BANDARA KULONPROGO Pengamanan Pemasangan Patok Dianggap Berlebihan

Puluhan warga terdampak pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) mendatangi rumah dinas Bupati Kulonprogo,

Bandara Kulonprogo untuk pengamanan saat pemasangan patok diprotes.

Harianjogja.com, KULONPROGO-Wahana Tri Tunggal (WTT) menilai pemasangan perapatan patok bandara di wilayah Desa Glagah dan Palihan, Kecamatan Temon, Selasa (16/2/2016) berlebihan. Pengamanan yang diwarnai aksi kekerasan dinilai melanggar kode etik dan disiplin kepolisian.

Salah satu tokoh WTT, Purwinto mengaku kecewa dan menganggap sistem pengamanan oleh aparat kepolisian berlebihan. Dia pun menegaskan jika laporan keberatan kepada Propam Polda DIY dan Komnas HAM bakal dilakukan secepatnya.

Purwinto lalu memaparkan, pemerintah pusat perlu membuka mata lebih lebar terhadap permasalahan yang ada dalam persiapan pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA). Menurutnya, selama ini pemerintah hanya mendengarkan laporan dari tim pelaksana dan menganggap tidak ada permasalahan berarti. Padahal, dia mengklaim ada sekitar 500 orang yang menyatakan sikap penolakan.

“Rencananya mahasiswa di Jogja juga akan melakukan aksi untuk menyuarakan permasalahan rencana pembangunan bandara agar bisa didengar pemerintah pusat,” kata mantan ketua WTT itu.

Sebelumnya, Kapolres Kulonprogo, AKBP Nanang Djunaedi menegaskan jika pengamanan telah dilakukan sesuai prosedur. Pihaknya juga sudah mengimbau warga penolak agar tidak menghalangi petugas atau aparat akan bertindak tegas.

Editor: Mediani Dyah Natalia

Read More

Konflik Agama di Kulonprogo Mungkin Terjadi, Ini Pemicunya

Harianjogja.com, KULONPROGO-Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kulonprogo, Muntachob menilai kerukunan umat beragama di Kulonprogo sepanjang 2015 lalu relatif kondusif. Kendati demikian, masyarakat perlu mewaspadai sejumlah persoalan.

Dalam pengamatannya, masyarakat Kulonprogo cenderung tidak mudah terprovokasi sehingga hampir tidak ada perkara yang berkepanjangan. Namun, tegas dia, masyarakat tetap perlu selalu mewaspadai sejumlah faktor yang bisa mengusik kerukunan umat beragama. Di antaranya adalah perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, pendirian tempat ibadah, kasus penistaan agama, perbedaan kepentingan politik, serta konflik sosial budaya lainnya.

“Kegiatan sosial oleh kelompok agama tertentu yang sasarannya kalangan lintas agama juga bisa menjadi pemicu jika tidak transparan,” ucap Muntachob, Kamis (18/2/2016)

Masyarakat juga diminta lebih hati-hati terhadap pendatang yang membawa ajaran agama tertentu, terlebih jika terdapat perbedaan pada pola ibadah maupun ajaran lainnya.

“Pemerintah dan tokoh masyarakat diharapkan berupaya meningkatkan pemahaman beragama masyarakat agar tidak mudah terbujuk aliran menyimpang. Eksklusivisme, fanatisme, dan radikalisme juga bisa memicu konflik umat beragama,” papar Muntachob.

Sementara itu, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kulonprogo, Tri Wahyudi pun sepakat jika eksklusivisme dapat menjadi faktor yanggancam kerukunan umat beragama.

“Misalnya saat ada kelompok tertentu yang tidak membuka diri dengan kelompok lain atau masyarakat umum serta mengabaikan ajaran dan pola kebiasaan masyarakat di suatu wilayah,” papar Tri.

