Mohon perhatiannya, semua isi berita diblog ini adalah disalin dari berbagai sumber. Dan hanya sebagai arsip pribadi dan Group Komunitas Warga Kulon Progo.

Seluruh informasi termasuk iklan diblog ini bukan tanggung jawab kami selaku pemilik blog. Kami hanya Memberikan tempat kepada para pengiklan dan sebagai ,media sharing


 tarif jasa kami
KEMBALI KE HALAMAN AWAL – LC FOTOKOPI  *  TARIF JASA FOTOKOPI, PRINT, SCAN, KETIK, PRINT , DLL.   *   MELAYANI PRINT, PRINT COPY SECARA ONLINE


21 January 2015

Tahun 2015 Kulonprogo Bebas Iklan Rokok

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Kabupaten Kulonprogo tahun 2015 ini harus
bersih dari iklan rokok. Konsekuensi dari larangan itu, maka pajak
reklame diprediksikan akan merosot tajam, sebab 50 persen pajak
reklame berasal dari iklan rokok.
"Sebagai antisipasinya, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
(DPPKA) setempat melakukan terobosan lain untuk menggali potensi dari
pajak reklame diantaranya pendataan izin yang belum berizin," ujar
Kabid Pendapatan dan Pajak Daerah DPPKA Kulonprogo Sunaryo, Senin
(19/1/2015).
Pemberlakuan tanpa reklame rokok adalah pada semester II tahun 2014
setelah diberlakukannya Perda No 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa
Rokok (KTR). Dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT)
setelah adanya Perda tersebut secara otomatis tidak mengeluarkan izin
terkait iklan rokok. "Kalau sekarang masih dijumpai iklan rokok itu
hanya menghabiskan kontrak hingga Maret/April mendatang. Setelah itu
bersih sama sekali," kata Sunaryo.
Tahun 2014, kata Sunaryo, pajak reklame yang tercapai melebihi target, yaitu
Rp 549,7 juta yang di dalamnya masih dengan iklan rokok, sedangkan
target sebesar Rp 540,1 juta. Dari jumlah itu sekitar 50 persennya
adalah pemasukan dari iklan rokok atau rata-rata Rp 260 juta lebih.
"Dengan adanya kawasan tanpa rokok (KTR) dan bebas iklan rokok, kami
memang kehilangan event-event pendek sekitar Rp 14 juta. Tapi kami
optimis meski tidak iklan rokok tetap akan tercapai pajak reklame-nya
sesuai yang diharapkan. Langkah kami diantaranya mengintensifkan
pendataan reklame yang terpasang namun pemiliknya jauh, seperti produk
semen begitu dihubungi langsung dibayar, juga menagih yang
nungak-nunggak," paparnya.
Diterangkan, untuk mencapai target tahun 2015 sebesar Rp 550 juta,
akan dicapai melalui pendataan pada objek reklame yakni papan nama
toko-toko dan sebagainya. Sebab selama ini papan nama toko-toko banyak
yang belum berizin, ini merupakan salah satu potensi pajak. Terobosan
lainnya adalah melalui kerjasama dengan advertising pendataan terhadap
pemesan billboard untuk wilayah Kulonprogo, diintensifkan penegakan
Perda oleh Pol PP sehingga reklame tidak yang berizin bakal diturunkan
dan ini merupakan shock terapy.
"Demikian pula perlu dikaji adanya usulan dibuatnya videotron, karena
di Kulonprogo memang belum ada. Apalagi seiring dengan adanya bandara
maka videotron sangat diperlukan. Nanti bila space reklame rokok
hilang, maka diharapkan dapat diganti dengan vodeotron. Kami juga
percaya space bekas iklan rokok akan tetap laku, karena biasanya
lokasi strategis dan banyak peminatnya,"imbuhnya.(Wid)
Share:

