Lahan Kulonprogo yang Dicaplok Harus Diselesaikan

TEMON ( KRjogja.com) - Puluhan kepala keluarga (KK) di Pedukuhan Pasir
Mendit dan Pasir Kadilangu Desa Jangkaran Kecamatan Temon menuntut
lahan mereka yang saat ini dikuasai oleh warga Jatikontal Kabupaten
Purworejo Jawa Tengah dikembalikan. Selain karena lahan tersebut
memang milik mereka yang dikuatkan dengan bukti Leter C, selama ini
warga Kuloprogo juga setiap tahun rutin membayar pajak.
Mengingat kompleksnya masalah pencaplokan lahan di wilayah perbatasan
Kulonprogo dengan Purworejo tersebut maka warga melalui lembaga
legislatif mendesak Pemkab Kulonprogo dan Pemerintah DIY segera turun
tangan menyelesaikan persoalan sehingga lahan yang mencapai 30 hektare
(hak milik, rawa dan Paku Alaman Ground) tersebut kembali dimanfaatkan
oleh warga Kulonprogo.
"Warga sini ingin sekali lahan kami yang dikuasai warga Purworejo
untuk usaha tambak udang bisa kembali dan dimanfaatkan untuk
kesejahteraan warga Kulonprogo," kata Dukuh Pasir Mendit Nasyir
Bintoro saat menerima Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati bersama
empat Ketua dan Wakil Ketua Komisi I, II, III dan IV Drs Suharto,
Muhtarom Asrori, Sugiyanto dan Muridna mengecek lahan perbatasan Pasir
Mendit dengan Purworejo, Senin (13/4/2015).
Menurut Nasyir Bintoro, luasan lahan milik 36 KK warga Pasir Mendit
dan Pasir Kadilangu Kulonprogo yang disrobot warga Purworejo sekitar
10 ha. Sedang lahan timbul atau rawa sekitar 8.000 meter persegi dan
PAG mencapai 12 ha. "Secara keseluruhan lahan milik Kabupaten
Kulonprogo yang saat ini dikuasai dan dimanfaatkan warga Purworejo
luasnya sekitar 30 ha," tambahnya.
Diceritakan saat dirinya masih kecil sekitar tahun 1970, sering ikut
kakeknya menggarap lahan tersebut. Tapi karena jaraknya jauh dan sulit
diawasi maka sulit menikmati hasil panen. Akibatnya lahan
ditelantarkan sehingga belakangan dikelola warga Purworejo.
Yang jadi masalah saat ini, warga penggarap tidak tahu betul asal
muasal lahan tersebut. Mereka merupakan generasi kedua dan ketiga yang
tidak pernah tahu sejarah tanah di kawasan tersebut. "Sebenarnya
masalah ini pernah kami sampaikan bersama Bupati dr Hasto kepada
Pemkab Purworejo. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan
tindaklanjutnya," tambah Nasyir.
Mendengar keluhan warga, Akhid Nuryati yang memimpin rombongan dewan
berjanji membawa permasalahan penguasaan lahan di Desa Jangkaran ke
Pemerintah DIY dan DPRD DIY tanpa meninggalkan Pemkab Kulonprogo.
"Karena permasalahan lahan ini melibatkan dua provinsi dan dua
kabupaten yang bersebelahan tentu upaya penyelesaiannya juga harus
berkomunikasi dengan Pemerintah DIY. Kami berharap warga Pasir Mendit
dan Pasir Kadilangu mendapati kembali hak-hak mereka. Ternyata
hamparan lahan yang ada memang sangat luas dan banyak dikembangkan
untuk tambak udang," tambahnya.
Suharto melihat lahan tersebut memiliki potensi yang luar biasa untuk
dikembangkan jadi kawasan pariwisata dan kuliner. (Rul)

