Surat Suara di Kulonprogo Sudah Lengkap - Harian Jogja

Harianjogja.com, WATES--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo sudah menerima semua surat suara untuk keperluan pemilu. KPU langsung menggelar sortir lipat lanjutan dan mendata surat suara yang rusak.

Ketua KPU Kulonprogo, Ibah Muthiah mengatakan, pada Sabtu (23/3/2019) surat suara yang terdiri dari jenis DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pasangan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) tiba di Gudang KPU Kulonprogo. Total yang datang sebanyak 1.372.366 surat suara.

"Jadinya, saat ini sudah lengkap semua," ujar Ibah pada Senin (25/3/2019). Pada keesokan harinya, Minggu (24/3/2019) KPU Kulonprogo langsung menggelar sortir dan lipat surat suara. 

Untuk DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi diselesaikan dua hari dari Minggu sampai Senin. 

Begitu juga surat suara jenis DPD dan PPWP, diselesaikan dua hari dari Selasa sampai Rabu.
Sebelumnya, KPU Kulonprogo sudah menerima surat suara jenis DPR RI sebanyak 341.591. Semua surat suara dengan jenis DPR RI sudah disortir dan dilipat. Dari hasil sortir dan lipat, ada sebanyak 2.040 surat suara yang rusak.

Ibah mengatakan, surat suara yang rusak tersebut akan dibuatkan berita acara disatukan dengan surat suara jenis lainnya. Lalu, KPU Kulonprogo juga akan mengajukan penggantian surat suara baru dari surat suara yang rusak tersebut.

Secara umum logistik untuk keperluan Pemilu sudah perlahan terpenuhi semua. "Saat ini, untuk keperluan logistik, yang belum itu tinggal formulir C1 Plano untuk DPRD Kabupaten," ujar Ibah.

Dalam proses sortir dan lipat, KPU Kulonprogo mengandalkan petugas lipat dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Secara bergiliran, PPK dan PPS di tiap kecamatan dijadwalkan menyortir dan melipat surat suara. 

Pada surat suara jenis DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan PPWP, KPU Kulonprogo tidak hanya mengandalkan Gudang KPU Kulonprogo sebagai tempat untuk melipat, tapi juga mengandalkan Balai Desa Wates.

Ketua PPK Sentolo, Tusilah mengatakan, dalam menyortir dan melipat, pihaknya mengandalkan petugas dari anggota PPK dan PPS di Sentolo. "Hasil dari pelipatan surat suara tiap surat suara dihargai Rp60.000 sampai Rp120.000 tergantung tingkat kesulitan. Nanti PPK yang membagikan ke petugas lipat," ujarnya.

Read More

Pemkab Kulon Progo Targetkan Angka Kemiskinan Turun 3 Persen pada 2020 - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Angka kemiskinan di Kulon Progo ditargetkan bisa turun 3 persen hingga 2020 mendatang.

Dari informasi yang dihimpun Tribunjogja.com, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di wilayah tersebut hingga saat ini masih di angka 18,30 persen.

Wakil Bupati Kulon Progo, Sutedjo menyebut, angka kemiskinan itu sudah menurun dibanding 2017 meski persentasenya terbilang kecil yakni 1,73 persen.

Kisaran serupa selalu terjadi hampir setiap tahunnya di mana penurunan angka kemiskinan rata-rata hanya 1 persen.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memandang perlunya target penurunan lebih tinggi sehingga upaya pengentasan kemiskinan lebih cepat tercapai.

"Pada 2020 targetnya harus bisa turun 3 persen dari kondisi terakhir. Upaya penurunan angka kemiskinan jadi program prioritas dalam rancangan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kulon Progo di 2020. Mencakup juga upaya penurunan ketimpangan antar kelompok pendapatan atau gini rasio yang di 2018 sebesar 0,37 persen,"kata Sutedjo saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) rancangan RKPD 2020 di Gedung Kaca, Kompleks Pemkab Kulon Progo, Senin (25/3/2019).

