Bandara NYIA Kulon Progo Diyakini Tingkatkan Ekonomi

JawaPos.com - Kehadiran Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) diyakini akan mengembangkan ekonomi di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) secara pesat. Baik itu dari sisi pariwisatanya, dunia industri kerajinan lokal.

Hal tersebut, diungkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, saat mengunjungi bandara tersebut, Sabtu (19/1) sore. "Kalau perkembangan ekonomi khususnya Jogja. Tentu ada imbas ke Jateng. Yang namanya pariwisata akan jauh perkembangan. Selain itu, tentu saja kerajinan hasil industri akan berkembang," katanya.

Ia berharap, agar vokasi atau pelatihan kepada penduduk di sekitar pembangunan Bandara NYIA ini dilakukan. Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton saja. "Jangan jadi penonton saja dari perkembangan ini," ucapnya.

Menurutnya, ini akan menjadi kesempatan yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi. ia mencontohkan, peluang itu datang dari kedatangan turis asing yang nantinya akan semakin meningkat.

Jogjakarta yang tadinya kedatangan pesawat hanya dari Malaysia dan Singapura, ke depan akan semakin bertambah. Baik itu penerbangan dari Tiongkok, maupun India.

"Tadinya (kedatangan turis) hanya dari Bali dan Jakarta. Tapi sekarang ke tengah (Jogja) akan lebih berkembang. Karena pesawat berbadan lebar datang ke sini. Dari China, India, macam-macam," jelasnya.

Turis-turis yang datang itu, pastinya akan meningkatkan perputaran ekonomi. Ketika berkunjung, mereka membeli kerajinan-kerajinan hasil industri lokal.

Editor : Budi Warsito
Reporter : Ridho Hidayat

Read More

Darmin Harap Warga Bisa Bekerja di Bandara Kulon Progo - detikFinance

Kulon Progo - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berharap warga KulonProgo tidak hanya menjadi penonton seiring dengan pembangunan Bandara KulonProgo/New YogyakartaInternationalAirport (NYIA).Darmin ingin agar warga lokal menjadi bagian dalam perkembangan wilayah kabupaten paling barat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

"Tadi juga dibilang disiapkan juga pelatihan buat penduduk sekitar sini, sehingga jangan nanti penduduk sekitar sini hanya menonton saja hasil dari semua ini. Tapi mereka bagian dari perkembangan itu sendiri," kata Darmin, Sabtu (19/1/2019).

Hal itu disampaikan Darmin di sela-sela meninjau lokasi proyek pembangunan Bandara Kulon Progo. Sebelumnya, Darmin lebih dulu mendengarkan pemaparan progres pembangunan dari pelaksana proyek dan kesiapan Pemkab Kulon Progo menyambut operasional Bandara Kulon Progo.

Darmin optimistis setelah Bandara Kulon Progo beroperasional penuh, bakal membawa dampak positif bagi perkembangan masyarakat Kulon Progo dan DIY.

"Perkembangan ekonomi, apapun juga, khususnya Yogyakarta, tentu ada juga imbasnya ke Jawa Tengah. Tapi khususnya Yogyakarta pariwisatanya akan cepat berkembang jauh lebih cepat dari apa yang kita alami sekarang. Selain pariwisata tentu saja kerajinan, hasil industri, macem-macem, itu juga karena turis itu pasti belanja, jasa, tourism, berjualan, kerajinan, industri akan berkembang," paparnya.

Darmin memperkirakan turis asing akan lebih banyak yang berkunjung ke DIY melalui Bandara Kulon Progo. Hal itu karena penerbangan luar negeri dengan pesawat berbadan besar bisa langsung mendarat di Bandara Kulon Progo.

"Ini akan dengan cepat mengubah apa, kalau tadinya dari luar negeri pesawat ke Jakarta dulu atau Bali dulu, ke depan ada di tengah, di Yogya juga daerah tourism juga. Tourism di Yogya berkembang jauh lebih cepat karena pesawat berbadan lebar langsung ke Yogya, beda dengan dulu ke Jakarta berbadan lebarnya baru ke sini pesawat yang kecil-kecil," ujar Darmin.

