Sambut Millenial Road Safety Festival, Polres Kulon Progo Rangkul Pelajar - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Kepolisian Resor Kulon Progo menggelar Apel Generasi Milenial, Rabu (30/1/2019) di halamannya.

Apel ini diikuti ratusan pelajar dari sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat untuk menyambut Millenial Road Safety Festival (MRSF) 2019 yang akan digelar serentak secara nasional.

Kasat Lantas Polres Kulon Progo, AKP Maryanto mengatakan ada serangkaian kegiatan yang digelar pihaknya untuk menyambut MRSF 2019.

Kegiatan digelar mulai 2 Februari sampai 31 Maret 2019.

Puncak acara akan dilaksanakan pada 3 Maret.


"Acara lebih menyasar generasi milenial karena mereka segmen terbanyak yang terlibat dalam angka kecelakaan lalulintas di Indonesia. Baik sebagai pelaku maupun korban," kata Maryanto.

Selai apel, ratusan pelajar yang turut dalam apel itu juga mendapatkan sosialisasi materi safety riding (berkendara secara aman dan selamat) serta dialog milenial.

Mereka diberi kesempatan menjajal sepeda motor dinas kepolisian untuk mempraktekkan materi keselamatan berkendara.
 

"Lewat beragam kegiatan yang digelar itu, kami berharap kalangan milenial lebih memahami pentingnya berkeselamatan dalam berlalulintas," kata Maryanto.

Kapolres Kulon Progo, AKBP Anggara Nasution menyebut rangkaian kegiatan itu juga menjadi jalan pihaknya untuk menjalin komunikasi dengan generasi milenial.

Dengan memahami pentingnya keselanatan berlalulintas, pihaknya berharap mereka bisa menjadi generasi milenial yang bermartabat.(*)

Read More

Disdikpora Kulon Progo Luncurkan SIM PendekarKu - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo meluncurkan sistem informasi implementasi kegiatan pendidikan karakter (SIM PendekarKu), Kamis (31/1/2019).

Aplikasi ini bertujuan mendukung program kota pintar (smart city) dan pendidikan karakter di Kulon Progo.

Peresmian SIM PendekarKu dilakukan langsung oleh Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo didampingi Wakil Bupati Sutedjo dan sejumlah pejabat.

Adapun konten dari SIM PendekarKu meliputi laporan umum, laporan khusus, laporan capaian Pennguatan Pendidikan Karakter (PPK) per semester, pengumuman dinas, dan sarana kirim surat elektronik.

"SIM PendekarKu akan mendukung program smart city sekaligus mewujudkan pendidikan karakter yang menjadikan Kulon Progo lebih relijius," jelas Kepala Disdikpora Kulon Progo, Sumarsana. 

Pendidikan karakter menurutnya sudah dilaksanakan di Kulon Progo dengan tujuan membentuk karakter individu yang menghargai sesama, menumbuhkan integritas, serta melatih mental dan moral pelajar.

Hal ini menjadi bagian dari upaya peran Disdikpora dalam mewujudkan kabupaten Kulon Progo sebagai kota religius.

Pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk mewujudkannya.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan SIM PendekarKu harus bisa menjembatani peran masyarakat dan orang tua dalam pendidikan di Kulon Progo sehingga mereka benar-benar terlibat di dalamnya.

SIM PendekarKu yang berbasis web dapat digunakan oleh guru dan komite serta masyarakat, terutama orang tua untuk memantau perkembangan PPK di kabupaten Kulon Progo.

Hal ini juga dapat menjadikan guru lebih disiplin dalam menerapkan Penguatan Pendidikan Karakter di sekolahnya masing-masing.