Program itu juga bakal berkesinambungan dengan dua program prioritas lain yang juga ditetapkan dalam rancangan RKPD 2020.

Yakni, percepatan pembangunan infrastruktur yang berfokus pada proyek strategis nasional New Yogyakarta International Airport (NYIA) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.

Serta, program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan daya saing produk lokal untuk menghadapi revolusi industri 4.0.

Ketiganya dipandang saling berkaitan dan bisa berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

"Pemkab Kulon Progo meyakini angka kemiskinan bisa ditekan sesuai target jika ketiga program itu sukses dilaksanakan," kata Sutedjo.

Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati, menilai target itu bisa terealisasi asalkan semua pihak konsisten dan berkomitmen.

Eksekutif dan legislatif diharapkan juga memiliki orientasi yang sama untuk mensukseskannya sehingga target tercapai.

Dalam penilaiannya, pemerintah selama ini belum optimal menurunkan angka kemiskinan dan ketentuan indikator kemiskinan harus diperjelas.(*)

Read More

Kemenkop dan UKM Perkuat Kemitraan KUMKM dengan Usaha Besar di Kulon Progo - Jurnas

Foto: Istimewa

Kulon Progo, Jurnas.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) membangun dan mengembangkan kemitraan koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan pelaku usaha besar di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pengembangan kemitraan KUKM tersebut dimaksudkan untuk mendorong KUKM agar lebih cepat dalam pengembangan usahanya, perluasan pasar, dan akses ke teknologi ataupun permodalan, serta diperkuat dengan perlindungan usaha untuk memajukan usaha mikro dan kecil.

"Temu kemitraan ini bertujuan untuk memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas kepada pelaku usaha mikro dan kecil, khususnya dalam memasarkan produknya. Diikuti dengan kegiatan peningkatan kinerja dan daya saing KUMKM di Kulon Progo dan daerah lainnya," kata Asdep Perlindungan Usaha Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Sutarmo saat membuka acara Temu Mitra KUKM dengan Usaha Besar di Kulon Progo, belum lama ini.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo, Sri Harmitarti, Kepala Bidang Kemitraan Usaha Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKMAbdul Latif, perwakilan usaha besar antara lain PT Indomarco Prismatama selaku usaha besar yang telah menjalin kemitraan dengan Koperasi di Kulon Progo dalam bentuk Toko Milik Rakyat (ToMiRa), Produsen Tepung Terigu PT Sriboga serta ratusan pelaku UMKM se-kabupaten Kulon Progo.

Sutarmo menjelaskan, selain kerja sama dalam memasarkan produk dengan mitra toko modern, perlu dilakukan kerja sama dengan usaha besar seperti produsen tepung terigu kenamaan Sriboga dengan pelaku usaha makanan olahan. "Sehingga pelaku usaha mikro makanan olahan dapat memperoleh bahan baku tepung terigu dengan harga yang lebih terjangkau sehingga harga produk olahan makanan makin kompetitif," ujarnya.

Menurut Sutarmo, salah satu program strategis Kementerian Koperasi dan UKM dalam mempercepat peningkatan kinerja dan daya saing KUKM adalah mengembangkan berbagai pola kemitraan seperti inti plasma, perdagangan umum, sub kontrak, waralaba, keagenan dan lainnya.

"Untuk itu, KUKM perlu memahami pola-pola kemitraan yang akan dijalankan dan persyaratan dan ketentuan yang harus dipersiapkan, sehingga tujuan dari kemitraan dapat terwujud sesuai dengan harapan," ujar Sutarmo.

Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat.

"Melalui kemitraan dengan usaha besar/menengah, Koperasi dan UKM diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan daya saingnya dan sekaligus merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara UKM dengan usaha besar," ujar Sutarmo.

Dengan demikian, kata Sutarmo, ke depan KUMKM dapat secara konsisten mensuplai kebutuhan usaha besar, kualitas produk yang sesuai standar serta teratasinya masalah permodalan KUMKM.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab Kulon Progo Sri Harmitarti mengatakan, perkembangan koperasi dan UMKM memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan Koperasi dan UMKM yang telah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat dan memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta secara langsung maupun tidak langsung berdampak siknifikan terhadap penganggulangan kemiskinan.