Read More

IPL Terbit, WTT Akan Datangi Gubernur

Harianjogja.com, KULONPROGO- Warga penolak pembangunan berencana temui
Gubernur DIY guna memperjuangkan pembatalan Izin Penetapan Lokasi
(IPL). Rencananya, warga yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri
Tunggal (WTT) akan menyambangi kepatihan pada pekan depan.
Ketua WTT Martono menyampaikan, rencana bertemu dengan Sri Sultan
Hamengkubuwono X, pertama untuk mengklarifikasi diterbitkannya IPL per
31 Maret 2015.
"Kami merasa perlu melakukan ini karena terbitnya IPL itu janggal dan
tidak masuk akal," ujar Martono saat dihubungi wartawan, Jumat
(10/4/2015).
Martono mengungkapkan, janggalnya penerbitan izin tersebut,
dikarenakan rentang waktu pertemuan tim kajian keberatan terlalu
singkat. Dia mengatakan, pertemuan dengan gubernur dilakukan dua tahap
Tahap pertama mengklarifikasi penerbitan IPL.
"Namun, apabila hasil pertemuan di Kepatihan tidak memuaskan, maka
tahap berikutnya semua warga akan datang ramai-ramai. Bukan tifak
munhkin, kedatangan kami nanti untuk melakukan aksi unjukrasa," jelas
Martono.
Lebih lanjut Martono menilai, aspirasi warga terdampak pembangunan
bandara yang keberatan terhadap proyek tersebut seolah tidak digubris.
Baik oleh tim persiapan maupun tim kajian keberatan.
"Kami menilai tim kajian keberatan kurang responsif. Tiba-tiba IPL
sudah diterbitkan. Padahal, masih ada warga yang keberatan," imbuh
Martono.
Terkait persoalan tersebut, pihaknya telah menyiapkan gugatan. Dia
mengungkapkan, pada akhir bulan ini rencananya gugatan terkait
penerbitan IPL dapat diajukan, didampingi dengan kuasa hukum dari LBH
Yogyakarta. Sebelumnya, persoalan penerbitan IPL itu pernah
disampaikan warga WTT dengan menggelar aksi unjukrasa di DPRD
Kulonprogo.
Sementara itu, Tim Community Development Pembangunan Bandara Ariyadi
Subagyo mengatakan, persiapan tum saat ini telah memasuki masa tunggu
gugatan atau keberatan yang mungkin diajukan warga terhadap penerbitan
IPL. Dia menjelaskan, jangka waktu pengajuan gugatan tersebut adalah
30 hari kerja sejak IPL diterbitkan.
"Kami juga sedang menyiapkan kelengkapan administrasi untuk tahap
selanjutnya. Apakah nanti ada gugatan atau tidak pasa diterbitkannya
IPL, yang penting kami sudah siapkan semuanya," ujar Ariyadi.