"Ini perkembangan baik, baik untuk dilihat dari konektivitas angkutan udara dan masyarakat sekitar sini. Sehingga kita senanglah melihatnya," sambungnya.

Darmin juga optimistis Bandara Kulon Progo bisa beroperasio dengan minimum operasi sesuai target pada April 2019.

"Mereka (Angkasa Pura I) sudah menyampaikan untuk internasional siap. Selama ini internasional ke Yogya cuma ada dua, Malaysia dan Singapura. Ke depan tentu berharap lebih karena bisa gunakan pesawat berbadan lebar ke sini, bisa dari Cina, India, macem-macem," imbuhnya.

(ara/ara)

Read More

Bupati Kulon Progo Bentuk Pasukan Khusus untuk Pengelolaan Sampah di Kota Wates

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk pasukan khusus untuk mengawasi ketertiban warganya dalam menjaga kebersihan.

Warga yang kepergok buang sampah sembarangan bakal diciduk.

Pasukan itu berupa satuan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) yang dibentuk khusus untuk memantau dan membina warga agar tidak membuang sampah sembarangan ke sungai atau tempat lain maupun membakar sampah secara serampangan.

Mereka juga ditugasi untuk mengawasi penjemputan sampah oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).


Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo mengatakan pihaknya dalam hal ini merekrut 30 orang untuk digabungkan dalam satuan Linmas tersebut meski pada masa awal ini lingkup wilayah kerjanya hanya seputaran Kota Wates saja.

Mereka ada di bawah komando Satpol PP dan digaji Rp75 ribu per hari yang terdiri atas upah pokok Rp50 ribu dan uang makan Rp25 ribu.

"Linmas ini dibentuk pada Januari 2019 ini untuk pengawasan masalah peredaran sampah,"jelas Hasto, Jumat (18/1/2019).


Dalam tugasnya, pasukan Linmas Sampah bisa langsung menegur warga yang kedapatan buang sampah sembarangan maupun menciduknya untuk dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang kemudian akan membina warga bersangkutan. (tribunjogja)
 

Read More

Pemkab Kulon Progo Kaji Ulang Rencana Pengenaan Tarif Retribusi Sampah

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memutuskan untuk mengkaji ulang retribusi pelayanan sampah untuk sektor rumah tangga.

Tarif yang semula direncanakan sebesar Rp 41.500 per bulan dipandang terlalu memberatkan masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo, Arief Prastowo mengatakan keputusan itu diambil setelah digelar pembahasan Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 71/2017 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan bersama Wakil Bupati Sutedjo dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP).

Rencana tarif baru retribusi sampah rumah tangga itu dinilai memberatkan masyarakat apabila diterapkan dan saat ini telah menimbulkan polemik tersendiri.

Besarannya dimungkinkan bakal diturunkan dengan nilai yang logis.

"Pengkajian ulang ini jadi permintaan Wakil Bupati," kata Arief, Kamis (17/1).

Pihaknya juga akan mengkaki lebih jauh skema pengambilan sampah dengan adanya regulasi itu.


Mengingat, saat ini masyarakat menggunakan jasa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan bank sampah untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan belum masuk sistem tarif.

Biasanya masyarakat membayar iuran pemungutan sampah itu sebesar Rp20.000-25.000 per bulan.

Sedangkan pada sistem tarif merujuk pada Perbup tersebut, pengambilan sampah rumah tangga dilakukan DPUPKP sebagai pelaksana teknis melalui UPT Persampahan, Air Limbah, dan Pertamanan.

Halaman selanjutnya

Read More

Bupati Kulon Progo : Pekerja di Bandara NYIA Diprioritaskan Tenaga Kerja Lokal

TRIBUNJOGJA.COM / Singgih Wahyu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi meninjau proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon, Kulon Progo, Jumat (14/12/2018).