"Perlu kami sampaikan disini bahwa angka kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018 mencapai 18 persen dan tertinggi diantara Kabupaten/kota yang ada di DIY sehingga Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya secara massif untuk mengatasi hal tersebut dengan berbagai program yang telah dilaksanakan dengan salah satunya melalui pengembangan Koperasi dan UMKM yang merupakan ujung tombak ekonomi kerakyatan," kata Sri Harmitarti.

Selain itu, dia mengatakan, dalam rangka meningkatkan daya saing produk lokal Kulon Progo dan menghadapi Revolusi Industri 4.0 maka koperasi dan UMKM dituntut untuk lebih dinamis, inovatif dan revolusioner sehingga tidak terlibas dengan kondisi yang semakin Kompleks dan rumit ini.

Saat ini jumlah Koperasi di Kabupaten Kulon Progo adalah 261 unit dan jumlah UMKM sejumlah 35.457 unit sedangkan jumlah UMKM miskin produktif sejumlah 1.281 unit.

"Dengan sasaran itu kami melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap KUMKM melalui 3 bidang yaitu bidang pemberdayaan, permodalan dan kelembagaan yang diimplementasikan dengan kegiatan-kegiatan di lapangan, antara lain pelayanan HKI, pelaksanaan Diklat, fasilitasi
permodalan, pendampingan IUMK, penyuluhan perkoperasian, fasilitasi pendirian Koperasi dan lainnya," kata Sri.

Dia juga menambahkan, kegiatan temu Mitra KUMKM dengan usaha besar dan sosialisasi Pola Kemitraan Rantai Nilai/pasok merupakan wujud sinergitas Pemkab Kulon Progo bersama Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam rangka meningkatkan kualitas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Khususnya, berkaitan dengan peningkatan pemasaran produk KUMKMmelalui kemitraan dengan usaha besar dalam hal ini PT Indomarco Prismatama selaku usaha besar yang telah menjalin kemitraan dengan Koperasi di Kulon Progo dalam bentuk Toko Milik Rakyat (ToMiRa).

"Kami berharap kemitraan yang sudah terjalin ini
kedepan akan terus meningkat dan berdampak siknifikan terhadap peningkatan kualitas produk KUMKM sehingga dapat berdaya saing menghadapi kompetisi persaingan global," kata Sri.

Produsen

Di samping itu, kalangan produsen dan pelaku usaha mikro berharap kerja sama atau kemitraan dengan pelaku usaha besar dapat segera terealisasikan. "Kami berharap bisa kerja sama dengan industri besar dan perhotelan agar bisa memasok gula semut kebutuhan mereka," kata Sekretaris Koperasi ISM Gempita Mandiri Desa Kalirejo, Kokap Kulon Progo, Samijo.

Dia mengaku sebelumnya telah melakukan kerja sama dagang dengan perusahaan eksportir namun kini terkendala terutama masalah pembayaran yang lambat. Dengan produksi 3-5 ton gula semut per bulan, pihaknya berharap bisa memasok kebutuhan usaha makanan dan minuman serta perhotelan di DIY.

Hal senada disampaikan produsen produk olahan cabe di Glagah, Temon, Kulon Progo, Titin Lisnawati. Dia berharap produksinya bisa dipasarkan di toko modern dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen maupun makanan(***)

Read More

Kulon Progo Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir - detikNews

Kulon Progo - Pemkab Kulon Progo menetapkan status tanggap darurat penanganan musibah banjir dan tanah longsor. Dana tak terduga disiapkan sekitar Rp 3 miliar.

"Masuknya tanggap darurat, untuk penanganan. Rapat pagi tadi BPBD sedang menyiapkan permohonan untuk penerbitan SK Bupati," kata Sekda Kulon Progo, Astungkoro ditemui wartawan di kantornya, Senin (18/3/2019).