Read More

Dua Siswa di Kulonprogo Kerjakan UN di Rumah

Harianjogja.com, KULONPROGO-SMK Negeri 1 Pengasih memastikan dua
siswanya tidak dapat mengikuti Ujian Nasional (UN) bersistem Computer
Based Test (CBT) pada 13-16 April mendatang. Keduanya mendapat
dispensasi untuk mengerjakan UN secara manual atau Paper Based Test
(PBT).
Wakil Kepala Bidang Humas SMK Negeri 1 Pengasih, Supriyanto
mengungkapkan, kedua siswa yang mendapat dispensasi tersebut sedang
dalam kondisi sakit.
"Kondisinya tidak memungkinkan untuk ikut UN CBT di sekolah. Kami
sudah mengajukan permohonan ke Disdikpora DIY. Solusinya, kedua anak
itu diizinkan ikut PBT," kata Supriyanto, Kamis (9/4/2015).
Supriyanto menambahkan, kedua siswa tersebut juga diperkirakan tidak
sanggup ke sekolah sehingga harus menjalani UN di rumah masing-masing.
"Kemungkinannya nanti kami akan mengirim pengawas ke rumah mereka. Ada
dua pengawas untuk setiap anak," paparnya.
Supriyanto juga menyampaikan, SMK Negeri 1 Pengasih sudah siap
melaksanakan UN CBT. Tim dari Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten
Kulonprogo juga sudah melakukan pengecekan sarana prasarana
pendukungnya pada Rabu (8/4/2015) kemarin.
"Hanya saja, ada dua siswa yang tidak bisa ikut. Namun itu tidak
masalah," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dindik Kulonprogo, Sumarsana menegaskan,
pemberian dispensasi kepada dua siswa SMK Negeri 1 Pengasih tidak akan
mengganggu pelaksanaan UN CBT secara keseluruhan.
"Sudah izin Disdikpora DIY. Kondisi mereka juga tidak memungkinkan
untuk ujian di sekolah. Keduanya akan mengerjakan secara manual, tidak
CBT," kata Sumarsana menjelaskan.
Berdasarkan hasil pantauannya para Rabu siang, Sumarsana juga yakin
dengan kesiapan SMK Negeri 1 Pengasih. "Sudah disiapkan semua. Ada
tiga tim yang akan bertugas untuk tiga tahap ujian. Siswa juga sudah
beberapa kali latihan," ucapnya kemudian.
SMK Negeri 1 Pengasih menjadi satu-satunya sekolah yang dinilai layak
dan mampu menyelenggarakan UN CBT di Kabupaten Kulonprogo tahun ini.
Sebelumnya, SMK Negeri 2 Pengasih juga ditunjuk jadi calon
penyelenggara.
Namun, keterbatasan sarana prasarana, terutama kurangnya jumlah unit
komputer, membuat SMK Negeri 2 Pengasih tetap melaksanakan UN secara
PBT

Read More

Raskin Tak Layak Makan Ditemukan di Kulonprogo

Harianjogja.com, KULONPROGO--Beras bagi warga miskin (raskin) yang
didistribusikan tahun ini ternyata masih ditemukan tidak layak
konsumsi.
Temuan tersebut berdasarkan sampel beras yang dikumpulkan pada Rapat
Kordinasi Raskin yang digelar di ruang pertemuan Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kulonprogo, Kamis (9/4/2015).
Kepala Dinsosnakertrans Kulonprogo Eko Pranyata mengatakan selama
distribusi raskin yang dilakukan sejak Februari 2015, Tim Koordinasi
Raskin Kecamatan bersama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
(TKSK) se Kulonprogo memantau pendistribusian raskin.
Tim juga mengambil sampel beras dari masing-masing Rumah Tangga
Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) di setiap kecamatan.
"Dari sampel yang diambil di 87 desa, sebanyak 20 persen beras banyak
yang remuk," ujar Eko, Kamis (9/4/2015).
Pada evaluasi raskin Maret lalu bahkan ditemukan pula raskin yang
tidak layak konsumsi. Beras yang didistribusikan di wilayah Kecamatan
Kalibawang berwarna kuning. Namun, beras yang tak layak tersebut sudah
langsung diganti Bulog.
Perwakilan Bulog Divre DIY Priyo mengapresiasi temuan tim pemantau
raskin. Dia mengungkapkan adanya beras kuning, jika masih utuh, maka
Bulog siap mengantinya.
"Kalau beras masih ada dan utuh bisa diganti, hari itu juga akan
diganti. Jika terjadi lagi di lain waktu segera saja dilaporkan, Bulog
siap menindaklanjuti," ucapnya

Read More

BANDARA KULONPROGO : Penyediaan Lahan Relokasi Mandek, Mengapa?