TRIBUNJOGJA.COM - Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo mengklaim, pihaknya akan lebih mengutamakan tenaga kerja lokal dibanding warga lain untuk mengisi beberapa posisi yang akan dibutuhkan pada pelaksanaan operasional NYIA nanti.

Hasto menyebut, lulusan yang paling banyak dibutuhkan di bandara baru nanti adalah mereka yang berijazah sekolah menengah, baik SMA maupun SMK.

"Persentase nya 80 persen itu dari SMA atau SMK, sarjana hanya beberapa saja," kata dia kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam kegiatan 'Pemberdayaan dan Kemandirian Desa di Era Revolusi Industri 4.0', Rabu (16/1/2019) di Auditorium Merapi, Fakultas Geografi UGM.

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan pelatihan kepada sekitar 2085 warga untuk persiapan mengisi posisi pada bagian pramugari, aviation, ground handling, dan ticketing.

Ia juga memastikan, April minggu kedua 2019 mendatang, NYIA sudah bisa beroperasi secara terbatas. "Pengerjaan masih fokus pada terminal internasional, karena nantinya itu yang bakal dibuka lebih dulu," tambahnya.(tribunjogja)

Read More

Kulon Progo Kembangkan Kawasan Budidaya Beras Premium

Rabu, 16 Januari 2019 20:58

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Areal persawahan di Desa Jatisarono, Kecamatan Nanggulan akan dikembangkan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai kawasan lahan budidaya beras premium.

Luasannya mencapai 200 hektare.

Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo, Tri Hidayatun mengatakan rencana tersebut akan dikerjasamakan dengan Lembaga Sertifikat Organik (LSO) sehingga kelompok tani bisa menanam padi secara organik.


Saat ini, dari 200 hektare lahan tersebut, sekitar 51 hektare di antaranya sudah diterapkan pertanian organik.

"Pengembangan kawasan beras premium ini sebagai upaya modernisasi sektor pertanian,"kata Tri Hidayatun, Rabu (16/1/2019).


Pihaknya juga memberikan bantuan berupa benih sebanyak 25 kilogram per hektare beserta pupuk organik untuk memperbaiki tanah dan meningkatkan produksi.

Pada tahun ini pula disalurkan bantuan alat penjaring air untuk mengurangi bahan-bahan kimia.

Selain itu, nantinya ada perlakukan budidaya organik secara khusus.

Pengawalan oleh LSO nantinya akan dilakukan sejak awal masa pengolahan tanah hingga panen dan dimulai pada 2019 ini.

"Modernisasi alat pertanian juga kami upayakan untuk meningkatkan nilai jual produk pertanian,"kata Tri.

Camat Nanggulan, Duana Heru berharap pengembangan kawasan lahan pertanian organik itu mampu meningkatkan taraf hidup petani seiring naiknya nilai jual produk organik.

Ia menyebut, dari sekitar 219 hektare total luasan lahan sawah di Nanggulan hanya 200 hektare lahan untuk pertanian organik tersebut dan sudah dirintis sejak 2013 dan kini seluas 51 hektare.

Produktivitas padi organik di lahan tersebut rata-rata 11,078 ton per hektare gabah kering panen (gkp) atau sekitar 9,4 ton gabah kering giling (gkg) per hektare.

"Kami berusaha keras mengajak petani beralih ke padi organik,"jelasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: ing
Editor: Ari Nugroho

Read More

Tak Kunjung Bangun Pabrik, Pemkab Kulon Progo Ancam Cabut Izin Investor

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meminta para investor yang sudah mengantongi perizinan dan lahan untuk segera membangun pabrik dan memulai usahanya.

Jika sampai tahun ini usaha tidak kunjung teralisasi, segala perizinannya terancam dicabut.

Diketahui, ada 13 investor pada sektor industri strategis yang hendak mendirikan usahanya di Kulon Progo.

