Bantuan 100 Unit Rumah, Pendaftar Hanya 46 KK

Solopos.com, JOGJA — Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memperoleh bantuan 100 unit rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) yang disediakan bagi relokasi warga yang bermukim di tanah Magersari terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulonprogo. Adapun kualitas anggaran setiap unit rumah berkapasitas jenis 36 itu kurang lebih Rp79 juta per unitnya. Meski demikian, baru 46 kepala keluarga (KK) yang mendaftar untuk memperoleh rumah tersebut.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUP-ESDM DIY Muhammad Mansur membahas bantuan rumah dengan ukuran jenis 36 itu diberikan oleh Kementrian PUPR sebanyak 100 unit. Meski demikian, hasil pemantauan sampai  pertengahan Februari 2017, masyarakat yang mendaftarkan diri bakal menempati relokasi magersari baru tercatat antara 46 kepala keluarga (KK) sampai  48 KK.


“Pusat kan bakal memberi 100 [unit rumah tiper 36] ya, tetapi kami butuhnya cuma kurang lebih 46, pokoknya di bawah 50 yang mendaftar,” ujarnya, Kamis (23/2/2017).

Adapun besaran anggaran per unit rumah ukuran 36 meter persegi kurang lebih Rp79,2 juta. Dengan hitungan anggaran per meter persegi setiap unit sebesar Rp2,2 juta dengan menyesuaikan harga material waktu ini. Apabila cuma 46 unit rumah sesuai jumlah KK yang mendaftar maka bakal menghabiskan anggaran sebesar Rp3,64 miliar. Namun Kementrian PUPR sudah menganggarkan 100 unit rumah yang diperkirakan total Rp7,92 miliar.

“Per rumah andai per meter standar itu Rp2,2 juta, tinggal mengalikan saja [jumlah 100 unit]. Standar kami itu [hitungannya], tapi itu kira-kira ya,” jelasnya.

Mengingat yang mengajukan rumah tak lebih dari 50 unit, lanjut Mansur, pihaknya bakal mengupayakan untuk meminta sisa anggaran tersebut supaya dapat dipakai untuk pembangunan fasilitas umum serta fasilitas sosial di pemukiman relokasi magersari. “Rencana Pemda DIY andai terbukti yang minta tak lebih dari 50 [unit] ya yang lain masih dananya kami minta, kelak diwujudkan dengan fasum, fasos andai dibolehkan ya. Tetapi itu usulan saja, kelak andai tak diperbolehkan ya kelak bagaimana lah kebijakannya,” kata Mansur.

Ia menambahkan, belum mengenal dengan-cara tentu waktu dimulainya pembangunan rumah di relokasi magersari. Pembangunan sepenuhnya bakal dilakukan pemerintah pusat. Adapun lokasi yang berubah opsi antara di Desa Kulur maupun Desa Kaligintung, yang keduanya berada di Kecamatan Temon, Kulonprogo. Mansur menegaskan, tak tahu menahu terkait syarat warga yang bakal menempati rumah tersebut, entah dipungut anggaran bisa juga tidak. Itu dikarenakan sepenuhnya pengelolaan bakal diserahkan ke Pemkab Kulonprogo. “Itu kebijakan Pemkab Kulonprogo, andai Kementrian PUPR cuma menyediakan fasilitas rumah, aturan main diserahkan Kulonprogo,” tegasnya.

Baca Halaman sumber.....

Read More

Sultan Ingin NYIA Jadi Bandara Transit Internasional

Solopos.com, JOGJA – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap, New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo kelak tidak sekedar menjadi bandara tujuan dari penerbangan internasional. Namun Raja Ngayogyakarta ini juga menyarankan kepada pihak terkait agar NYIA juga bisa menjadi bandara transit untuk rute internasional.

Sebelumnya, PT Angkasa Pura mengoperasikan terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada 2016 silam sebagai bandara transit penerbangan internasional untuk mengimbangi keberadaan Changi di Singapura.


