memberikan kesejahteraan bagi warga
sekitar," papar Suparno.
Namun, upacara adat tersebut pada intinya wujud ungkapan syukur kepada
Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada
seluruh warga desa. Harapannya, dalam setahun ke depan limpahan
karunia dan rejeki dapat terus diberikan kepada desa ini.
Suparno menambahkn, dalam upacara adat ini ada tiga cirri khas yang
terus dipertahankan, yakni menyedekahkan ketupat, tempe goreng dan
pelas tawon. Ketiga makanan tersebut memiliki nilai filosofi yang
terus dijunjung warga desa ini.
Dia menjelaskan, ketupat menjadi simbol penyatuan antara masyarakat
desa dan pemerintah. Sedangkan tempe goreng adalah makanan
sehari-hari warga desa yang dimaknai sebagai kehidupan yang senantiasa
selalu dalam kesederhanaan.
"Satu lagi adalah pelas tawon, yakni makanan sejenis botok yang bahan
baku utamanya adalah anak-anak tawon atau lebah. Makanan ini
menyimbolkan persatuan seperti anak-anak lebah yang saling berkumpul
untuk menyatukan diri agar menjadi lebih kuat," jelas Suparno.
Tradisi ini diikuti ratusan warga dan puluhan kambing etawa, baik
milik warga maupun bantuan dari Dinas Peternakan. Suminto, salah satu
pemilik ternak berharap, ke depan kambing etawa yang dipelihara dan
dibudidayakannya lebih sehat. Dalam ritual ini, kambing berbadan tegap
dan gagah ini juga diberikan tiga makanan yang menjadi ciri khas desa
ini.
"Setiap tahun saya selalu mengikuti tradisi ini. Tujuannya, biar
ternak semakin sehat dan gemuk. Ritual ini juga diharapkan dapat
memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga sekitar," ungkap
Suminto.
Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
(Dinbudparpora) Kulonprogo Krissutanto menandaskan, kegiatan ini
merupakan acara adiluhung yang harus terus dilestarikan. Pihaknya
mengaku, ke depan acara-acara adat seperti ini dapat diinventaris agar
dapat dilestarikan dan dikenal masyarakat luas.
"Kami berharap, acara seperti ini dapat terus berlanjut. Tentunya agar
tradisi semacam ini dapat tetap lestari dan tidak menghilang, sehingga
generasi muda dapat turut serta menjaga dan melestarikannya," tandas
Kris.

Read More

PENERIMAAN SISWA BARU : 28 Sekolah Bersiap Laksanakan PPDB RTO

Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten
Kulonprogo menunjuk 18 SMP, lima SMA, dan lima SMK untuk menjalankan
sistem real time online (RTO) pada penerimaan peserta didik baru
(PPDB). Berbagai persiapan pun dilakukan karena sebelumnya seluruh
sekolah di Kulonprogo masih menyelenggarakan PPDB secara manual.
"Kami baru sekali ini akan memakai RTO. Ada 28 sekolah yang ditunjuk
karena dinilai sudah siap," ungkap Kasubag Perencanaan Dindik
Kulonprogo, Taryono, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/6/2015).
Menurut Taryono, kesiapan sumber daya manusia pelaksana PPDB RTO
memegang peranan terpenting. Oleh karena itu, Dindik Kulonprogo
berencana segera mengadakan pelatihan bagi para calon operator PPDB
RTO. "Masing-masing sekolah diminta mengirimkan dua orang calon
operator . Pelatihan tersebut nantinya juga diikuti oleh empat orang
staf Dindik Kulonprogo," ujarnya.
Dindik Kulonprogo juga akan disibukkan dengan kegiatan input dan
perekapan data nilai hasil ujian siswa, baik dari sekolah negeri
maupun swasta. "Sekolah mengumpulkan nilai kepada kami untuk
direkap.Jadi nanti saat ada siswa A yang mendaftar secara RTO di
sekolah B, nilainya bisa langsung dimunculkan. Ini akan mempermudah
proses pendaftaran," ucap Taryono.
Kelancaran jaringan dan koneksi internet juga menjadi kebutuhan vital.
Hal itu juga lah yang membuat banyak sekolah terletak di wilayah
pelosok belum bisa menerapkan RTO tahun ini. "Misalnya di SMP Negeri 3
Kokap yang tidak ada jaringan internet. Wilayah Girimulyo juga susah.
Samigaluh juga sebenarnya susah, tapi ini akan kita coba satu sekolah
dulu," terangnya kemudian.
Taryono menambahkan, masing-masing sekolah penyelenggara PPDB RTO
telah diinstruksikan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat
mengenai sistem baru tersebut. "Sebenarnya ini tidak berbeda jauh
dengan manual sehingga masyarakat tidak perlu panik," katanya.