Editor: Mediani Dyah Natalia | dalam: Kulon Progo |

Read More

Ekspor Udang Vaname Ditolak Meksiko, Kulonprogo Lacak Penyebabnya

Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Antara)

Jumat, 19 Februari 2016 13:55 WIB | JIBI/Harian Jogja/Newswire |

    | 

Ekspor udang vaname asal Kulonprogo ditolak Meksiko

Harianjogja.com, KULONPROGO- Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, melacak mata rantai produksi udang vaname dari hulu sampai hilir menindaklanjuti informasi bahwa ekspor lima ton udang vaname ditolak Meksiko karena diduga terserang virus myo.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo, mengatakan infeksi virus bisa terjadi pada setiap rantai produksi dari hulu sampai hilir.

“Oleh karena itu perlu dilacak rantai pengelolaannya dari hulu [kolam] sampai hilir pengemasan dan pemasarannya,” kata Hasto.

Menurut dia, persoalan ini sangat sensitif, jangan sampai mematikan produksi di Kabupaten Kulonprogo.

“Mata rantai mana yang terekspose virus harus dilacak sebelum menyalahkan petani,” katanya, seperti dikutip dari Antara.

Kabid Perikanan dan Budi Daya Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan ( DKPP) Kulonprogo Leo Handoko mengatakan ada informasi yang berkembang udang vaname dari Jangkaran, Kecamatan Temon, sebanyak lima ton ditolak di Meksiko yang disebabkan virus myo.

“Saat ini kami sedang menelurusi kebenarannya,” kata Leo.

Ia mengatakah ekspor udang dari Kulonprogo melalui eksportir dari Cilacap, Jawa Tengah, bukan warga langsung. Apakah udang tersebut berasal dari Kulonprogo.

“Kemungkinan sangat banyak. Hal ini dapat dimungkinkan persaingan pedagang. Di sepanjang pantai selatan ini, berkembang pesat tambak udang, tidak hanya di Kulonprogo. Makanya, kami menelurusi informasi di lapangan. Kami menerima informasi baru Rabu [17/2/2016] dan langsung kami tindaklanjuti,” kata Leo.

Ia mengatakan berdasarkan hasil pemantauan, pihaknya tidak menemukan adanya virus myo. Makanya, dirinya dan petugas lain kaget setelah mendapat informasi yang mengatakan udang dari Kulonprogo ditolak di Meksiko.

“Faktanya, belum ada virus myo di lapangan. Informasi ini kami gunakan untuk penelurusan di lapangan. Nanti Dinas Kelautan dan Perikanan DIY akan turun untuk melakukan investigasi,” kata dia.

Editor: Nina Atmasari | dalam: Kulon Progo |

Read More

Cegah DBD, Manfaatkan Drainase untuk Pelihara Ikan

Harianjogja.com, KULONPROGO- Selain sebagai saluran pembuangan air, SKPD Pemkab Kulonprogo manfaatkan drainase kantor sebagai kolam ikan untuk cegah perkembangan penyakit demam berdarah (DBD).

Ini sebagai salah satu cara pemberantasan sarang nyamuk yang mungkin berkembang dalam saluran tersebut.

Sejumlah pejabat menabur 400 benih ikan nila merah di saluran drainase di lingkungan kantor Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Kulonprogo pada Rabu (17/2/2016).

Sebelumnya, drainase ini telah dibenahi sehingga sesuai dengan kebutuhan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperindah lingkungan dan meminimaslisasi perkembangan jentik-jentik.

Kepala Bagian Umum Setda Kulonprogo, L Bowo Pristiyanto menyatakan bahwa ini merupakan suatu langkah uji coba. “Selain sebagai hiasan, juga sebagai media pembunuh nyamuk,” ujarnya.

Ia juga menguraikan bahwa mendatang akan dilakukan pembenahan untuk menjadi kolam.

Editor: Nina Atmasari | dalam: Kulon Progo |

 

 

Read More

Hasto Dukung Gerakan Ekonomi NU Kulonprogo

 

 

KULONPROGO – Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo meluncurkan Gerakan Ekonomi Nahdlatul Ulama Kulonprogo di Kantor NU Kulonprogo, Kedunggong, Wates, kemarin (10/1). Launching ditandai pengguntingan pita dan pelepasan balon.

Gerakan ini dipercaya akan menjadi wadah generasi muda NU untuk mencintai NU dan berkiprah menyambut megaproyek di Kulonprogo. Gerakan Ekonomi NU ini dimotori para generasi muda yang tergabung dalam Himpunan Santri Indonesia (Hipsi).