"Tahun ini ada anggaran dana tak terduga Rp 3 miliar, nanti bisa dialokasikan sesuai kebutuhan di lapangan," jelasnya.Musibah banjir melanda sebagian wilayah Kecamatan Wates dan Panjatan setelah talud sungai Serang jebol sepanjang sekitar 30 meter dan lebar 5 meter, Minggu (17/3) malam. Luapan air sungai membanjiri permukiman warga dan lahan pertanian warga.
Selain itu, hujan yang mengguyur wilayah Kulon Progo sejak Sabtu (16/3) mengakibatkan puluhan titik terjadi longsor di Kecamatan Kokap.

Pemkab mencatat hingga siang ini 562 warga mengungsi akibat banjir, terbagi di pos pengungsian di GOR Cangkring sekitar 406 jiwa, 116 jiwa di Tayuban, 40 jiwa di Panjatan.

Sedangkan laporan tanah longsor ada yang menutup akses jalan.
"Di sisi utara (Kulon Progo) ada beberapa titik, masih tahap assessment, sebagian di wilayah Kokap," ungkap Astungkoro.

"Jadi prioritas penanganan kita, perbaikan tanggul dan pengungsi. Kita sudah bagikan selimut, pakaian, bahan makanan, popok bayi, dan mendirikan dapur umum oleh Tagana," imbuhnya.

Data dari BPBD Kulon Progo, dilaporkan jumlah titik banjir di lokasi, tanah longsor di 30 lokasi dan pohon tumbang di 9 lokasi.
(sip/sip)

Read More

Sejumlah Lokasi di Kulon Progo Longsor - KOMPAS.com

KULON PROGO, KOMPAS.com - Hujan yang tak berhenti mengguyur Kulon Progo, Yogyakarta, mengakibatkan longsor di sejumlah lokasi di kawasan tersebut, Minggu (17/3/2019).

Salah satu lokasi longsor berada di Dusun Sebatang, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di desa ini, tebing selebar 13 meter longsor dan menimpa rumah milik seorang warga, Suminto (54). Dinding rumah Suminto jebol dan material tanah masuk rumah.

"Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini," kata Kepala Polisi Sektor Kokap Ajun Komisaris Polisi Satrio Arif Wibowo, melalui pesan singkatn, Minggu.



Hujan deras melanda Kulon Progo sepanjang hari, termasuk Kokap. Kontur wilayah di kecamatan ini berupa perbukitan, lembah dengan jurang dan tebing. Terdapat waduk besar di bukit ini, dinamai Waduk Sermo.

Tragedi longsor di rumah Suminto satu dari beberapa kejadian serupa di Kokap. Setidaknya ada enam titik terjadi longsor pada Minggu, yaitu di Dusun Teganing, Dusun Nganti, Sungapan 1, Soropati, dan Soko Hargowilis.


Selain rumah Suminto, kata Satrio, longsor juga terjadi di jalan Provinsi Ruas Tegalsari-Temon yang masuk wilayah Dusun Sebatang, Desa Hargotirto.

Akibatnya akses jalan beberapa dusun tertutup.

"Jalan tidak bisa dilewati kendaraan roda empat. Satu lagi di dusun Crangah tertutup tidak bisa dilewati R4 juga. Kita mengharapkan warga lebih hati-hati," ujar Satrio.
 

Read More

Warga Terdampak Banjir Kulon Progo Kerja Lembur Bangun Tanggul Darurat dengan Ratusan Karung Pasir - Tribun Solo

TRIBUNSOLO.COM, KULON PROGO - Ratusan warga berupaya membangun tangguk darurat di bantaran Sungai Serang di wilayah Dusun Bendungan Kidul, Desa Bendungan, Kecamatan Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (18/3/2019).

Tanggul darurat setinggi 4 meter itu dibuat dari ratusan karung pasir sebagai pengganti tanggul yang jebol akibat tidak kuat menahan debit air sungai yang meluap.

"Kita bekerja dari pukul 10.00:

"Kita akan kerja lembur, tidak bisa ditunda," kata Hendri, warga asal Kauman, Desa Bendungan, di lokasi, Senin.