"Peluncuran SIM PendekarKu ini akan memberikan pencerahan bagi perkembangan dan pengembangan pendidikan karakter di Kulon Progo. Kita berharap penguatan pendidikan karakter terhadap anak didik di semua jenjang ini bisa berjalan baik membawa kemajuan kualitas pendidikan,"kata Hasto.(TRIBUNJOGJA.COM)

Read More

Tarif Retribusi Obyek Wisata di Kulon Progo Naik Rp 1.000 - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bakal menaikkan tarif retribusi sejumlah obyek wisatanya.

Rencananya, kenaikan sebesar Rp1.000 itu diberlakukan mulai Februari 2019.

Hal itu didasarkan pada Peraturan Bupati Kulon Progo yang diterbitkan pada Desember 2018 tentang peninjauan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta perubahan kedua juklak retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang diterbitkan pada Desember 2018 lalu.

Disebutkan bahwa tarif baru sebesar Rp6.000 dikenakan untuk objek wisata Pantai Glagah, Pantai Congot, Pantai Trisik, Waduk Sermo, Gua Kiskendo, dan Puncak Suroloyo.

 Adapun selama ini tarif masuk yang ditarik dari pengunjung di keenam destinasi itu sebesar Rp5.000.

Peraturan itu juga menyebut bahwa kawasan Menoreh bagian barat dan Jatimulyo dikenakan tarif retribusi Rp2.000 sekali masuk sedangkan Nglinggo dan Tritis sebesar Rp3.000.

"Tarif retribusi wisata di Kulon Progo selama ini masih terhitung lebih rendah dibanding daerah lain. Kenaikan tarif ini sekaligus menyetarakannya dengan wilayah lain,"jelas Kepala Bidang Destinasi Wisata, Dinas Pariwisata Kulon Progo, Sari Wulandari, Selasa (29/1/2019).

Rencana kenaikan tarif itu hingga saat ini masih disosialisasikan kepada para pengelola wisata, kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan pemerintah desa.

Menurut Sari, sejauh ini para pelaku usaha menyambut baik rencana kenaikan tarif retribusi itu demi kemajuan pariwisata Kulon Progo.

Di sisi lain, kenaikan tarif itu membawa konsekuensi perlunya pemerintah daerah meningkatkan sarana prasarana dan fasilitas di obyek wisata terkait.

Read More

Komisi II DPR RI Puji Pelaksanaan PTSL di Kulon Progo - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Komisi II DPR RI memuji pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kulon Progo.
Selain itu, proses pengadaan tanah untuk pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) juga dinilai berjalan baik sesuai regulasi pertanahan.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera saat bersama rombongan bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, Selasa (29/1/2019) di Ruang Sermo, Kompleks Pemkab Kulon Progo.
Pertemuan itu jadi bagian dari kunjungan kerja spesifik Komisi II terkait PTSL dan penyelesaian sengketa pertanahan. Mardani mengatakan, capaian program PTSL di Kulon Progo berdasarkan paparan yang disampaikan BPN telah mencapai angka 95,11 persen.
Angka tersebut terbilang sangat baik dan hanya menyisakan sedikit saja bidang tanah yang belum diikutsertakan.
Selain itu, bidang-bidang tanah juga terkategorikan secara baik sehingga pendataannya lebih jelas.
"Kulon Progo salah satu contoh baik kesuksesan PTSL Proyek pembangunan NYIA konflik (pertanahan) menurut kami sangat kecil dan itu membanggakan," kata Mardani.
Menurut Mardani, prosedur pembebasan tanah untuk pembangunan NYIA sudah mengaplikasikan Undang-undang nomor 2/2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
Keseluruhan prosesnya berjalan dengan baik di mana lima desa terdampak bisa terpetakan secara jelas.