HB X menegaskan, ia lebih setuju jika DIY tidak sekadar menjadi bandara tujuan, namun juga sebagai tempat transit penerbangan seluruh dunia setelah nanti NYIA beroperasi pada 2019. “Kalau saya ya, Jogja itu tidak sekedar [menjadi] destination, tempat tujuan tapi juga transit,” ungkapnya seusai menemui Dubes RI untuk Singapura di Kepatihan, Rabu (22/2/2017)

“Dalam arti entah penerbangan dari mana [saja] bisa ke Jogja, direct flight, tapi juga ke Australia. Jadi mungkin dari Singpaura ke Jogja tapi juga bisa ke Australia. Sehingga dari Australia pun transit di Jogja [dulu] baru ke Singapura,” imbuh Sultan lagi saat menjelaskan kemungkinan bisa dijadikan DIY sebagai transit internasional.

Sultan menambahkan, ide menjadikan DIY sebagai bandara transit internasional bisa menjadi pertimbangan pemerintah maupun pihak terkait. Menurutnya ide itu seharusnya menjadi isu saat ini. Sehingga ada pilihan-pilihan untuk memberikan layanan transit bagi penerbangan dunia, salahsatunya di Jogja.

“Jadi misalnya penumpang dari Amerika yang mau lewat barat itu apakah semuanya kan berhenti di Dubai atau Emirat, dari situ akan [ada pilihan] apakah lewat Malaysia, Singapura atau Jogja, bisa jadi pilihan,” kata Sultan.

Meski demikian hal itu harus dipertimbangan menyangkut fasilitas. Sultan berharap, PT Angkasa Pura I tidak sekedar menjadi Jogja sebagai tempat destinasi semata namun juga sebagai transit antar kota di dunia. Jika hal itu bisa dilakukan akan ada keuntangan yang besar. Tetapi, bandara yang dibangun perlengkapan harus memadai serta pelayanan yang sesuai standar internasional.

“Sekarang bagaimana fasilitas yang disediakan Angkasa Pura, tapi harapan saya tidak sekedar Jogja sebagai destinasi juga dimungkinkan jadi transit. Jelas lebih menguntungkan, perputaran duitnya kan mestinya lebih besar,” jelasnya.

Sementara itu Duta Besar RI untuk Singapura Ngurah Swajaya melihat ada potensi besar khususnya dalam investasi dari Singapura ke DIY. Selain bidang wisata, namun juga ekspor produk unggulan dari DIY. Investasi yang sekarang menjadi minat Singapura antara lain pengembangan digital ekonomi atau industri kreatif serta industri animasi, investasi bidang infrastruktur dan pengembangan smart city.

Ia tidak menampik, keberadaan NYIA di Kulonprogo akan memberikan sumbangsih besar akan masuknya investasi maupun perkembangan wisatawan ke DIY. “Ya saya kira memang dukungan utama peningkatan pariwisata adalah konektivitas, [dengan ada NYIA] itu penerbangan langsung dari Singapura ke Jogja akan signifikan. Kami kembangkan join destination, jadi orang datang ke Singapura, nanti pilihannya, Singapura dengan mana, salahsatunya bisa memilih Jogja, khususnya Borobudur dan Prambanan,” jelasnya.

Baca Halaman sumber.....

Read More

Siap-Siap, Pemkab Kulonprogo Rekrut Guru Non-ASN

KULONPROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo akan merekrut tenaga guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam waktu dekat. Langkah itu diharapkan dapat mengatasi permasalahan kekurangan guru, khususnya jenjang SD.

Pemkab Kulonprogo mencoba menyusun formulasi baru dengan merekrut tenaga guru non-ASN. Program itu akan diterapkan di jenjang SD dengan dukungan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kulonprogo. Sumarsana mengatakan, saat ini timnya sedang melakukan pendataan terbaru mengenai kebutuhan guru terbaru, termasuk menghitung jumlah guru yang pensiun pada 2018 mendatang.