Hendri dan ratusan warga bekerja cepat dibantu puluhan anggota TNI. Mereka mengerahkan alat seadanya, seperti sekop, pacul, sampai gerobak pasir.

Sebuah eksavator kecil dikerahkan untuk mempercepat proses pembangunan tanggul darurat.

Warga bekerja cepat untuk menutup tanggul yang jebol pada Minggu (17/3/2019) sekitar pukul 19.00.

Hujan deras sepanjang Minggu membuat debit Sungai Serang naik hingga mengakibatkan tanggul jebol dan air sungai merendam ratusan rumah dua pedukuhan, yakni Bendungan Kidul di Desa Bendungan di Kecamatan Wates dan Desa Tayuban di Kecamatan Panjatan.

Banjir membuat ratusan kepala keluarga mengungsi ke berbagai daerah.

Read More

Seharian Diguyur Hujan, Sebagian Desa di Kabupaten Bantul dan Kulonprogo Banjir - TIMES Indonesia

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Hujan seharian yang mengguyur wilayah Yogyakarta mulai Minggu pagi hingga malam (17/3/2019) membuat sejumlah desa di Kabupaten Bantul dan Kulonprogo dilanda Banjir. Bahkan, sejumlah warga terpaksa harus mengungsi ke lokasi yang aman karena rumahnya tergenang. Warga tak ingin berspekulasi terhadap sesuatu hal yang tidak diinginkan.

“Wilayah yang banjir merupakan desa yang dilalui sungai,” kata Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih kepada TIMES Indonesia Minggu malam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun TIMES Indonesia, wilayah yang banjir umumnya dilalui sungai yang berhulu dari Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Antara lain, Dusun Dermojurang Desa Seloharjo Kecamatan Pundong. Bahkan, di kampung ini terjadi longsor dan banjir menimpa permukiman warga.

“BPBD, Satpol Airud Polda DIY dan tim rescue belum bisa menjangkau karena air setinggi 1,5 meter,” terang Halim yang tinggal di Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul ini.

Desa lain yang terkena dampak banjir adalah Dusun Prancak Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon, Jalan Jalan Siluk-Kretek tidak dapat dilakui karena jembatan Kali Pentung ambrol. Kemudian, Jalan Imogiri Timur mulai dari perempatan Jejeran-Imogiri banjir menggenangi infrastruktur jalan.

“Rumah warga Desa Wukirsari dan Karangtengah Kecamaatan Imogiri juga banyak yang kebanjiran,” papar Halim.

Bahkan, rumah pribadi Bupati Bantul Suharsono yang ada di Jalan Parangtritis Bangunharjo-Panggungharjo ikut tergenang. Mengingat curah hujan di wilayah Yogyakarta utara masih tinggi, Halim mengimbau kepada warga yang tinggal di pinggir sungai meningkatkan kewaspadaan.

“Karena hingga Minggu malam Yogyakarta utara masih hujan. Kami mengimbau warga mencari tempat yang aman, jauh dari sungai untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan,” jelas Halim.

Selain Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo juga mengalami banjir seperti Kecamatan Panjatan, Kecamatan Wates, dan Kecamatan Sentolo. Bahkan, sejumlah dusun di Kecamatan Kokap mengalami longsor, seperti Dusun Teganing, Dusun Nganti, Dusun Sungapan 1, Dusun Soropati, Dusun Sebatang, Dusun Soko Hargowilis. “Banjir itu terjadi karena sungai tak mampu menampung air dari hulu yang cukup deras,” terang Sujadi, warga Wates, Kulonprogo. (*)

Read More

Hujan Angin di Kulonprogo, Pohon Tumbang Timpa 7 Rumah dan 5 Jaringan Listrik - Harian Jogja

Harianjogja.com, KULONPROGO-- Sedikitnya tujuh rumah dan lima jaringan kabel listrik rusak tertimpa pohon tumbang saat hujan lebat disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kulonprogo pada Jumat (15/3/2019) malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sempat menimbulkan kepanikan di masyarakat lantaran kencangnya hembusan angin.