"Hipsi sendiri lahir dan telah menjadi lembaga resmi NU dari pusat yang diteruskan di tingkat wilayah dan cabang. Di Kulonprogo sudah hadir sejak beberapa bulan lalu. Banyak anggota yang sudah memiliki usaha dan rutin menggelar diskusi," terang Ketua Hipsi Suharyanto Waskito.

Para santri NU ini juga siap menyambut megaproyek di Kulonprogo. Mereka akan selalu mendukung program bela dan beli Kulonprogo dengan mengusung bisnis berjamaah. Sebab, banyak potensi NU yang mandiri, yang harus dikelola secara bersama.

Wakil PCNU Kulonprogo Wasiludin memberikan apresiasi atas gerakan ekonomi para santri. Ini menjadi modal bagi rakyat untuk aktif dalam menyambut megaproyek. "Jangan sampai kehadiran bandara, pelabuhan dan industri, hanya akan menjadikan masyarakat sebagai penonton. Gerakan seperti ini akan menyelamatkan NU dan generasi muda," terangnya.

Hasto mengakui kepemimpinan Gus Dur yang berhasil memajukan ekonomi pesantren dengan sangat luar biasa. Ekonomi berbasis kerakyatan memang harus terus dikembangkan. Salah satunya dengan membangun mental dan ideologi.

"Melawan produk asing saat MEA diberlakukan sangat sulit. Maka butuh ideologi, batik gebleg renteng misalnya, akan menjadi gerakan membangun ideologi dan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Acara dipungkasi dengan tausiyah oleh KH Yusuf Chudori (Gus Yusuf) dari Tegalrejo, Magelang. Menurutnya, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kegiatan berdagang. Hal inilah yang perlu diikuti para santri untuk bisa berkembang. (tom/laz/ong)

Read More

Ini 3 Area Rawan Laka Lantas

Kaposko Operasi Lilin 2015 Polres Kulonprogo, Iptu Wiyana menyampaikan laka lantas paling banyak terjadi masih di area jalan provinsi yakni daerah Sentolo, Temon, dan Jl. Daendels.

"Paling sering di daerah Sentolo, mungkin karena jalannya lurus,halus jadi membuat konsentrasinya berkurang," ujar pria yang juga Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Kaurmintu) ini Minggu (10/1/2016)

Ia menambahkan jika Sentolo sendiri merupaka titik tengah perjalanan antara Jogja dan Wates.

"Mungkin karena sudah lelah juga,mengantuk,kewaspadaan jadi kurang," ujar Wiyana.

Berdasarkan hal inilah maka Wiyana mengimbau masyarakat untuk lebih meningkatkan pengetahuan berlalu lintas

"Bukan sekadar bisa tarik gas lalu naik motor," jelas Wiyana.

Laka lantas ini umumnya merupakan buah dari pelanggaran-pelanggaran lainnya yakni tidak mengenakan helm atau ketidaan surat izin berkendara.

Sebelumnya Kanit Yasa, Iptu Prio menyatakan bahwa Operasi Lilin 2015 disiagakan di titik-titik rawan ramai,macet dan kecelakaan lalu lintas. Selain daerah rawan, Polres Kulonprogo juga mengerahkan personil di daerah-daerah wisata. Hal ini untuk mengantisipasi tren peningkatan wisata Kulonprogo yang makin meningkat.

Polres Kulonprogo sendiri mengerahkan total 245 personil dari berbagai satgas. Jumlah personil ini juga didukung oleh personil dari polsek sekitar.

"Prinsipnya memadai jadi kami kerahkan semua dan sesuai kebutuhan " jelas Prio.

Editor: Mediani Dyah Natalia | dalam: Kulon Progo |

Read More

Puro Pakualaman Akan Terapkan Community Development untuk PA Ground di Kulonprogo

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Paku Alam Ground (PAG) yang sebagian besar dijual oleh Puro Pakualaman untuk pembangunan bandara di Kulonprogo, diminta oleh kubu Anglingkusumo untuk dipertanggungjawabkan.

Sebab penjualan tanah tersebut disinyalir melanggar ketentuan hukum, baik pidana maupun perdata.