Harianjogja.com, KULONPROGO--Bupati Kulonprogo mengaku, penyediaan
lahan relokasi bagi warga terdampak pembangunan bandara belum dapat
ditetapkan sebelum harga tanah di lokasi tersebut diputuskan.
Pasalnya, harga tanah menjadi dasar untuk membuat kebijakan yang
berkaitan dengan relokasi warga terdampak pembangunan bandara,
termasuk menentukan luas lahan yang diperlukan.
"Sebelum ada penentuan harga tanah, kami belum bisa berbuat banyak,"
ujar Hasto saat dihubungi Jumat (3/4/2015).
Ia menguraikan Tim Percepatan Pembangunan Bandara memiliki data warga
yang terdampak dalam proses relokasi. Sekitar 460 dari 600 kepala
keluarga (KK) yang terdampak pembangunan bandara berkeinginan
direlokasi. Sisanya, berniat pindah dengan memilih lokasi sendiri.
Hasto berharap tim appraisal independen segera bekerja dan dapat
menentukan harga tanah di lokasi bandara supaya nilai ganti rugi bagi
warga terdampak semakin jelas.
Saat ini, menurut Hasto, Pemkab masih terus mengadakan pendekatan
dengan warga yang menolak pembangunan bandara.
"Pendekatan personal, orang per orang, kasus per kasus, sehingga
kekhawatiran warga tidak menjadi masalah lagi bagi mereka," katanya
menjelaskan.
Sementara itu Tim Community Develpoment Pembangunan Bandara Ariyadi
Subagyo mengatakan sesuai dengan linimasa yang ditentukan, penetapan
tim appraisal independen dilakukan setelah pelaksanaan pengadaan tanah
oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Kalau tidak ada gugatan warga ke PTUN, setelah IPL [Izin Penetapan
Lokasi] Gubenur terbit, maka BPN bisa segera melakukan tugasnya,"
katanya, Jumat.
Namun jika terjadi gugatan tahap ini dapat mundur dalam hitungan bulan.
Ia menuturkan penetapan tim appraisal independen dilakukan oleh PT.
Angkasa Pura I dengan sistem lelang.
"Kami pastikan prosesnya objektif dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan," ujarnya.

Read More

Petani Tewas Bersimbah Darah di Depan Ruma

Harianjogja.com, KULONPROGO-Seorang petani, Parno, 55, ditemukan tewas
bersimbah darah di depan pintu rumahnya yang berlokasi di Dusun Kamal,
Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo, Sabtu (4/4/2015) dini hari.
Hingga kini pelaku pembunuhan masih dalam pencarian.
Informasi yang dihimpun, sekitar pukul 02.00 WIB, istri korban,
Mujiyem, 55, mendengar pintu kamar korban diketuk. Pasangan suami
istri tersebut diketahui tidak tidur sekamar.
Mendengar suara ketukan, Mujiyem bertanya kepada korban dari ruangan
sebelah. Tetapi tidak ada jawaban, sehingga ia membuka pintu
ruangannya dan menemukan korban sudah terkapar dengan bersimbah darah.
Ia segera memanggil anaknya untuk memberitahu kejadian tersebut kepada
adik kandung korban, Narimo, 36, yang rumahnya bersebelahan.
Korban dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kenteng Nanggulan
kemudian diautopsi di RSUP Dr. Sardjito.