Bandara Baru Butuh 5.000 Karyawan

Harianjogja.com, KULONPROGO-Bandara baru di Kecamatan Temon
diperkirakan membutuhkan 5.000 pekerja baru pada awal beroperasi. Dari
jumlah tersebut, pekerja yang berstatus karyawan PT Angkasa Pura (AP)
I hanya berkisar 100 orang.
Hal itu diungkapkan Corporate Expert PT AP I Purwanto dalam rapat
dengar pendapat dengan DPRD Kulonprogo di Gedung DPRD Kulonprogo,
Kamis (16/1/2015).
Diuraikannya, pada awal beroperasi, jumlah penumpang mencapai lima
juta orang per tahun. "Satu karyawan setidaknya melayani 1.000
penumpang, maka terbuka kesempatan bagi 5.000 orang untuk bekerja dan
mengisi berbagai posisi, mulai dari hal administratif hingga teknis,"
paparnya.
Jumlah penumpang, kata Purwanto, akan meningkat sekitar 18% per tahun
sehingga pada enam tahun berikutnya diperkirakan jumlah penumpang
mencapai 10 juta orang per tahun.
Share:

PERAMPOKAN KULONPROGO : Penodongan di Pagi Hari Kembali Terjadi

Harianjogja.com, KULONPROGO-Aksi penodongan kembali terjadi di Desa
Tirtorahayu, Kecamatan Galur. Setelah beberapa waktu lalu seorang
warga yang
sedang bersepeda pagi dirampas perhiasannya, kali ini peristiwa serupa
menimpa Sri Hastuti, 52, warga Pedukuhan Derpoyudan, Tirtorahayu,
Galur. Perempuan yang bekerja sebagai pedagang itu harus kehilangan
uang Rp825.000. Tindak kejahatan itu terjadi di utara perempatan
Keloran, dekat persawahan sebelah selatan Cangakan, Sabtu (17/1/2015)
sekitar pukul 05.00 WIB.
Sri Hastuti berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor dan
membawa keranjang hendak berbelanja ke Pasar Legi di Pedukuhan Senik,
Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah. Sesampainya di tempat kejadian
perkara, dari arah selatan muncul seorang laki-laki dengan mengendarai
sepeda motor dan memakai jaket kulit serta helm cakil mendekatinya. Is
mengacungkan pedang ke arah Sri Hastuti dan meminta korban untuk
berhenti. Karena ketakutan, korban pun berhenti.
"Pelaku langsung mengobrak-abrik isi keranjang saya dan mengambil uang
yang saya simpan di sana," terang Sri dalam laporan kepada
polisi.Tidak hanya itu, pelaku juga membuang kunci motor Sri dan
melarikan diri ke arah selatan. Untung, anggota Polsek Galur,
menuturkan, anggota kepolisian sudah melakukan patroli semalam, namun
saat kejadian tidak berada di lokasi.
"Untuk selanjutnya, warga diminta berhati-hati terutama ketika
melewati jalan sepi," tandasnya
Share:

20 January 2015

INVESTASI DI KULONPROGO : PT Kastindo Siap Tanamkan Triliunan Rupiah Untuk Kawasan Industri