Menanggapi itu, Penghageng Urusan Pambudidaya Puro Pakualaman, KPH Kusumo Parasto mengatakan, penjualan tanah untuk pembangunan bandara di Kulonprogo tak melanggar hukum.

Terlebih pembangunan itu merupakan proyek negara dan untuk kemaslahatan masyarakat umum.

"Kalau PAG yang dijual untuk pembangunan bandara karena aturannya begitu. Lagipula kan ini proyek pemerintah dan bukan untuk memperkaya salah satu pihak saja," ucap Kusumo Parasto, Minggu (10/1/2016).

Pun saat pihaknya telah menerima uang dari penjualan PAG di Kulonprogo, lanjut dia, nantinya keluarga besar Puro Pakualaman akan dipanggil untuk membahas terkait penggunaan uang tersebut. Sesuai Undang-undang (UU) nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Puro Pakualaman yang kini telah berbadan hukum harus menata asetnya dengan baik.

Namun demikian, Kusumo Parasto mengaku bahwa Puro Pakualaman sudah memiliki konsep pemanfaatan uang dari penjualan PAG tersebut. Dikatakannya, Puro Pakualaman ingin mengalihkan pemanfaatan asetnya untuk masyarakat dalam bentuk lain. Tetapi tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

"Sekarang ini kita, Puro Pakualaman dan Keraton Yogyakarta dihargai masyarakat dalam tanda petik. Ada hubungan dnegan tanah. Kalau tanah hilang, konstruksinya jadi repot. Maka harus kita alihkan dalam bentuk lain," ujarnya.

Adapun pemanfaatan bentuk lain yang dia maksudkan seperti konsep community development di Thailand. Kusumo Parasto mencontohkan, nantinya Puro Pakualaman memberi benih pohon jati ke masyarakat, kemudian saat dijual dilakukan bagi hasil. Menurutnya cara ini akan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

"Kalau kita narik pajak dari tanah Pakualaman kan kecil-kecil. Lagian kasihan kalau ditarik pajak. Nanti kita akan lebih ke sistem bagi hasil, model-model begitu harus dilakukan. Masyarakat dapat, kita juga dapat," jelas Kusumo Parasto.

Istri dari Penghageng Kawedanan Kadipaten Puro Pakualaman versi Anglingkusumo, BRAy Wijoyokusumo berharap, penjualan PAG untuk pembangunan bandara di Kulonprogo harus dipertanggungjawabkan kepada keluarga.

Sebab tanah tersebut merupakan warisan leluhur.

"Harus dipertanggungjawabkan kepada keluarga meski sekarang sudah bergelar Paku Alam X. Ini amanah leluhur, bukan main-main," pesannya. (*)

Read More

Pemkab Kulonprogo Berencana Buka Jalur Baru Antara Calon Bandara Kulonprogo - Magelang

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Jalur transportasi selebar lebih kurang 14 meter akan dibangun dari perbatasan Magelang menuju wilayah Kulonprogo.

Rencananya, jalur ini membedah perbukitan Menoreh dan bakal menembus kawasan Bandara Baru Kulonprogo.

Hal itu sudah diwacanakan Bupati Hasto Wardoyo sejak beberapa tahun terakhir, rencana tersebut juga sudah disampaikan kepada Kementerian PU.

Meski demikian, saat ini progres dari bagian program Bedah Menoreh itu masih dalam tahap survei ulang.

Kepala DPU Kulonprogo, Sukoco, menyampaikan beberapa rapat terkait program bedah menoreh belakangan digelar bersama pemerintah DIY.

Menurutnya, saat ini sedang proses survei ulang karena sejumlah ruas yang diusulkan tidak memungkinkan untuk diperlebar.

"Kondisi jalan terlalu sempit, sedangkan batas kanan-kirinya berupa tebing gunung dan jurang," kata Sukoco, Minggu (10/1/2016).

Survei ulang itu juga berkaitan dengan ketentuan jalan yang direncanakan. Sesuai ketentuan, jalur yang diharapkan menjadi bagian bedah menoreh tersebut lebarnya lebih kurang 11 meter dan dapat menjadi jalan provinsi.