Proses perekrutan rencananya mulai dilakukan pada Maret nanti. “Kami usahakan guru jenjang SD tidak akan kurang mulai tahun 2017, baik guru kelas, PAI, maupun guru Penjas Orkes,” ujar Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Kulonprogo, Sumarsana, seperti mengutip Harian Jogja, Kamis (23/22017).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kulonprogo, Astungkoro mengungkapkan, peningkatan kualitas pendidikan termasuk hal yang diprioritaskan dalam program pembangunan daerah yang tercantum pada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018. Menurut dia, kebutuhan tenaga pendidik atau guru memang perlu mendapatkan perhatian khusus. Kekurangan guru yang terjadi selama ini dianggap membuat proses belajar mengajar menjadi tidak optimal.

Astungkoro sepakat jika perekrutan guru melalui jalur seleksi calon ASN tidak bisa dijadikan andalan. Jika ada usulan formasi yang disetujui, jumlahnya juga sangat terbatas. Itulah mengapa Pemkab Kulonprogo memutuskan untuk mengambil kebijakan khusus. “Jadi ada pola khusus di layanan pendidikan. Kita akan lakukan perekrutan secara terbatas untuk bisa memenuhi jumlah guru di sekolah,” ucap Astungkoro.

(ran)

Baca Halaman sumber.....

Read More

Raih 85 Persen Suara, Hasto Wardoyo Pimpin Kulon Progo Lagi

Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang dilanjutkan rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo pada Rabu petang menghasilkan kemenangan bagi calon bupati serta wakil bupati inkumben Kabupaten Kulon Progo Hasto Wardoyo-Sutedjo. Hasto menang utama dari lawannya, Zuhadmono Azhari - Iriani Pramastuti.

Komisioner KPU Kulon Progo Panggih Widodo menyebutkan berdasarkan rekapitulasi akhir itu KPU Kulon Progo menetapkan perolehan suara untuk pasangan calon bupati-wakil bupati Hasto- Sutedjo sebanyak 220.643 suara (lebih dari 85 persen). “Semoga hasil rekapitulasi ini berguna serta menjadikan pemilu yang berintegritas,” ucap Panggih, Rabu, 22 Feruari 2017.

Berita lain: Soal Siti Aisyah, Kemlu Minta Malaysia Fokus Penyelidikan

Sedangkan perolehan suara pasangan calon Zuhadmono Azhari-Iriani Pramastuti cuma 36.874 suara. Suara sah keseluruhan di Kulon Progo sendiri berjumlah 257.517 suara.

Hasto-Sutedjo adalah pasangan inkumben yang diusung koalisi gemuk bagai partai PDI Perjuangan, Golkar, PAN, PKS, Hanura, NasDem serta PPP. Namun kenyataannya lawan Hasto, Zuhadmono-Iriani diusung tiga partai Gerindra, PKB, serta Demokrat.

Menyikapi kekalahan telak pasangannya dalam pilkada kali ini, tim kubu pendukung Zuhadmono-Iriani legowo serta siap menerima kekalahan. “Namun kita meminta temuan dugaan pelanggaran di lapangan semakin dilanjutkan ke proses hukum supaya pemilu ini sangatlah berintegritas,” ucap Sekretaris Tim Pemenangan Zuhadmono-Iriani, Adi Sutrisno.

Adi menuturkan, ada tiga permasalahan dugaan pelanggaran di lapangan yang ditemukan timnya. Bagus sebelum pelaksanaan pencoblosan maupun sesudahnya.

Temuan itu antara lain dugaan politik uang dari kubu pendukung Hasto-Sutedjo terhadap warga di Kecamatan Lendah serta Samigaluh berupa bagi-bagi uang Rp 50 ribuan. Serta satu permasalahan dugaan ketidaknteralan pegawai negeri sipil di Kecamatan Nanggulan dalam bentuk keterlibatan pemecahan brosur bergambar pasangan calon petahana terhadap warga.