Harianjogja.com, KULONPROGO- Para investor mulai saling memaparkan
rencana pengembangan kawasan industri Sentolo. Salah satunya PT
Kastindo yang siap tanamankan investasi mencapai triliunan rupiah di
Sentolo, Nanggulan dan Temon.
Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kulonprogo
Agung Kurniawan mengungkapkan, perusahaan tersebut merupakan salah
satu dari sembilan perusahaan yang akan menindaklanjuti rencana
investasi di kabupaten ini.
"Ada sembilan perusahaan yang kemarin mengikuti talkshow, lalu
berencana untuk menindaklanjuti investasinya," ujar Agung saat
dihubungi Harianjogja.com, Minggu (18/1/2015).
Agung memaparkan delapan calon investor itu bergerak di berbagai macam
usaha. Di antaranya perhotelan, industri konveksi, industri pengolahan
limbah, industri herbal, hingga industri pariwisata. Sementara, pada
hari Sabtu (17/1/2015) lalu, PT Kastindo mulai mendatangi Bupati
Kulonprogo Hasto Wardoyo untuk menindaklanjuti rencana investasi di
tiga kawasan peruntukan industri.
"Mereka sudah memaparkan apa saja yang akan dikembangkan. Sesungguhnya
ada tiga perusahaan dan dua diantaranya satu grup pembiayaan. Kami
sudah buatkan surat tertulis semacam surat dukungan, nanti tinggal
mengurus proses selanjutnya," jelas Agung.
Sementara itu, Hasto memaparkan, perusahaan itu sudah menyampaikan
surat pernyataan resmi untuk segera menginvestasikan dananya. Dana
yang akan diinvestasikan untuk pembangunan kawasan industri mencapai
Rp1,1 triliun. Dia mngungkapkan, hal itu merupakan kemajuan yang luar
biasa. Pasalnya, selama ini belum ada investor yang datang untuk
menanamkan investasi dengan nilai yang cukup besar untuk sebuah proyek
besar.
"Hal ini suatu laporan kemajuan dan perkembangan investasi di
Kulonprogo yang akan dilaksanakan di tahun 2015," imbuh Hasto.
Share:

15 January 2015

Dua Kecamatan di Kulonprogo Endemis Malaria

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Dua wilayah di Kabupaten Kulonprogo yakni
Kecamatan Kokap dan Girimulyo yang ada di kawasan perbukitan menoreh
merupakan daerah endemis nyamuk Anopheles yang menjadi vektor malaria.
Dengan kondisi tersebut Kabupaten Kulonprogo sulit bisa terbeas dari
penyakit malaria.
Menurut Kasi Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas
Kesehatan (Dinkes) setempat Buddy Ismanto agar daerah ini tereliminasi
dari penyakit malaria maka dibutuhkan kerjasama lintas provinsi.
"Dilihat dari kasus kejadian, sesungguhnya penyakit malaria di
Kulonprogo sudah menurun drastic. Pada 2012 tercatat 241 penderita dan
pada 2013 turun jadi 137 kasus. Terakhir, 2014, jumlah penderita hanya
81 orang," katanya saat rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Kulonprogo
di gedung dewan setempat, Rabu (14/01/2014).
Dijelaskan penanganan penyakit malaria di Kulonprogo, memang relatif
rumit dan pelik. Penyakit ini banyak dibawa nyamuk Anopheles di
wilayah Kokap dan Girimulyo. Padahal letak dua kecamatan tersebut
berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. "Butuh
penanganan lintas sektoral dalam menuntaskan masalah ini," tambahnya.
Dalam upaya mencari formulasi yang pas mengatasi kasus penyakit
malaria di daerah perbatasan tesebut, sesungguhnya Pemerintah DIY dan
Pemerintah Propinsi Jateng telah duduk bersama. Tapi paktanya kasus
penyakit malaria hingga kini belum bisa dituntaskan. Apalagi pada 2014
di Purowrejo masih ada sekitar 700 penderita sementara juru malaria
desa (JMD) hanya 20 orang dengan waktu kerja empat bulan. "Khusus di
Kulonprogo, jumlah JMD sudah banyak dan aktif melakukan
pemberantasan," jelasnya.
Untuk kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kulonprogo juga telah
mengalami penurunan. Pada 2013 ada 144 kasus, maka pada 2014 tinggal
120 kasus. "Hanya saja pasien yang meninggal justru meningkat dari
satu pasien menjadi dua orang," terangnya.
Wakil Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates dr
Wintarto menjelaskan, jumlah pasien yang menjalani rawat inap di rumah
sakit tersebut cukup tinggi. Hal tersebut berkat adanya kemudahan
layanan kesehatan baik yang diampu dengan Jamkesmas, Jamkesda dan
keterangan warga miskin maupun jaminan kesehatan lainnya.
"Konsekuensinya banyak warga memiliki kesadaran tinggi untuk
memeriksakan kesehatannya di rumah sakit. Ironisnya masih ada pasien
yang secara medis boleh pulang tapi mereka malah ngotot ingin opname.
Salah satu alasan mereka enggan meninggalkan rumah sakit karena semua
tetangga belum besuk," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan
Edi Priyono mengatakan perlu adanya pembangunan mental bagi
masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat harus terus
disosialisakan. "Jika perlu dinas melakukan pengawasan kepada pedagang
makanan yang ada di sekolah. Sebab masih banyak makanan kurang sehat
dijual bebas di lingkungan sekolah," ungkapnya.(Rul)
Share:

09 January 2015

'Sambut' Bandara Baru, Kulonprogo Siapkan SDM

KULONPROGO ( KRjogja.com)-Adanya pembangunan bandara, Sumber Daya
Manusia (SDM) menjadi perhatian Bupati dr H Hasto Wardoyo SpOG(K).
Kehadiran bandara membuat tuntutan masyarakat meningkat. Selain
peningkatan sarana dan prasarana perlu peningkatan kualitas SDM
sehingga diperlukan orang yang mempunyai kemampuan khusus dalam hal
penerbangan.
"Melalui APBD, saya ingin pemuda warga Kulonprogo mendapat beasiswa
pendidikan khusus tersebut. Dengan adanya bandara optimis akan membawa
manfaat yang luar biasa bagi masyarakat untuk itu pendidikan hendaknya
diperhatikan,"kata Hasto saat menerima silaturahmi dari Sekolah Tinggi
Teknologi Adisucipto (STTA), di rumah dinas bupati.
Selain memaparkan kampusnya, Ketua STTA Marsda TNI (Purn) Tabri
Santoso SIP, juga menjelaskan tahun ini GMF Garuda Indonesia
membutuhkan 1.500 orang dari lulusan STTA untuk bekerja sebagai AMTO
(Aircraft Maintenance Training Organization). Saat ini didirikan DIII
AMTO dengan program sertifikasi Aircraft Maintenance Training
Organization (AMTO) untuk maintenance pesawat terbang sipil dengan
Approval DKUPPU.
Program ini hasil kerjasama STT Adisutjipto dengan Garuda Maintenance
Facility (GMF) Aeroasia dikarenakan kekurangan tenaga kerja sampai
tahun 2025. Beasiswa akan memberikan keuntungan bagi Pemda, STT
Adisutjipto, GMF maupun orang tua. Bagi Pemda dapat memberdayakan SDM
di wilayahnya sehingga akan meningkatkan taraf hidup warganya dengan
keterjaminan pekerjaan dan pengurangan pengangguran.(Wid)
Share:

04 January 2015

Penginapan di Pantai Glagah Tolak Setor Pajak ke Desa

Harianjogja.com, KULONPROGO--Pemerintah Desa Glagah mengeluhkan sikap
pengelola penginapan di kawasan wisata Glagah yang tidak mau memberi
kontribusi ke desa sesuai dengan aturan yang tercantum di dalam
Peraturan Desa (Perdes) 2014.
Dalam Perdes tercantum pengusaha penginapan harus menyetor ke
pemerintah desa sebesar Rp200 per kamar per hari. Jumlah penginapan di
Glagah sebanyak 23 unit dengan jumlah kamar mencapai ratusan buah.
Sehingga, total pajak yang diterima desa dari penginapan sepanjang
tahun ini mencapai Rp29 juta.
Kepala Desa Glagah Agus Parmono mengatakan penginapan enggan membayar
sesuai dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan Perdes.
"Beberapa waktu lalu, mereka sempat datang ke balaidesa dan hanya
menyetorkan Rp6,5 juta," ujarnya, Kamis (1/1/2014).
Kendati demikian, ia menolak pemberian pengelola penginapan karena
jumlahnya tidak sesuai dengan aturan. Agus beralasan harus
mempertanggungjawabkan nominal tersebut ke Badan Permusyawaratan Desa
(BPD).
Dinilainya, aturan sudah dibuat seringan mungkin, bahkan pembayarannya
pun dilakukan per hari supaya pengelola penginapan tidak merasa
terbebani. "Tetapi, justru malah tidak diindahkan," katanya.
Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Permata di Glagah Sumantoyo
mengungkapkan pengelola penginapan enggan membayar karena persoalan
payung hukum. Menurutnya, satu objek pajak tidak dapat dikenai dua
peraturan tentang pajak.
"Selama ini kami sudah menyetorkan pajak ke Pemerintah Kabupaten
[Pemkab] sesuai dengan perda pajak hotel dan restoran," terangnya.
Ia menambahkan, nominal dari pajak hotel dan restoran yang dibayar ke
Pemkab tidak dipatok mutlak karena tergantung dari pendapatan
masing-masing penginapan.
Share:

01 January 2015

Monumen nyi ageng serang diresmikan

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Setelah enam bulan dikerjakan pelebaran
jalan di sekitar Karangnongko Wates dan renovasi, akhirnya Monumen Nyi
Ageng Serang diresmikan Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG(K)
dengan didampingi Wabup Drs H Sutedjo dan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah (Forkompinda), Rabu (31/12/2014) malam. Peresmian dengan
penandatanganan prasasti, penekanan tombol, serta penyulutan kembang
api.

"Terhadap Monumen Nyi Ageng Serang tidak sekedar monumen, namun
meneladani Nyi Ageng Serang. Tahun baru dengan semangat dan monumen,
serta lokasi baru di Kota Wates. Kita semua menjaga agar Kota Wates
tetap indah," ujarnya.

Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kulonprogo Zahram
Asurawan ST MT mengaku lega dengan telah diresmikannya Monumen Nyi
Ageng Serang.

"Tinggal menghaluskan jalan, dan itu nanti yang mengerjakan DPU DIY.
Pengerjaan pelebaran jalan dan renovasi monumen ini dengan dana Rp 700
juta-an," tutur Zahram.(Wid)
Share:

19 December 2014

Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

KULONPROGO (KRjogja.com) - Petugas Satreskrim Polres Kulonprogo menetapkan
tiga tersangka lagi dalam kasus dugaan penyegelan Balai Desa Glagah,
Kecamatan Temon saat warga yang menolak pembangunan bandara tergabung dalam
Wahana Tri Tunggal (WTT) menggelar aksi demo beberapa bulan silam.
Sebelumnya polisi telah menetapkan tokoh WTT Sarijo sebagai tersangka,
dengan demikian maka polisi sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka.



"Tiga orang yang kami tetapkan tersangka berinisial TM, WS dan WK," tegas
Kasat Reskrim Polres setempat Ricky Boy Sialagan, Kamis (18/12/2014).



Sebelum ditetapkan sebagai tersangka ketiganya menjalani pemeriksaan
sementara Sarijo, Feri dan Purwanto dipanggil sebagai saksi. Selama
diperiksa anggota WTT didampingi penasehat hukum mereka dari Korps Alumni
Himpunan Mahasiswa Islam (LBH KAHMI) Yogyakarta.



Dijelaskan, keempat tersangka tidak akan ditahan selama mereka kooperatif
dan tidak berupaya menghilangkan barang bukti serta tidak mengulangi
perbuatannya. Penyidik juga sudah melakukan gelar perkara kecil untuk
dilaporkan kepada Kapolres. "Kami belum melakukan penahanan," ujar kasat.