"Rencana besarnya kan dari utara di Kalibawang batas Magelang menuju Kulonprogo dan Purworejo. Nanti menembus Temon kawasan bandara," lanjutnya.

Beberapa merupakan jalur lama yang harus diperlebar, sebagian harus membangun jalan baru. Pada 2015, menurutnya, sejumlah pembangunan dilakukan Pemkab Kulonprogo menggunakan dana APBD. Namun secara keseluruhan, proyek tersebut diperkirakan harus menelan anggaran lebih dari Rp 100 miliar.

"Jadi kami minta dukungan pusat," katanya.

Sekda Kulonprogo, Astungkoro, membenarkan program bedah menoreh akan menghubungkan kawasan bandara di Kulonprogo dari wilayah Magelang.

Melalui perbukitan di sisi utara Kulonprogo, diharapkan kawasan perbukitan Menoreh itu pun akan lebih hidup. Pasalnya, selama ini jalur di wilayah itu terbilang kurang memadai.

"Ini akan menjadi jalur memotong, selebar 14 meter, menghubungkan Magelang dengan bandara Kulonprogo," ujarnya.

Astungkoro mengatakan pembicaraan antara Bupati Kulonprogo dan Kementerian PU sejauh ini masih dalam konteks proposal.

Rencananya, proyek jalan program bedah menoreh itu akan memakan ratusan miliar rupiah. Astungkoro pun berharap komunikasi dengan kementerian berjalan lancar karena pemkab harus melakukan pembebasan lahan memastikan desainnya. (*)

Read More

Warga Pesisir Kulonprogo Tolak Sertifikasi Tanah Paku Alaman

Ristu Hanafi

Minggu,  27 Desember 2015  −  06:17 WIB(dok.sindonews)

A+ A-

YOGYAKARTA - Tiga petani warga Desa Karangwuni, Kecamatan Wates, Kulonprogo mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. 

Mereka adalah Suparno, Kamiyo, Suparmin, merasa terancam dengan langkah Kadipaten Paku Alaman yang mencoba mensertifikasi lahan pertanian garapan warga.

Lahan-lahan garapan tiga warga itu seluas total 540.434 meter persegi dengan rincian lahan garapan Suparno seluas 1535 m2 dan 4980 m2, lahan garapan Kamiyo seluas 2.330 m2, dan lahan garapan Suparmin seluas 3.578 m2. 

Warga merasa terancam karena Paku Alaman mengklaim lahan itu masuk dalam Paku Alaman Ground (PAG).

"Orang-orang suruhan Paku Alam meminta kami meninggalkan tanah garapan. Bahkan kini mereka membuat tembok di sekeliling lahan hingga kami tidak bisa masuk. Padahal kami telah garap lahan secara turun-temurun sejak nenek moyang," kata Suparno, di kantor LBH Yogyakarta, kemarin.

Diungkapkannya, sejak tahun 2014 Kadipaten Paku Alaman memang sudah memberikan tiga kali somasi kepada warga agar meninggalkan lahan itu. Namun warga bergeming karena tidak berniat untuk menjual ataupun menukarnya.

Tiba-tiba saja akhir 2015 ini Paku Alaman mendaftarakan lahan-lahan itu ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulonprogo untuk memperoleh sertifikat hak.

Tokoh Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulonprogo Sumanto menyayangkan Pemkab Kulonprogo dan BPN yang justru memuluskan niatan Paku Alaman untuk melakukan sertifikasi tanah padahal dengan jelas ada penolakan keras dari warga.

Dia menduga rencana sertifikasi tanah itu hanya untuk kegiatan tambang pasir besi.

"Sudah jelas untuk eksplorasi pasir besi yang hanya menguntungkan segelintir orang. Susah payah warga mengubah tanah ini menjadi lahan pertanian produktif, kini mau dirusak dengan tambang," ujarnya.   

Kuasa hukum warga Karangwuni dari LBH Yogyakarta, Rizky Fatahillah mengatakan apa yang dilakukan Kadipaten Paku Alaman jelas sebagai upaya mengejar prasayarat usaha tambang yang mendesak ruang hidup para petani dan berpotensi merusak lingkungan hidup.