Ketua Dewan Ceo Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DIY Bambang Praswanto menyebutkan pihaknya sebelumnya terbukti amatlah optimis kemenangan Hasto-Sutedjo di Kulon Progo bakal mencapai di atas 70 persen bagai diharapkan.

PRIBADI WICAKSONO

Baca Halaman sumber.....

Read More

Opsi Sewa Taman Budaya Dipertimbangkan

Solopos.com, KULONPROGO-Sejumlah kegiatan kebudayaan rutin tahunan yang biasanya diselenggarakan di Alun-Alun Wates diperkirakan bisa dialihkan ke Taman Budaya Kulonprogo. Pengaturan untuk opsi sewa bagi sejumlah jenis kegiatan juga dipertimbangkan untuk dilakukan.

Kepala Dinas Kebudayaan Kulonprogo, Untung Waluyo mengatakan opsi sewa untuk penggunaan Taman Budaya bisa membuat gedung tersebut mandiri, khususnya menutup biaya operasionalnya.

 

“Kalau masih disubsidi pemerintah sama saja bohong,” ujarnya pada Senin (20/2/2017).

Menurutnya, masyarakat umum bisa saja menggunakan gedung yang berada di Pengasih tersebut dengan tarif yang ditentukan. Ketentuan ini mungkin bisa dibahas pemerintah daerah dengan DPRD terkait. Selain itu, Untung juga berharap Taman Budaya bisa segera digunakan pada tahun ini.

 

Berdasarkan pendataan Dinas Kebudayaan, paling tidak acara Festival Budaya Menoreh dan Festival Kesenian Yogyakarta bisa dipindah lokasi penyelenggaraannya ke Taman Budaya.

Manunggal Fair yang sempat dihelat di Stadion Cangring pun dinilai bisa ikut berpindah lokasi pula. Untung menyebutkan pemindahan lokasi acara sekaligus upaya membuka wawasan baru pengembangan perekonomian di Kulonprogo. Sejumlah acara tersebut yang ramai dikunjungi masyarakat sekaligus bisa memberikan potensi usaha baru bagi warga setempat.

Adapun, Taman Budaya sendiri masih membutuhkan sejumlah tahapan pembangunan sebelum bisa difungsikan. Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan pemukiman (DPUPKP) Kulonprogo, Zahram Azzurawan mengatakan tersedia anggaran sebesar Rp27 miliar untuk pengerjaan tahun ini.

Jumlah tersebut bersumber dari Dana Keistimewaan. Pembangunan tahun ini mencakup penAtaan landscape, joglo, pagar, mushola, dan pengurukan akses jalan. Diperkirakan, gedung ini sudah mulai bisa digunakan pada akhir tahun ini. “Jika joglo dan pagar selesai, sudah langsung bisa digunakan,”urai dia.

Zahram menerangkan rancang bangun gedung kesenian tersebut dibagi menjadi 3 ruang pertunjukkan. Namun, saat ini baru gedung hall utama yang selesai. Masih dibutuhkan galeri seni dan teater terbuka untuk melengkapinya. Dua gedung ini baru akan dibangun dengan anggaran di tahun sebelumnya.

Baca Halaman sumber.....

Read More

Serunya Gropyok Sampah ala Kulonprogo

Masyarakat Kulonprogo bersama dengan puluhan siswa sekolah melakukan bersih sampah bertajuk Gropyok Sampah di lingkungan Pasar Wates pada Selasa (21/2/2017). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) DIY yang dipusatkan di Kulonprogo.