Meliputi bidang usaha restoran, rumah sakit, kosmetik, tekstil, garmen, hotel. perumahan, rest area, peternakan, pengolahan limbah, industri obat, dan pengelolaan kawasan industri.

Kebanyakan investor tersebut sudah melakukan pembebasan lahan seluas lebih dari 1 hektare dan telah mengurus perizinan.

Sekretaris Daerah Kulon Progo, Asungkara mengatakan pihaknya telah memanggil ke-13 investor tersebut di pertengahan Desember 2018 lalu meski hanya sebagiannya saja yang hadir.

Pertemuan itu untuk mengonfirmasi permasalahan yang dihadapi.


Apalagi, para investor itu sudah membebaskan lahan sejak sekitar 3 tahun lalu namun hingga kini belum juga merealisasikan usahanya.

 Pemkab Kulon Progo dalam hal ini berharap semua kegiatan usaha dari investor tersebut bisa segera dijalankan.

"Jika sampai 2019 pabriknya belum berdiri, kami akan evaluasi perizinan yang sudah diterbitkan dan bisa kami cabut,"kata Astungkara, Selasa (15/1/2019).

Read More

BPBD Kulon Progo Kaji Dua Titik Potensi Longsor

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Kajian terhadap potensi ancaman tanah longsor akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tahun ini.

Ada dua titik wilayah di kawasan perbukitan Menoreh yang bakal dikaji bersama Fakultas Geologi UGM.

Yakni, di Pedukuhan Klepu, Desa Banjararym, Kecamatan Kalibawang serta Soropati, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap.

Potensi tanah longsor di Dusun Klepu mengancam 13 rumah warga sedangkan hasil mitigasi awal di Dusun Soropati terdapat retakan tanah yang mengancam tiga rukun tetangga (RT) dengan perkiraan warga terdampak sebanyak 162 orang.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo, Hepy Eko Nugroho mengatakan kajian mendesak dilakukan berdasarkan potensi ancaman yang mungkin ditimbulkannya.

"Dari kajian itu diharapkan bisa diperoleh petunjuk penanganannya," kata Hepy, Selasa (15/1/2019).

Dicontohkannya, pada titik Klepu berdasarkan mitigasi awal terdapat retakan-retakan dalam tanah yang muncul di 2016.


Namun, retakan itu tidak berlanjut karena hanya pergeseran biasa.

Satu rumah kemudian direlokasi secara mandiri berdasarkan rekomendasi yang diberikan tim.

Dilakukan juga pengurukan retakan dan pembuatan saluran drainase.

Pada awal 2017 kajian juga dilakukan di Dusun Jeruk, Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh.

Saat itu, ada relokasi tujuh rumah dengan anggaran bedah rumah dan dana CSR.

Dipasang pula perangkat peringatan dini. Sedangkan di 2018, kajian dilakukan untuk Ngrancah, Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo di mana terdapat retakan tanah yang mengancam 14 rumah meski kemudian tidak direlokasi.

Baca: Bencana Tanah Longsor Kembali Terjang Sukabumi, Seorang Anak Dilaporkan Tewas

"Hasil kajian, drainasenya buruk dan banyak terdapat kolam yang kemudian direkomendasikan ditutup karena berpotensi menimbulkan kejenuhan air. Saat ini sudah ditutup dan tidak ada pergerakan tanah lagi namun tetap kami pantau," kata Hepy.

Terkait wilayah dengan potensi rawan tanah longsor, BPBD Kulon Progo telah membentuk membentuk forum warga tangguh bencana.

Ini sebagai upaya menumbuhkan kesiapan warga jika sewaktu-waktu bencana terjadi sekaligus menguatkan rantai koordinasi dengan petugas kebencanaan.

"Menyelamatkann nyawa, jauh lebih utama," kata Hepy.

Anggota Komisi III DPRD Kulon Progo, Sugianto meminta BPBD tetap memantau kondisi wilayah dengan potensi ancaman tanah longsor cukup tinggi.