Sejak tahun 2006, LBH Yogyakarta dan pemerhati lingkungan sudah menolak rencana tambang pasir besi di wilayah itu. Kini Kadipaten Paku Alaman menggunakan cara baru dengan mengatasnamakan Undang-Undang (UU) Keistimewaan untuk mengusir para petani.

Meski UU Keistimewaan No 13/2012 memiliki kekhususan soal pengaturan tanah, tetapi tidak secara otomatis seluruh lahan atau tanah di DIY bisa diklaim menjadi tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten Paku Alaman.

LBH menilai bahwa tindakan Pemkab Kulonprogo dan BPN memfasilitasi pandaftaran PAG yang diajukan Kadipaten Paku Alaman tidak dapat dibenarkan.

"Sampai saat ini Perdais yang mengatur pertanahan belum disahkan," katanya.

Apalagi fakta sejak tahun 1984, di DIY telah diberlakukan secara penuh UU Pokok Agraria (UU PA) dengan Kepres Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Penuh UU PA di DIY yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Mendagri Nomor 66 Tahun 1984 yang jelas-jelas telah mengakhiri rezim tanah-tanah Swapraja.

"Jika tindakan-tindakan sepihak dengan mendaftarkan tanah-tanah warga sebagai PAG tetap dilakukan, maka potensi pelanggaran hak-hak ekonomi sosial budaya sangat besar terjadi," pungkasnya.

(nag)

Read More

Terapkan Tanam Jajar Legowo, Produksi Padi Meningkat

Harianjogja.com, KULONPROGO- Produktivitas panen padi di Desa Pleret Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan dari 9,7 ton per hektare menjadi 11,08 ton per hektare gabah kering panen pada 2015.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertan) Kulon Progo Bambang Tri Budi di Kulon Progo, Rabu, mengatakan peningkatan produktivitas dikarenakan petani menerapkan "tanam jajar legowo" (Tajarwo).

"Produktivitas ubinan rata-rata 6,9 kilogram, kalau dikonfersi sebanyak 11,08 ton per hektare gabah kering panen [GKP]," kata Bambang saat Panen Raya GPTT Kelompok Tani Wonorejo, baru-baru ini.

Ia mengatakan pada Desember 2015, luas lahan yang panen seluas 5.000 hektare, seluas 1.045 hektare di Kecamatan Panjatan. Luas lahan di Desa Pleret Kecamatan Panjatan sendiri yang memasuki masa panen seluas 39 hektare.

Produktivitas padi di Desa Pleret sangat luar biasa karena petani mematuhi pola tanam dan menerapkan Gerakan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPTT).

"Kedepan, petani menerapkan Tajarwo 4:1 dengan sisipan supaya hasilnya lebih optimal," tuturnya, seperti dikutip dari Antara.

Bambang mengatakan pada awal masa taman, tanaman padi di Kulonprogo terserang organisme penggangu tanaman (OPT). Namun dengan peraturan bupati tentang pola tanam, OPT cepat diberantas.

"Pada masa tanam satu golongan satu, sebagian terserang OPT, tapi dapat dikendalikan," ucapnya.

Kepala Desa Pleret Widiyatna mengatakan berdasarkan ubinan tertinggi di Desa Pleret sebanyak 7,93 kg kalau dikonfersi menjadi 12,68 hektare GKP.

"Produksi rata-rata di Desa Pleret 6,9 per ubin atau 11,08 ton per hektare. Tingginya produksi padi di Desa Pleret tidak terlepas dari kerja sama berbagai intansi," ujarnya.

Kepala KP4K Maman Sugiri mengatakan rata-rata produktivitas padi tingkat kabupaten 6,4 ton per hektare GKP. Target peningkatan produksi 0,711 ton per hektare.

"Kenaikan produksi padi di Desa Pleret sangat signifikan karena menerapkan teknologi GPTT," imbuh Maman.

Ia mengatakan petani di Desa Pleret sudah menerapkan 100 persen tajarwo, namun belum menerapoan tajarwo sisipan. "GPTT dengan tajarwo sisipan akan meningkatkan kesehatan tanaman, dan hasil panen akan meningkat," kata dia.

Read More