Rombongan ini berjalan bersama dari kompleks Setda Pemkab Kulonprogo dengan membawa sapu, serok, dan kantong plastik. Kahar, Koordinator aksi yang juga Kepala Seksi Pengendalian Sampah dan Pencemaran Lingkungan Kantor Lingkungan Hijau (KLH) Kulonprogo mengatakan Pasar Wates dipilih karena menjadi sasaran penilai Adipura.

“Bentuk kepedulian Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada hari ini[Selasa, 21/2],”ujarnya pada Selasa (21/2/2017).

Gropyok sampah dilaksankan dengan diiringi musik tradisional seperti perkusi dan rebana oleh sejumlah pemuda. Kelompok tersebut juga berkeliling pasar lengkap dengan dandanan penari topeng. Tesa Wisnu, salah satu pelajar peserta acara mengatakan kegiatan tersebut sangat menyenangkan karena mengajak masyarakat peduli pada kebersihan. Ia menilai saat ini masyarakat, khususnya pelaku usaha masih minim upaya pemilahan sampah organik dan non-organik.

“Jadinya tempat pembuangan akhir [TPA] sampah cepat penuh,”ujarnya. Harapannya, acara ini akan mengajarkan siswa serta masyarakat luas mempraktikkan pemilahan sampah dan tetap menjaga kebersihan sekitar. Solopos.com, KULONPROGO — 

Baca Halaman sumber.....

Read More

UMK 2017 KULONPROGO Nihil Ajuan Keberatan dari Perusahaan

Solopos.com, KULONPROGO-Keluhan terkait dengan penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kulonprogo 2017 masih nihil. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kulonprogo juga belum menerima pengajuan keberatan maupun penangguhan dari pihak perusahaan.

UMK Kulonprogo pada tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp1.373.600. Angka itu diketahui naik 8,25 persen dibanding UMK 2016 yang mencapai Rp1.268.870. Kepala Disnakertrans Kulonprogo, Eko Wisnu Wardhana mengatakan, sosialisasi telah dilakukan sejak akhir tahun kemarin. Instansinya mengundang 90 perusahaan menengah dan besar dengan jumlah pekerja lebih dari 50 orang. Saat itu, tidak ada perusahaan yang menyatakan keberatan. “Kelihatannya semua sudah bisa menerima,” ungkap Eko, Selasa (21/2/2017).

Disnakertrans Kulonprogo juga telah membuka posko pengaduan untuk mengecek kepatuhan perusahaan dan pengusaha dalam menerapkan UMK 2017. Pihak yang keberatan bisa mengurus penangguhan dengan melampirkan sejumlah persyaratan, seperti pembukuan keuangan untuk menunjukkan kondisi perusahaan yang dianggap tidak memungkinkan menerapkan UMK. Namun, Eko mengaku sama sekali belum menerima ajuan keberatan maupun penangguhan dari pihak perusahaan atau pengusaha. Begitu pula dengan laporan atau keluhan dari kalangan pekerja.

Meski begitu, Pemkab Kulonprogo tidak ingin hanya bersikap pasif. Eko mengungkapkan, upaya pengawasan tetap akan dilakukan melalui pemantauan langsung ke sejumlah perusahaan yang dipilih secara acak. Kegiatan itu ditargetkan terlaksana paling lambat pada Maret mendatang. “Belum ada monitoring. Kemungkinan besok Maret tapi nanti kami sesuaikan jadwalnya dulu,” ujar Eko

Baca Halaman sumber.....

Read More

Surat Pengosongan Lahan Bandara Segera Dilayangkan

Surat pengosongan lahan kepada warga terdampak Bandara Temon mulai dilayangan pekan ini. Permintaan pengosongan lahan tersebut diberikan kepada warga terdampak yang tidak mengambil jatah relokasi di bawah koordinasi Pemkab Kulonprogo.

Meski demikian, Sekretaris Daerah Pemkab Kulonprogo, RM Astungkoro menyatakan belum mengetahui sama sekali mengenai surat pengosongan lahan tersebut.

“Belum tahu malah, biasanya saya ditembusi suratnya,”ujarnya, Selasa (21/2/2017).