Keempat tersangka dijerat pasal 170 KUHp jo 406 KUHP tentang tindak pidana
perusakan yang dilakukan secara bersama-sama dan melanggar ketertiban umum.
Sebelumnya penyidik juga akan menetapkan satu tersangka lain, tapi karena
polisi tidak cukup bukti sehingga yang bersangkutan tidak jadi ditetapkan
sebagai tersangka.



Ditambahkan saat ini petugas masih terus melakukan penyelidikan untuk
menyelesaikan berkas perkara atas tersangka Sarijo. Penyidik masih
membutuhkan keterangan tambahan, sehingga berkasnya belum bisa dilimpahkan
ke kejaksaan.



Penasehat hukum para tersangka, Kokok Sudan Sugijarto membenarkan tiga
kliennya masing-masing Wakidi, Tri Marsudi dan Wakiyo telah ditetapkan
sebagai tersangka oleh petugas penyidik. Mereka disangkakan atas dugaan
melakukan penyegelan. "Hari ini ada enam yang diperiksa, tiga sebagai
tersangka dan tiga sebagai saksi," ujarnya.



Kokok melihat kasus yang menimpa kliennya terkesan dipaksakan, sebab apa
yang dilakukan para tersangka merupakan aksi spontan, bahkan dampak dari
kerusakan sudah dibersihkan. Dijelaskan, dampak dari penetapan tersangka,
telah menimbulkan efek perpecahan di kalangan warga WTT. (Rul)
Share:

13 December 2014

Nunggak Tiga Bulan, Siap-siap Meteran Dibongkar

KULONPROGO ( KRjogja.com)- PT PLN (Persero) Rayon Wates mengambil
tindakan tegas dengan melakukan pembongkaran terhadap sejumlah meteran
listrik di rumah warga yang mengalami penunggakan pembayaran rekening
listrik selama tiga bulan berturut-turut. Tindakan tersebut diambil
setelah pihak PLN menyampaikan tiga kali peringatan kepada pelanggan
tapi tidak digubris.
"Tindakan tegas berupa pembongkaran meteran sebenarnya bukan hal baru
kami lakukan, sebab dari awal pelanggan yang nunggak pertama, kedua
dan ketiga selalu kami beri peringatan agar segera membayar rekening
listrik. Kebetulan karena sekarang akhir tahun kami menggencarkan
pembongkaran meteran untuk mencapai target zero tunggakan," kata
Manajer Rayon PT PLN (Persero) Wates Rohadi Widodo didampingi
Supervissor Administrasi Suyanto, di ruang kerjanya, Selasa
(09/12/2014).
Lebih lanjut Rohadi mengungkapkan dari 100 ribu pelanggan PLN di
Kulonprogo yang nunggak belum bayar rekening selama tiga bulan memang
relatif sedikit yakni hanya 18 pelanggan. Dari jumlah tersebut ada
yang enggan membayar dengan berbagai alasan, tapi ada juga yang memang
tidak kesulitan membayar rekening listrik karena keterbatasan ekonomi.
"Itu khusus yang daya listriknya 450 watt. Sedangkan yang enggan
membayar dayanya berkisar 900-1.300 watt," terangnya.
Guna menghindari pemutusan aliran listrik sekaligus pembongkaran
meteran, manajemen PT PLN (Persero) Rayon Wates mengimbau pelanggan
untuk segera membayar rekening listrik kemudian dimutasi ke sistem pra
bayar. Dengan sistem pra bayar warga bisa mengatur pemakaian sekaligus
menyesuaikan kebutuhan listrik.
"Kalau seandainya pulsa listrik habis dan belum mampu membeli maka
bisa beralih ke penerangan lain non PLN dan kalau sudah bisa membeli
pulsa listriknya tidak akan disegel," tuturnya menambahkan dengan pra
bayar pelanggan lebih praktis dan dalam memenuhi kebutuhan listrik
bisa menyesuaikan isi kantong atau uang.(Rul)
Share:

BERITA KULON PROGO TERBARU

SITEMAP