Read More

KPU Kulon Progo Pertimbangkan Pembentukan TPS di Kawasan Proyek NYIA - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo mempertimbangkan perlunya tempat pemungutan suara (TPS) khusus di lokasi pembangunan New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA).
TPS berbasis daftar pemilih tambahan (DPTb) ini diharapkan bisa mengakomodir hak pilih para pekerja proyek nasional pembangunan bandara tersebut.
Ketua KPU Kulon Progo, Ibah Muthiah mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU DIY dan pusat terkait DPTb pekerja proyek NYIA dan lintas kabupaten.
Bila potensi DPTb dari pekerja proyek NYIA itu melebih kapasitas maksimal TPS, pembuatan TPS khusus berbasis DPTb di kawasan proyek sangat mungkin dilakukan berdasar Peraturan KPU nomor 37 pasal 38 poin 10.
Pasalnya, semisal jumlah DPTb melebihi 500 pemilih, penempatan TPS di lokasi lain justru akan mempersulit proses pelaksanaan pemungutan suara.
"Mau tidak mau harus membuat TPS berbasis DPTb jika jumlahnya lebih dari 500 pemilih,"kata Ibah, Selasa (29/1/2019). 
Koordinasi lebih lanjut diperlukan karena hal itu juga berkaitan dengan jumlah surat suara dan pembentukan TPS. Surat keputusan KPU Nomor 227 menurut Ibah membolehkan proses peralihan dari daftar pemilih khusus (DPK) menjadi DPTb sehingga para pekerja proyek itu bisa mendapatkan hak pilihnya sekaligus mengamankan kecukupan surat suara.
Dalam ketentuan DPK, surat suara didistribusikan sejumlah DPT dikali 2,5 persen cadangannya. Di sisi lain, peraturan itu juga mengamanatkan rencana pembentukan TPS berbasis DPTb diajukan paling lambat 60 hari sebelum hari H.
"Kami masih ada cukup waktu untuk menyusun DPTb. Sebenarnya mereka juga sudah mendapat jatah di daerah asalnya. Persoalannya, nanti dalam proses migrasi orangya berpindah tapi surat suaranya tidak. Ini kami perlu koordinasi lagi,"kata Ibah.
KPU rencananya akan membuka posko formulir A.5 atau surat pemberitahuan pindah pemilih di Kantor Kecamatan Temon pada Rabu (30/1/2019) hingga Minggu (3/2/2019).
Pendataan pekerja proyek NYIA yang akan menggunakan hal pilih di lokasi proyek juga akan dilakukan mengingat banyak di antaranya berasal dari luar daerah 
Ketua Divisi Perencanaan dan Data Informasi, KPU Kulon Progo, Yayan Mulyana mengatakan pembukaan posko A.5 di Temon ini terbilang lebih panjang dibanding wilayah lainnya demia memastikan fasilitasi hak pilih para pekerja proyek.
Potensi DPTb pekerja proyek NYIA saat ini menurutnya terus bergerak karena belum ada kepastian rencana pengoperasian bandara tersebut.
"Kalau diresmikan awal April sebelum Pemilu 2019, otomatis jumlah pemilih DPTb-nya tidak banyak,"kata dia.(TRIBUNJOGJA.COM)

Read More

Ratusan Orang di Kulon Progo Berebut Jadi Kader Penanggulangan Kemiskinan - Tribun Jogja

 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Ratusan orang saling bersaing untuk menjadi Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulon Progo.
Mereka menjalani ujian tertulis pada Senin (28/1/2019) di Aula Adikarto Kompleks Pemkab Kulon Progo.
 Panitia seleksi mencatat ada 308 orang peserta yang berhak mengikuti ujian tertulis itu setelah lolos seleksi administrasi pada 22-25 Januari 2019.
Namun, 21 orang tidak hadir tanpa keterangan sehingga hanya ada 287 orang yang mengikuti ujian tersebut.
Adapun kuota yang tersedia untuk formasi KPKD itu hanya 7 kursi saja. 
 "Tujuan rekruitmen ini untuk mengisi kekosongan KPKD di 7 desa,"jelas Kepala Bidang Perlindungan Sosial, Dinsos P3A Kulon Progo, Sunaryo.
Disebutkannya, rekrutmen KPKD tahun ini menggunakan sistem rangking.
Dari ujian itu akan diambil 45 peserta dengan perolehan rangking tertinggi untuk kemudian masuk seleksi komputer dan wawancara. 
Hasil seleksi final rencananya akan diumumkan pada 30 Januari 2019 dan para kader itu mulai bekerja pada 1 Februari 2019.
"Mereka akan dikontrak selama satu tahun,"kata Sunaryo.(TRIBUNJOGJA.COM)