Ia mengaku akan segera mengkonfirmasi berita itu kepada pihak Angkasa Pura untuk memahami situasinya.

Ia menerangkan jika warga terdampak sendiri pasti bingung akan segera pindah ke mana jika sewaktu-waktu diminta mengosongkan lahan. Pasalnya, meski tak mengambil relokasi, warga tersebut sebagian besar sedang membangun kediaman masing-masing di daerah berbeda dan sebagian besar belum selesai. Sementara pembangunan lahan relokasi sendiri baru sampai tahap pengurukan tanah.

Adapun, pembahan terkait pembangunan dan ganti rugi gedung sekolah dan saran kesehatan dengan PT Angkasa Pura 1 juga belum dilakukan. Sebelumnya, Pemkab Kulonprogo berharap pembangunan gedung pengganti akan dilakukan oleh pihak pengadaan bandara meski menggunakan dana ganti rugi tersebut. Pasalnya, jika menunggu pemerintah daerah maka pembangunanannya akan jauh lebih lama karena dana tersebut harus masuk kas daerah dan menjalani proses pendanaan seperti biasanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X menolak berkomentar ketika dimintai keterangan soal perkembangan proyek bandara dan polemik lahan PAG terdampak bandara. Ia hanya memberikan isyarat menolak sembari mengatupkan kedua tangannya dan berlalu ketika ditemui dalam acara peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) DIY yang dipusatkan di Kulonprogo kemarin.

Sebelumnya, Humas Proyek Pembangunan Bandara NYIA, Didik Catur menyatakan pengosongan lahan areal terdampak bandara harus mulai dilakukan pada Maret. Sementara bagi warga yang menjalani relokasi memiliki waktu hingga April, sampai lahan relokasi siap digunakan. Saat ini, pengerjaan fisik proyek Bandara Temon yang dilakukan baru sebatas pemasangan pagar mengelilingi areal. - Solopos.com, KULONPROGO — 

Read More

Sekolah Diminta Perbanyak Simulasi UNBK

Solopos.com, KULONPROGO-Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Kulonprogo meminta seluruh SMP/MTs mematangkan persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Para peserta ujian mesti dibiasakan mengerjakan soal dengan sistem computer based test (CBT)

Kepala Dikpora Kulonprogo, Sumarsana mengungkapkan, sebanyak 79 SMP/MTs negeri maupun swasta akan kompak melaksanakan UNBK 2017.


Jumlah sekolah penyelenggara jelas bertambah signifikan karena tahun sebelumnya hanya ada dua sekolah. “Tahun lalu baru SMP Negeri 1 Wates dan SMP Negeri 1 Galur,” kata Sumarsana, Minggu (19/2/2017).

Sumarsana memaparkan, UNBK SMP/MTs 2017 akan dibagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan pada 2, 3, 4, dan 15 Mei 2017, sedangkan gelombang kedua pada 8, 9, 10, 16 Mei 2017. Dengan demikian, waktu persiapannya hanya tinggal sekitar 2,5 bulan.

Menurut Sumarsana, bukan hanya sarana dan prasana UNBK saja yang perlu disiapkan. Sekolah juga mesti menyiapkan peserta didik dengan meningkatkan intensitas pendalaman materi dan simulasi UNBK.

Sumarsana lalu mengatakan, beberapa sekolah diketahui sudah membiasakan peserta didiknya dengan CBT, misalnya pada ujian semester. Namun, dia pun memahami jika masih banyak yang belum familiar dengan sistem tersebut.

“Harus dibiasakan latihan soal dengan aplikasi simulasi UNBK. MKKS [Musyawarah Kerja Kepala Sekolah] sudah menyiapkan aplikasinya,” ujar Sumarsana.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Dikpora Kulonprogo, Jujur Santosa memaparkan, penyelenggara UNBK harus memiliki 20 unit komputer dan satu server. Padahal, ada banyak SMP/MTs di Kulonprogo yang belum memenuhi persyaratan itu.