Read More

KONTROVERSI PASAR MALAM WATES : Izin Pasar Malam di Alun-alun Wates Disebut Sudah Sesuai Aturan

Harianjogja.com, KULONPROGO-Kasi Sarana dan Prasana Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Kulonprogo,
Didik Budi Haryanto mengatakan, pemberian izin penggunaan tempat
kepada penyelenggara pasar malam di Alun-alun Wates sudah sesuai
aturan.
"Di samping untuk sepak bola, [Alun-alun Wates] sisi timur itu bisa
untuk event atau hiburan. Sebelum penyelenggara mengurus izin
keramaian di Polres, kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP, DPU,
dan DPPKA," ungkap Didik, Jumat (5/6/2015).
Terkait kemungkinan adanya kerusakan tanaman dan fasilitas lain, Didik
mengaku sudah membuat kesepakatan dengan penyelenggara pasar malam.
"Apabila nanti ada tanaman yang rusak, penyelenggara siap mengganti,"
lanjutnya.
Sebelumnya, Komisi I DPRD Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa
Yogyakarta, menyayangkan penyelenggaran pasar malam di Alun-alun
Wates, padahal siswa SD, SMP dan SMA sedang menghadapai ujian kenaikan
kelas.
Ketua Komisi I DPRD Kulonprogo Suharto, Kamis (4/6/2015), mengatakan
pasar malam sebaiknya ditunda waktunya setelah anak-anak selesai
menjalani ujian kenaikan kelas (UKK).
"DPRD tidak melarang, namun sebaiknya pasar malam ditunda atau
diadakan setelah UKK selesai," kata Suharto

Read More

Operasi Patuh di Kulonprogo Juga Razia Betor

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Operasi patuh 2015 yang dilakukan pihak
kepolisian tidak hanya menyasar sepeda motor atau mobil. Tim Satlantas
Polres Kulonprogo juga merazia keberadaan becak motor (betor) yang
selama ini berkeliaran di wilayah Kulonprogo.
Pada operasi patuh 2015 di sekitar kompleks Pasar Jombokan Pengasih,
Jumat (5/6/2015) pagi, polisi menyita tiga unit betor yang sedang
beroperasi di jalan raya. Mereka dikenai tilang karena tidak disertai
STNK dan spesifikasi kendaraan tidak sesuai ketentuan.
Polisi sebenarnya menengarai setidaknya delapan unit betor yang selama
ini beredar di jalan raya di Kulonprogo. Namun, dalam operasi tersebut
hanya tiga betor yang dapat ditindak.
"Dua di sekitar Pasar Jombokan dan satu lagi di jalan raya dekat pos
polisi Siluwok. Kami tahan kendaraan di Mapolres," ungkap Kasatgas IV
Satlantas Polres Kulonprogo, Ipda Basuki Rahmat, usai razia tersebut.
Dalam razia yang merupakan bagian dari operasi patuh 2015 itu, polisi
siaga di beberapa titik jalan yang biasa dilewati betor. Meski
sebenarnya diperkirakan ada delapan unit, namun akhirnya hanya tiga
unit yang tertangkap sedang beroperasi.
Polisi menilangnya karena selain tidak ada STNK, betor dianggap
melanggar spesifikasi dan ketentuan laik jalan. Betor hanya merupakan
modifikasi motor dan becak yang tidak memiliki lisensi. "Keberadaannya
tidak terdaftar dalam regristrasi regident dan memang tanpa surat
STNK," lanjutnya.
Kasatlantas Polres Kulonprogo, AKP Ahmad Hidayat, menegaskan
keberadaan betor di jalan raya melanggar. Selain tanpa surat dan tidak
sesuai spesifikasinya, keberadaan betor di DIY juga dilarang sesuai
surat edaran gubernur.
Menurutnya, pemilik yang hendak mengambil harus memenuhi persyaratan,
yaitu melepas modifikasi mesin kendaraan tersebut. Penindakan
dilakukan agar menimbulkan efek jera. Selain itu, agar tidak
menimbulkan kecemburuan dengan becak manual.
"Dalam operasi ini kami juga akan menertibkan jenis kendaraan yang
tidak sesuai spesifikasi lainnya. Misalnya kereta kelinci dan huler,"
lanjutnya.(*)

Read More

Bule Mengajar di SMA 2 Wates

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Sebanyak 23 warga begara asing mengajar di
SMA Negeri 2 Wates, Sabtu (06/06/2015). Mereka terdiri 21 warga asal
Thailand dan 2 orang dari Swedia. Dengan menggunakan bahasa Inggris,
rara warga negara asing ini mengajarkan tentang kebudayaan negara
mereka masing-masing.
Dijelaskan Lia Andarina Grasia, Ketua Komunitas Bule Mengajar,
kegiatan ini untuk memberikan kesempatan siswa berbahasa Inggris.
Selain itu, juga memberi wawasan tentang negara lain dan mengenalkan
Kabupaten Kulonprogo kepada mereka.
Isnada, siswa kelas XI IPA SMA 2 Wates mengaku senang dapat mengikuti
program ini dan diajar para bule. Berinteraksi langsung dengan warga
negara asing menambah wawasan internasional yang selama ini diterima
dari buku pelajaran. "Di sini juga bisa belajar Bahasa Inggris," kata
Isnada.
Sedang Wakasek Humas SMA N 2 Wates Folrentina Nurwati MSi menyambut
baik program Bule Mengajar. Ia berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan
rutin di sekeloahnya. "Budaya yang bagus bisa diambil, sedangkan yang
kurang sesuai dengan budaya kita ya ditinggalkan," ujarnya.(Wid)