Read More

Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kulon Progo Tertinggi di DIY - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM - Tingkat kegemaran membaca (TGM) masyarakat Kulon Progo menduduki posisi teratas di DIY.

Hal ini didasarkan pada survei TGM yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah (DPAD) DIY pada 8 Agustus-21 September 2018 lalu.

Kepala Dinas Perpusatakaan dan kearsipan (DPK) Kulon Progo Agus Santosa menyebutkan bahwa pada survei itu DPAD DIY menyebar kuesioner ke empat kecamatan terpilih di masing-masing kabupaten dan kota di DIY.

Kulon Progo mendapat skor 50,86 dan mengungguli Sleman yang memperoleh skor 50,51, Bantul 48,03, Yogya 42,24, dan Gunungkidul 39,00.

"Kami sudah lakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kegemaran masyarakat untuk membaca,"kata Agus, Senin (28/1/2019). 

Disebutkan, pihaknya rutin menggelar pameran buku bekerjasama dengan sejumlah penerbit.

Kemudian juga mengembangkan e-paper dan optimalisasi perpustakaan keliling.

Saat ini, DPK Kulon Progo menerjunkan empat mobil dan dua motor roda tiga sebagai perpustakaan keliling.

Ada 97 titik di seluruh wilayah Kulon Progo yang menjadi sasaran perpustakaan keliling itu. Mulai dari tingkatan sekolah hingga sejumlah pusat keramaian seperti Alun-alun Wates dan sebagainya.

"Ängka peminjaman buku melalui perpustakaan keliling ini setiap hari mencapai sekitar 300 pinjaman dari unit mobil dan 82 pinjaman melalui unit motor,"kata Agus.(tribunjogja)

Read More

Proyek Underpass Bandara NYIA Kulon Progo Sudah Capai 330 Meter - Tribun Jogja

TIBUNJOGJA.COM - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Underpass Kentungan Satker PJN, Direktorat Jendral Bina Marga Kementrian PUPR, Sidik Hidayat menyebutkan pengerjaan proyek uderpass bandara baru NYIA sudah berjalan hingga 10 segmen atau sekitar 330 meter.

Pihaknya optimistis bisa menyelesaikan hingga 400 meter hingga bulan April 2019 ini.

“Progres pembangunan underpass bandara NYIA sudah berjalan bagus selama dua bulan ini. Sekarang kami bekerja hingga sekitar 10 segmen atau 330 meter,” paparnya kepada Tribunjogja.com, Jumat (25/1/2019) lalu.

Sidik menjelaskan, pengerjaan proyek tersebut dilembur dalam tiga shift selama 24 jam per harinya.


Proyek tersebut meskipun berjalan dengan bagus, namun kendala teknis dan non teknisnya tetap ada.

Diantaranya adalah faktor hujan lebat yang terus mengguyur Yogyakarta.

Hal tersebut berdampak pada pengerjaan proyek.

“Kalau hujan deras tidak berhenti-henti kami tutupin materialnya, khawatirnya memang nanti ada air masuk ke terowongan,” ulasnya.

Pihaknya pun mengatakan jika persoalan teknis dan non teknis sudah bisa diatasi.

Pihaknya pun berencana secepatnya untuk berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata mengenai ornamen yang ada dalam underpass tersebut.