Read More

Kulon Progo Susun Skenario Relokasi Terkait Bandara

Kulon Progo- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa
Yogyakarta, akan segera menyusun skenario relokasi warga yang terkena
dampak pembangunan bandara baru yang rencananya dibangun di Kecamatan
Temon.
"Skenario relokasi masih menunggu appraisal independent atau penilai
independen yang akan menetapkan harga tanah. Harga tanah sangat
menentukan relokasi warga terdampak bandara," kata Bupati Kulon Progo
Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Sabtu (4/4)/
Ia mengatakan bahwa Pemkab Kulon Progo masih mengakomodir harapan
warga. Pihaknya masih berupaya supaya warga terdampak bandara
mendapatkan 500 sampai 1.000 meter persegi setiap kepala keluarga
(KK), dengan total kebutuhan lahan 43 hektare yang akan diambil dari
tanah kas desa. Lokasi relokasi tidak jauh dari lokasi bandara
sehingga masyarakat bisa membuka usaha.
"Nilai akuisisi lahan akan menentukan ralokasi warga. Setelah harga
ditetapkan oleh penilai independen, relokasi segera kami tetapkan.
Mudah-mudahan dalam satu bulan ini," kata warga yang masih belum
terima atas ganti rugi lahan, mereka berhak mengajukan keberatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).Hasto.
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian Pembangunan dan SDA
Setda Kulon Progo Triyono mengatakan, proses pembebasan lahan masih
panjang karena membutuhkan waktu 218 hari. Kalau dihitung sejak 31
Maret 2015, maka akan selesai akhir Maret 2016.
"Namun, Gubernur DIY meminta pembebasan lahan diselesaikan hingga
akhir tahun 2015" kata Triyono.
Ia mengatakan warga yang masih belum terima atas ganti rugi lahan,
mereka berhak mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN).
"Harga tanah untuk pembangunan bandara merupakan harga wajar pasar.
Yakni masih dihitung kerugian fisik dan non-fisik, juga akan dinilai
oleh tim penilai independen," katanya.
Ketua Wahana Tri Tunggal Lilik Martono mengatakan masyarakat terdampak
bandara belum membuat keputusan akan mengajukan gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN).
"Kami akan menemui Sultan dulu, baru membuat keputusan," katanya Martono.
/AF
Antara

Read More

Tim Gabungan Gelar Razia Tempat Karaoke

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi
DIY bekerjasama dengan Sat Pol PP DIY dan Kulonprogo, merazia sejumlah
tempat hiburan malam di Wates, Sabtu (04/04/2015) malam. Dalam razia
ini petugas memeriksa pengunjung maupun pengelola tempat hiburan
tersebut dan menemukan beberapa botol minuman keras (miras).
Tes urine yang dilakukan BNN hasilnya negatif. "Hasil pemeriksaan
sementara terhadap 69 LC, pengunjung, dan pengelola semua negatif,
tidak terindikasi menggunakan narkotika," kata Kepala BNN Provinsi
DIY, Kompol Siti Alfiah.
Kasatpol PP Kulonrogo Drs Duana Heru Supriyanto MM melalui Kasi Tibum
Tranmas, Sartono SSos memberikan apresiasi dan dukungan kepada BNN
dalam rangka kerjasama pencegahan penggunaan narkoba di Kulonprogo.
Dikatakan Sartono, dalam upaya pencegahan pemakaian narkoba di
Kulonprogo, pihaknya siap membantu dan bersinergi dengan BNN.
"Salah satunya yaitu penganggaran sosialisasi penyalahgunaan Narkoba
setiap tahunnya yang diadakan di sekolah, sebagai upaya preventif.
Selain itu membantu BNNP melakukan razia di tempat hiburan malam,"
katanya.(Wid)

Read More

PENIPUAN KULONPROGO : Katanya Pinjam HP, Ternyata ...

Harianjogja.com, KULONPROGO-Seorang pelajar Abi Sigit Pratama, 13,
warga Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih menjadi korban kejahatan di
jalan samping GKJ Wates, Terbah, Wates, Selasa (31/3/2015) malam.
Ponsel Android Smartfren CI miliknya dibawa lari orang tak dikenal
yang berpura-pura meminjam ponselnya untuk menelepon teman.
Kejadian tersebut bermula saat korban yang mengayuh sepeda ontel
berhenti di samping GKJ Wates sekitar pukul 19.40 WIB. Ia memainkan
internet di ponsel miliknya. Tiba-tiba seorang laki-laki tak dikenal
yang mengendarai sepeda motor Honda Supra AA 4629 KP mendekatinya dan
menanyakan lokasi Jalan Terbah Wates 1.
"Karena tidak tahu saya jawab saja tidak tahu," ujar Abi dalam laporan
kepada polisi. Setelah itu, Abi pun beranjak pergi dan kembali
mengayuh sepedanya.
Namun, laki-laki yang menanyakan alamat itu justru membuntutinya
dengan sepeda motor dan memberhentikan korban. Ia meminta korban untuk
meminjamkan ponselnya dengan alasan hendak menelepon teman.
Tanpa curiga, korban meminjamkan ponselnya sembari mengikuti orang
tersebut dari belakang. Sembari berlagak menelepon teman, pelaku
menjalankan motornya perlahan dan kemudian melarikan diri. Akibat tak
mampu mengejar, korban kehilangan jejak pelaku dan melaporkan kejadian
ini ke Polsek Wates.
Kasubag Humas Polres Kulonprogo AKP Slamet membenarkan telah terjadi
tindak penipuan atau penggelapan yang menimpa seorang pelajar di jalan
samping GKJ Wates. "Kerugian dari kejadian ini sebesar Rp500.000,"
sebutnya.
Diungkapkannya, modus operandi yang digunakan pelaku adalah
berpura-pura meminjam ponsel. Kasus ini, kata dia, masih dalam
penyelidikan polisi