Ketujuh rumah yang tertimpa pohon itu berada di enam desa, yakni dua titik di Desa Triharjo, Kecamatan Wates dan masing-masing satu titik di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Wates; Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo; Desa Sorogaten, Kecamatan Galur; Desa Depok, Kecamatan Panjatan serta Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang.

Adapun pohon yang menimpa lima titik jaringan kabel listrik berada di Desa Hargorejo Kecamatan Kokap; Desa Banyuroto, Kecamatan Nanggulan dan tiga titik di Desa Triharjo, Kecamatan Wates.

"Kejadiannya sekitar pukul 22.30 WIB semalam [Jumat], sejak hujan mulai mengguyur wilayah Kulonprogo pada pukul 20.00 WIB," ungkap Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo, Sinardi, Sabtu (16/3/2019).

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kulonpogo, Suhardiyana mengatakan usai mendapat laporan adanya pohon tumbang, TRC dan relawan langsung terjun ke lokasi. Mereka kemudian melakukan assessment serta evakuasi warga terdampak. Pihaknya juga telah mengirimkan bantuan logistik dan terpal untuk dijadikan atap sementara. "Karena atapnya bolong jadi sementara ditutup terpal dulu," katanya.

Ia memastikan kejadian ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa, hanya kerusakan rumah yang kebanyakan di bagian atap. Adapun kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Untuk sementara waktu, warga diminta meningkatkan kewaspadaan mengingat potensi hujan lebat masih mengintai Kulonprogo. "Jika terjadi hujan lebat, langsung berlindung ke tempat yang aman," ujarnya.

Read More

Pemkab Kulon Progo fokus bebaskan lahan jalan Bandara NYIA-Borobudur - ANTARA

 
Tahun ini, belum ada pembangunan infrastruktur Jalan Bedah Menoreh. Kami masih fokus membebaskan lahan yang akan digunakan untuk jalur Bedah Menoreh
Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 2019, masih akan fokus membebaskan lahan untuk proyek Jalan Bedah Menoreh, yang menghubungkan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulon Progo Gusdi Hartono di Kulon Progo, Selasa, mengatakan ada beberapa lokasi Jalan Bedah Menoreh, yang sudah disusun rencana detail teknis (detail engineering design/DED), akan dilakukan pembebasan lahan pada 2019.
"Tahun ini, belum ada pembangunan infrastruktur Jalan Bedah Menoreh. Kami masih fokus membebaskan lahan yang akan digunakan untuk jalur Bedah Menoreh, seperti di depan Masjid Ngori sebesar Rp600 juta," katanya.
Menurut Gusdi, pembangunan infrastruktur Jalan Bedah Menoreh ini tidak mengalami kendala apapun. Hanya saja, pembangunanya melalui tahapan-tahapan, yang harus dilalui, mulai dari penyusunan studi kelayakan (FS), DED, dan pengadaan tanah.
"Pembangunan Jalan Bedah Menoreh harus berurutan dan sesuai tahapan. Hal ini dikarenakan jalan Bedah Menoreh itu ada jalan berstatus kabupaten dan provinsi, dengan lebar jalan berbeda-beda. Kalau jalan kabupaten lebarnya masih kurang, sedangkan jalan provinsi, lebarnya sudah cukup," katanya.
Gusdi enggan menbocorkan estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk program Bedah Menoreh karena sampai saat ini masih dalam tahapan DED dan pengadaan tanahnya harus ada apraisal. "Saat ini, masih mematangkan DED dan perencanaan pembebasan tanah," katanya.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menambahkan pembangunan jalan akses Temon - Borobudur yang lebih dikenal dengan program Bedah Menoreh merupakan upaya pemerintah daerah membangun konektivitas antara Bandara NYIA dan Borobudur dan diharapkan mampu menumbuhkan serta memajukan potensi wisata lokal.
Program ini dimulai dengan pembebasan lahan sepanjang 2,65 km pada 2017 di Desa Kebonharjo Samigaluh dan pada 2018 telah dilakukan pekerjaan konstruksi pembuatan badan jalan sepanjang 0,5 km serta pembuatan DED Jembatan Ngori dengan bentang 90 meter.
Program ini juga didukung pembiayaannya dari dana keistimewaan yang pada 2018 telah disusun FS dan DED Jalan Bedah Menoreh sepanjang 57 km.
"Semua rencana pembangunan Bedah Menoreh menggunakan dana keistimewaan. Hal ini dikarenakan infrastruktur yang akan dibangun menggerakan sektor pariwisata di wilayah utara, dan diharapkan mampu menggerakan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan," katanya. 
Pewarta: Sutarmi
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Read More