“Kami utamakan untuk budaya lokal tetap bisa diakomodir. Kami akan berkoordinasi secepatnya,” ulasnya. (*)

Read More

Lebih dari Separo Desa di Kulon Progo Belum Anggarkan Dana untuk Perpustakaan Desa - Tribun Jogja

TRIBUNJOGJA.COM - Peran pemerintah desa dalam memajukan Perpustakaan Desa (Perpusdes) dinilai masih sangat kurang.

Dari 87 desa dan satu kelurahan di Kulon Progo, separuhnya belum menganggarkan dana untuk menyokong Perpusdes.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kulon Progo dalam surveinya pada 2018 lalu menemukan data bahwa 57 persen desa belum menganggarkan dana desa untuk pemenuhan sarana dan prasarana perpusdes.

Pemerintah berusaha mendorong partisipasi aktif desa kepada perpusdes dengan terus mensosialisasikan Permendes PDT 2017 yang berisi kewajiban pengembangan perpusdes lewat skema dana desa sebagai program prioritas.

"Kami berusaha terus mendorong eksistensi perpusdes dengan Permendes tersebut meski sekarang rata-rata perpusdes sudah aktif," kata Kepala Bidang Perpustakaan DPK Kulon Progo, Sarjana, Minggu (27/1/2019).

Dari hasil survei, DPK mendapati hanya ada tiga perpusdes yang masuk kategori A atau baik. Yakni Perpusdes Swapustaka di Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap; Tunas Bangsa, Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo dan Sidodadi, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap. Ketiganya dinilai memenuhi tujuh kriteria mulai dari gedung, komputer, akses internet, koleksi buku, tenaga pengelola, jam layanan, serta anggaran.(tribunjogja)

Read More

Pemkab Klungkung Belajar Ekonomi Kerakyatan hingga ke Kulon Progo, Ini yang Mereka Peroleh - Tribun Bali

TRIBUN-BALI, SEMARAPURA - Pemkab Klungkung dalam beberapa hari belakangan, tengah getol untuk menertibkan toko waralaba berjejaring di wilayahnya.

Setelah sempat menutup beberapa toko waralaba karena izinnya telah lama mati, Pemkab Klungkung berencana akan mengerjasamakan toko-toko itu dengan Koperasi/Bumdes.

Guna memantapkan rencana itu,Bupati Klungkung Nyoman Suwirta beserta beberapa OPD terkait, Jumat (25/1/2019) menyambangi Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogjakara untuk belajar pembentukan Tomira (Toko Milik Rakyat).

Dalam kunjungan itu, Pemkab Klungkung diterima langsung Bupati Kulon Progo Dr. H. Hasto Wardoyo.

Dalam penjelasannya, Bupati yang memiliki latar belakang dokter spesialis kandungan itu banyak menekankan tentang ideologi ekononi kerakyatan.

Ia menekankan bagaimana perputaran ekonomi seharusnya berputar di daerah.

"Awalnya apa yang saya lakukan, sempat menjadi pro kontra. Saya melihat jika dibiarkan menjamur, toko waralaba berjejaring ini justru merugikan kita. Perputaran ekonomi tidak ada di daerah, dan keuntungan sepenuhnya lari ke luar (pengusaha)," ungkap Hasto Wardoyo.

Melihat kondisi ini, pihaknya bersama legislatif sejak beberapa tahun lalu membuat Perda yang mengatur kerja sama antara toko waralaba berjejaring dengan koperasi setempat. Melalui kerja sama itu, setiap toko wara laba berjejaring mampu dikelola koperasi dan dinamakan Tomira (Toko Milik Rakyat)

"Melalui toko itu, juga wajib memasarkan hasil UMKM dari masyarakat Kulon Progo. Dulu yang kita hanya jual pucuk teh ke pengepul, sekarang bisa menjual produk teh siap seduh di Tomira. Demikian juga kopi dan lainnnya. UMKM makin produktif, karena didukung dengan pemasaran," jelasnya.

Tidak hanya itu, ideologi ekonomi kerakyatan yang ditekankan Hasto dikonsep dengan sesederhana mungkin.

Read More