Read More

Pilkades di Kulonprogo Bakal Dilaksanakan Secara Serentak

TRIBUNJOGJA.COM -Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 35 desa
di Kulonprogo segera digelar beberapa bulan mendatang. Bupati Hasto
Wardoyo berpesan agar masyarakat menjadi pemilih yang baik.
Hasto menegaskan, menjadi tugas panitia di desa untuk mewujudkan
demokrasi. Panitia pemilihan bukan untuk melahirkan kepala desa.
Tetapi, menurutnya, untuk mengajak masyarakat berpartisipasi agar
terwujud demokrasi yang baik.
"Tidak seharusnya memilih hanya karena suap. Kalau calon kades
melakukan kekerasan agar memilih, nantinya yang lahir juga pemimpin
yang mencari keuntungan pribadi," kata Bupati Hasto, saat sosialisasi
Pilkades di Gedung Kaca, Rabu (3/6/2015).
Pilkades Kulonprogo rencananya digelar serentak pada September
mendatang. Pilkades serentak di 35 desa ini dianggarkan senilai Rp 1,5
miliar. Dana tersebut sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan melalui
APBdes.
Pada kesempatan sosialialisasi pilkadesitu, para ketua Badan
Permusyawatan Desa (BPD) juga menyampaikan uneg-unegnya. Ketua BPD
Desa Palihan, Heru, mengatakan kondisi di desanya cukup kompleks
karena saat ini akan terkena dampak pembangunan bandara. Situasi tidak
kondusif membuat banyak warga yang keberatan menjadi panitia pilkades.
"Mereka cenderung mau cari aman. Sehingga tidak mau jadi panitia,"
katanya. Heru menegaskan permasalahan di lapangan tentunya telah
diketahui bupati. Sebab itu dia meminta arahannya.
Hal berbeda disampaikan Ketua BPD Hargowilis, Suharyanto. Pihaknya
khawatir jika anggaran pilkadesternyata kurang. Pasalnya, pelaksanaan
pilkadesdiyakini bakal menelan biaya yang tidak sedikit

Read More

Kontraktor Dianggap Menyalahi Prosedur

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Pemasangan blowplank atau patok kayu yang
dilakukan kontraktor pada lahan pembangunan gedung baru Satpol PP
Kulonprogo di tanah kas Desa Margosari Kecamatan Pengasih, menimbulkan
polemik. Sebab dalam pertemuan dengan perangkat desa beberapa waktu
lalu, sudah ada kesepakatan bahwa pembangunan tidak boleh dimulai
sebelum ada izin gubernur untuk pemanfaatan tanah kas desa tersebut.
Pemasangan blowplank diketahui Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Margosari, Untung Sugiantoro, pada Rabu (03/06/2015). Karena itulah,
ia menilai pihak kontraktor melanggar kesepakatan mengingat hingga
kini izin gubernur belum turun. "Tapi mereka sudah memasang patok. Ini
disayangkan, mengingat Satpol PP yang merupakan penegak Perda justru
melanggar prosedur," katanya.
Untung mengatakan, pemasangan blowplank seharusnya tidak dilakukan
sekarang. Apalagi, setelah izin dari gubernur turun masih harus ada
tahapan lain yakni perjanjian sewa antara Satpol PP dengan pemerintah
desa Margosari atas persetujuan BPD. "Setelah itu, barulah pembangunan
gedung bisa dimulai," imbuhnya.
Hal senada diungkapkan Kepala Desa Margosari, Danang Subiantoro.
Menurutnya, hingga kini belum ada pemberitahuan lisan maupun tertulis
terkait pemasangan bowplank tersebut. Sebagai upaya tindak lanjut,
pihaknya akan memberitahukan hal ini kepada Bagian Tata Pemerintahan
Pemda DIY yang memiliki kewenangan tanah kas desa. "Padahal
jelas-jelas dalam pertemuan sudah disepakati, kalau izin gubernur
belum terbit, pembangunan tidak boleh dimulai," katanya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Satpol PP Kulonprogo, Duana Heru Supriyanta
mengatakan, pemasangan bowplank bukanlah merupakan pembangunan fisik.
Dimulainya pembangunan gedung baru tersebut, tetap menunggu izin
gubernur.
"Langkah yang dilakukan kontraktor hanya sekedar persiapan agar tidak
terburu-buru dalam pembangunan nanti. Kontraktor juga sudah
berkomitmen untuk memulai pembangunan setelah ada Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)," tegasnya.
Sementara itu, perwakilan kontraktor, Kartika Hadi mengatakan,
pihaknya telah memberitahukan ke desa terkait pemasangan bowplank.
Pihaknya juga sudah menyampaikan bahwa pemasangan bowplank belum
termasuk pembangunan. "Hanya mematok posisi bangunan saja,"
tandasnya.(Unt)

Read More