Pemkab Kulonprogo Bakal Cari Solusi untuk Polemik Penataan Kawasan - Harian Jogja

Harianjogja.com, WATES--Pemerintah Kabupaten Kulonprogo akan mencari solusi untuk menyelesaikan polemik terkait penolakan penataan kawasan Pantai Glagah dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) oleh para pelaku usaha di wilayah tersebut.
Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengatakan penolakan terhadap proyek pembangunan merupakan hal yang lumrah terjadi. Dari penolakan ini, Hasto melihat ada aspirasi masyarakat yang ingin disampaikan.
 "Mereka kan ingin menyampaikan suatu harapan, tantunya bukan harapan yang saklek, karena pasti ada celah untuk menyamakan kepentingan antara mereka dan pemerintah," kata Hasto kepada awak media, Rabu (13/3/2019).
Atas hal itu untuk menghindari masalah berkepanjangan, pihaknya bakal mencari solusi. Hasto juga membuka kemungkinan adanya pertemuan dengan pelaku usaha untuk bersama-sama memecahkan masalah ini. Hanya saja dia belum bisa memastikan kapan itu akan dilakukan. "Nanti kita lihat dulu, karena perlu didiskusikan dengan yang ahli," ujarnya.
Menyoal alasan penolakan penataan Pantai Glagah karena belum adanya sosialisasi dari pemerintah kepada pelaku usaha, Hasto mengatakan jika hal itu akan dilakukan sebelum proses penataan dimulai. Sementara terkait Detailed Engineering Design (DED) Pantai Glagah, menurutnya tak perlu ada sosialisasi karena masih berupa konsep.
"Baru nanti saat mau dibangun yang mungkin bisa saja tahun 2020 atau lebih akan ada sosialisasi. DED kan masih konsep kan, saya ngerti kok ini tujuannya agar warga diuwongkan [dimanusiakan] dan kalau Glagah ditata kan bisa memakmurkan warga sekitar, itu yang harusnya disamakan persepsinya," jelas Hasto.
Hasto memastikan, dengan ditatanya Pantai Glagah akan berdampak positif kepada pelaku usaha di wilayah tersebut. Salah satunya meningkatkan perekonomian warga. Hanya saja untuk bangunan di lokasi penataan seperti penginapan dan tambak udang tetap harus digusur.
Untuk penginapan meski diakuinya telah membayar pajak tiap bulan, akan tetapi lokasinya tetap melanggar aturan. Dengan kata lain bangunan tersebut ilegal. "Mereka kan punya pendapatan, dan tiap pendapatan itu masuk ke pajak, jadi Jangan campur adukan antara kewajiban pajak dan ketertiban lingkungan," ujarnya.
Hasto mengatakan sejak dilantik untuk kedua kalinya sebagai bupati, pihaknya telah mendatangi sejumlah hunian termasuk penginapan di Pantai Glagah. Dari kedatangannya tersebut, warga yang memiliki hunian telah setuju jika nanti wilayah itu dipakai pemerintah maka mereka rela untuk pindah.
Sementara untuk nasib petambak udang di selatan New Yogyakarta International Airport (NYIA), Hasto memastikan tetap akan melakukan penggusuran. Hal ini mengingat kawasan sekitar bandara harus steril dan aman. "Mitigasi bencana tetap diperlukan, tapi karena mereka punya keinginan untuk didengarkan, tentu harus tetap dicarikan solusi," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, penataan kawasan Pantai Glagah dan KKOP mendapat penolakan dari tiga paguyuban yang menaungi para pelaku usaha di selatan NYIA di Kecamatan Temon. Ketiga paguyuban itu yakni Paguyuban Pondok Laguna Pantai Glagah dan Paguyuban Penginapan Pantai Glagah yang menolak penataan Pantai Glagah. Kemudian terdapat Paguyuban Petambak Udang Galitanjang yang enggan digusur untuk penataan KKOP.