Read More

Grup Facebook Komentar Pedas, Satpol PP Kulonprogo Panggil Admin

Harianjogja.com, KULONPROGO-Gerah dengan komentar pedas dalam salah
satu postingan di Forum Binangun Kulonprogo (FBKP), Satpol PP
Kulonprogo memanggil pendiri dan admin grup facebook tersebut, Senin
(30/3).
Keempat orang tersebut dimintai klarifikasi atas dugaan pencemaran
nama baik instansi Satpol PP Kulonprogo. Beberapa hari lalu muncul
komentar-komentar bernada miring tentang Satpol PP Kulonprogo di salah
satu postingan grup tersebut.
Pendiri FBKP Koko Gregorius menuturkan sudah memberikan klarifikasi
terkait persoalan tersebut kepada Kepala Satpol PP Kulonprogo. Ia juga
sudah menghapus postingan yang dimaksud.
"Kami akan memantau grup dengan lebih cermat sehingga persoalan ini
tidak terulang lagi," ujarnya.
Diakuinya, komentar tersebut diunggah oleh tiga orang anggota grup dan
ia juga sudah menegur anggota yang bersangkutan karena telah melakukan
tindakan yang merugikan orang lain.
Dalam pertemuan tersebut, juga telah ditandatangani Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) klarifikasi persoalan tersebut. Ia berharap masalah
ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, mengingat kasus semacam ini
dapat masuk ke ranah pidana jika dilaporkan dengan berlandaskan UU
ITE.
Kepala Satpol PP Kulonprogo Duana Heru mengakui beberapa komentar
dalam salah satu postingan mengganggu. Ia memanggil pendiri dan admin
untuk diajak berdialog supaya lebih selektif dalam mengawasi kata-kata
atau pernyataan yang diunggah dalam grup itu.
Dijelaskannya, beberapa komentar yang mengganggu berkaitan dengan
kegiatan pemusnahan minuman keras beberapa waktu lalu. Kendati
demikian, Duana tidak menampik jika komentar tersebut muncul akibat
dari kasus laporan palsu begal salah satu anggota Satpol PP
Kulonprogo. "Maksud kami jangan digebyah uyah seperti itu sampai
menghina instansi," ungkapnya.
Kali ini, terangnya, pemanggilan masih bersifat pembinaan karena baru
pertama kali terjadi. Namun, tidak menutup kemungkinan akan diambil
tindakan berbeda jika terjadi pengulangan kasus. Selain memanggil
admin dan pendiri, sebut Duana, tiga anggota grup yang mengunggah
komentar miring juga dipanggil untuk diberi pembinaan.
Ia mengakui, keberadaan FBKP baik karena memiliki tujuan yang bersifat
sosial kemasyarakatan.
"Sebenarnya grup ini memiliki misi yang baik untuk memajukan
Kulonprogo dan kami berharap dapat terus bekerjasama dalam hal
positif," imbuhnya

Read More