Pihaknya tak menginginkan ada korban jiwa jika longsor terjadi.(TRIBUNJOGJA.COM)

Read More

Warga Miskin Kulon Progo Tetap Terlindungi Jaminan Kesehatan

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - DPRD Kulon Progo meminta Dinas Kesehatan setempat merevisi surat edarannya terkait skema baru pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) mulai Februari 2019 ini.

Legislatif menilai surat edaran itu berpotensi menimbulkan mispersepsi di tengah masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo, Sihabudin mengatakan surat edaran itu secara sepintas menimbulkan kesan ditiadakannya jaminan kesehatan sama sekali bagi warga golongan miskin atau kurang mampu.

Padahal, kelompok masyarakat itu masih terjamin sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah dari APBD yang hingga 2018 kemarin jumlahnya mencapai 36.600 orang.

Bahkan, pada 2019 ini kuotanya ditambah 18.000 orang.

"Kami minta direvisi dan bahasanya diperhalus agar tidak ada persepsi berbeda dari masyarakat," kata Sihabudin seusai koordinasi dengan Dinkes Kulon Progo, Senin (14/1/2019) di gedung dewan.

Seperti diketahui, Presiden mengeluarkan kebijakan penghapusan anggaran jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) bagi warga miskin.


Anggaran daerah yang semula digunakan untuk Jamkesda dipindahkan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.

Saat ini, Pemkab Kulon Progo membayarkan premi iuran tiap warga miskin sebesar Rp23.500 per bulan.

DPRD Kulon Progo menegaskan bahwa warga miskin tetap terjamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kuota saat ini sudah mencapai 50 persen warga miskin dan akan ditambah lagi dengan membesarnya kuota PBI.

Sihabudin menjelaskan, warga miskin masih bisa meminta pelayanan jaminan kesehatan sosial dengan meminta pengantar dari desa dan akan direkomendasi ke Dinas Sosial.

"Warga yang tergolong mampu kami berharap kesadarannya untuk ikut program BPJS secara mandiri," kata Sihabudin.

Wakil Ketua DPRD Kulon Progo, Ponimin Budi Hartono mengatakan kuota PBI pada 2019 ini sangat cukup dan bahkan melebihi data kemiskinan setempat.

Ia memastikan bahwa seluruh warga miskin akan tetap terlayani kesejahteraan kesehatannya.

Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo, Bambang Haryatno mengatakan bahwa pelayanan Jamkesda mulai Februari 2019 hanya berlaku bagi penduduk miskin yang sudah didaftarkan ke dalam kepesertaan program BPJS Kesehatan sebagai peserta PBI daerah.

Warga miskin yang belum masuk dalam kesepertaan itu juga akan didaftarkan.

"Namun, bila tidak masuk kriteria miskin akan kiami rekomendasikan ke Dinas Sosial untuk penjaminan melalui bantuan Jamkesos. Hanya saja, subsidinya tidak bersifat full (total) melainkan hanya sebagian saja,"kata Bambang.(TRIBUNJOGJA.COM)

Read More

Kulon Progo Diintai Tusnami 15 Meter di Bibir Pantai, Bandara NYIA Wajib Punya Benteng Tsunami

Bisnis.com, YOGYAKARTA – Perekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko mengingatkan ada kepastian tsunami barrier atau infrastruktur penghalang tsunami di New Yogyakarta International Airport (NYIA) untuk mengantisipasi potensi bencana itu dengan ketinggian 10-15 meter di bibir pantai Kulon Progo.

Widjo dalam diskusi panel dengan tema Masa Depan Mitigasi Bencana Tsunami di Indonesia di Yogyakarta, Senin (14/1/2019), mengatakan potensi tsunami dengan tinggi gelombang 10-15 meter di bibir pantai yang berjarak 300 meter dari area landas pacu NYIA diasumsikan apabila terjadi gempa megathrust mencapai 8,5-9 skala ricter (SR).