Penolakan penataan ini juga muncul lantaran rasa kekecewaan pelaku usaha terhadap Pemerintah Kabupaten Kulonprogo yang dianggap abai terhadap keberadaan mereka di kawasan tersebut. Ketua Paguyuban Pondok Laguna Pantai Glagah, Subardi Wiyono mengatakan kekecewaan ini mencuat karena pemkab tidak menyertakan pelaku usaha dalam penyusunan Detailed Engineering Design (DED) kawasan Pantai Glagah yang telah rampung akhir 2018 lalu.
"Dalam penataan harusnya menyerap aspirasi dari pelaku usaha. Pemkab harus duduk bersama, jangan asal pake masterplan, ya kami menolak, karena kami inginnya wisata Glagah jadi wisata alami, tak usah muluk-muluk seperti di masterplan itu," kata Subardi, Selasa (12/3/2019).
Sementara Ketua Penginapan Pantai Glagah, Sarino atau yang kerap disapa Bento mengatakan adanya penataan pantai Glagah berimbas pada tergusurnya seluruh penginapan di obyek wisata tersebut. Hal itu menjadi kekhawatiran pihaknya lantaran tak ada kejelasan atas nasib pelaku usaha penginapan usai bangunan mereka diratakan, sedangkan para pemilik penginapan menggantungkan hidupnya dari usaha tersebut.
"Bahkan saat ini, sejumlah pekeja di proyek NYIA juga memanfaatkan penginapan tersebut sebagai rumah indekos. Saat ini ada 18 penginapan dengan total kamar mencapai 200-an, tapi kami dianggap ilegal dan tidak tahu nanti nasibnya kaya gimana. Kami ingin tetap berwirausaha jadi kami tak mau digusur," kata dia.
Meski dianggap ilegal, para pemilik penginapan ini tetap rutin membayar pajak penginapan setiap bulannya kepada Pemkab Kulonprogo. "Setiap bulannya kami membayar untuk 18 penginapan itu sekitar Rp4 juta-an. Dulu sempat berhenti satu bulan, tapi lanjut lagi rutin, ya aneh sebenarnya jika kami dianggap ilegal tapi pemkab tetap menerima pajak kami," ujar Bento.
Ketua Paguyuban Petambak Udang Gali Tanjang, Agung Supriyanto dengan tegas menolak proses penataan dan pengosongan lahan tambak untuk KKOP. Jika penggusuran tetap dilakukan, bukan tidak mungkin akan timbul konflik. "Itu kan pertaruhan masa depan kita, kalau terpaksa dengan pertarungan ya mari," ujarnya.
Agung mengungkapkan sebagian besar petambak udang di selatan NYIA merupakan warga terdampak bandara yang telah merelakan tanahnya untuk mendukung pembangunan proyek nasional tersebut. Para petambak ini merasa Pemkab tak acuh terhadap mereka bila harus merelakan tambaknya.
"Kami ini sudah ngalah, ngalih, aja ngasi ngelih [sudah mengalah melepaskan lahan, sudah pergi dari lahan bandara, jangan sampai kelaparan], kami ya tegas menolak rencana tersebut," kata Agung.
Penolakan ini lanjutnya, lantaran kawasan tambak udang di selatan NYIA dianggap tak mengganggu KKOP. Pasalnya, di area tambak tak ada bangunan tinggi yang mengganggu KKOP. Dia memastikan saat ini ratusan tambak udang masih beroperasi. 

Read More