Pemkab Kulonprogo kemudian berusaha mengatasi permasalahan dengan mengalokasikan Rp1,068 miliar untuk pengadaan enam paket komputer sebagai penunjang layanan pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.

Setiap paket terdiri dari 32 unit komputer dan satu server. Ada pula pengadaan komputer sebanyak 18 paket dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp150 juta per paket.

Namun, sekolah tidak perlu khawatir seandainya pengadaan tersebut tetap belum bisa mencukupi kebutuhan komputer untuk UNBK. Hal itu karena terdapat kemudahan berupa izin untuk memanfaatkan fasilitas komputer milik sekolah lain dari jenjang yang berbeda.

Ujian SMA/SMK/MA memang dilaksanakan pada bulan yang berbeda sehingga komputer dapat digunakan bergantian. “Tapi jarak antara sekolah dengan tempat ujian alternatif itu dibatasi maksimal lima kilometer,” ucap Jujur.

Baca Halaman sumber

Read More

DPRD Kulonprogo Kembangkan Layanan AspirasiKu

Solopos.com, KULONPROGO-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulonprogo mengembangkan sistem layanan berbasis aplikasi AspirasiKu. Masyarakat bisa mengaksesnya untuk menyalurkan aspirasi terkait pembangunan daerah.

Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati berpendapat, antusiasme masyarakat Kulonprogo untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah sudah cukup tinggi. Banyak aspirasi yang diterima anggota Dewan dan ditindaklanjuti sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan daerah.

Namun, dia yakin masih banyak aspirasi yang belum tersampaikan karena kesempatan untuk bertemu langsung juga terbatas. “Jadi kami membangun sistem khusus yang bisa diakses seluruh masyarakat kapanpun,” kata Akhid, Senin (20/2/2017).

Akhid memaparkan, AspirasiKu memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Kulonprogo tanpa harus melalui pertemuan resmi yang terkadang butuh jadwal khusus. Aspirasi itu bisa berbentuk laporan, keluhan, hingga saran konstruktif.

Semuanya akan ditampung dan ditindaklanjuti, termasuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan alokasi anggaran daerah. “Kami terus berbenah diri agar seluruh masyarakat bisa berpartisipasi aktif dan ikut mewarnai proses pembangunan Kulonprogo,” ujar dia.

Sekretaris DPRD Kulonprogo, Yohanes Irianta memaparkan, AspirasiKu adalah salah satu wujud komitmen anggota Dewan untuk lebih dekat dan menampung sebanyak mungkin aspirasi masyarakat.

Aspirasi yang masuk selanjutnya disusun sesuai daerah pemilihan (dapil) anggota Dewan agar memudahkan penentuan langkah tindak lanjut. “Aspirasi itu direkap setiap masa reses di bulan Januari, Juli, dan Oktober,” ucap Irianta.

Irianta mengungkapkan, sosialisasi layanan AspirasiKu bakal dilakukan melalui berbagai media, mulai dari surat pemberitahuan, brosur, hingga laman resmi DPRD Kulonprogo. Menurutnya, seluruh masyarakat Kulonprogo berhak mengetahui informasi mengenai adanya kemudahan dalam penyampaian aspirasi.

Dia berharap banyak masyarakat yang kemudian tertarik berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan memanfaatkan AspirasiKu.

Sosialisasi juga bakal dilakukan langsung oleh para anggota Dewan. Hal itu misalnya saat mereka turun ke lapangan untuk mengawasi atau mengevaluasi program dan kebijakan pemerintah daerah.

“Nanti ada rencana Dewan datang ke kecamatan sesuai dapil masing-masing. Itu sekalian untuk sosialisasi AspirasiKu,” ungkap Irianta menambahkan.

Baca Halaman sumber 

Read More