"Kalau kita sudah mengetahui potensi ini, ini menjadi satu masukan penting untuk saat ini maupun ke depan terkait pembangunan yang ada di sana," katanya, Senin (14/1/2019), seperti dilaporkan Antara.

Menurut dia, titik potensi gempa megathrust di selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur paling memungkinkan membawa dampak tsunami hingga 10-15 meter di bibir pantai Kulon Progo. Dengan gelombang tsunami di bibir pantai setinggi itu sangat memungkinkan menenggelamkan daratan di kawasan bandara NYIA tergantung kondisi tutupan lahan dan kemiringan lahan di kawasan itu.

Selain itu, Widjo menjelaskan berdasarkan kajian yang sedang dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengindikasikan bahwa tsunami purba atau tsunami masal lalu pernah terjadi di panjang sebaran diperkirakan mencapai 1.000 kilometer mulai Jawa Barat hingga Pulau Bali. Gelombang tsunami itu dipicu oleh gempa besar dengan magnitude 8,5 sampai 9 SR.

"Tsunami masa lalu atau tsunami purba itu nyata, jaraknya katakanlah untuk sedimen tsunami itu 1,5 kilometer dari pinggir pantai," kata dia.

Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata Kemenko Kemaritiman Rahman Hidayat mengatakan instruksi mengenai pembangunan infrastruktur penghalang tsunami di NYIA sejatinya telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 98 Tahun 2017.

Dalam Pasal 16 huruf e telah disebutkan bahwa Gubernur DIY, Bupati Kulon Progo, serta Bupati Purworejo sesuai kewenangannya agar melakukan pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana tsunami dan penghalang tsunami (tsunami barrier).

"Memang secara spesifik mitigasi itu di mintakan peran Pemda DIY, kabupaten Kulon Progo, atau Purworejo khusus untuk peringatan dini dan barrier, artinya peran Pemda harus ada, tidak semata-mata peran pusat," kata dia.

Bangunan Tahan Tsunami

Sementara itu, PT Angakasa Pura (AP) 1 selaku pengembang dalam proyek NYIA, menurut Rahman, menyatakan bahwa dalam kawasan lahan bandara khususnya yang mereka kelola dengan luas 587,3 hektar telah didesain tahan gempa dan tsunami.

"Mungkin bagaimana dengan implementasi di lapangan ya perlu kita sama-sama cek karena ini kan pembangunan sedang berlangsung," kata Rahman.

Sebelumnya, Project Manager Pembangunan NYIA PT Angkasa Pura (AP) I, Taochid Purnama Hadi menyatakan PT AP 1 telah merancang NYIA di Kabupaten Kulon Progo mampu bertahan terhadap gempa berkekuatan hingga 8,8 Skala Richter. Selain itu, bandara akan tatap kokoh meski diterjang gelombang tsunami setinggi empat meter.

"NYIA dirancang tahan gempa dan tsunami. Kami merancang konsep gedung terminalnya adalah 'green building' dan dirancang tahan gempa maupun tsunami," kata Taochid.

Ia mengatakan landas pacu dibuat dalam ketinggian bidang empat meter di atas permukaan laut serta lokasinya berada pada jarak 400 meter dari bibir pantai. Kemudian, terminal jaraknya satu kilometer dari landasan pacu, sehingga ada jeda waktu penyelamatan diri, bila ada kemungkinan terburuk terjadi gempa maupun tsunami.

"Kami sudah membahas panjang lebar terkait risiko bencana itu dengan para pakar dan akademisi serta ahli bidang terkait dari Jepang untuk membuat simulasi gempa dan tsunami di bandara baru. Kami juga konsultasi dengan BMKG pusat soal potensi-potensi ancaman tsunami dan karakteristiknya," kata dia.

Sumber : Antara

Editor : Sutarno 

Copyright © 2019 by Bisnis Indonesia. Proudly powered by Sibertama
 

Read More