Mohon perhatiannya, semua isi berita diblog ini adalah disalin dari berbagai sumber. Dan hanya sebagai arsip pribadi dan Group Komunitas Warga Kulon Progo.

Seluruh informasi termasuk iklan diblog ini bukan tanggung jawab kami selaku pemilik blog. Kami hanya Memberikan tempat kepada para pengiklan dan sebagai ,media sharing


 tarif jasa kami
KEMBALI KE HALAMAN AWAL – LC FOTOKOPI  *  TARIF JASA FOTOKOPI, PRINT, SCAN, KETIK, PRINT , DLL.   *   MELAYANI PRINT, PRINT COPY SECARA ONLINE


06 September 2016

Pengelola Minta Dibangun Jembatan


Ilustrasi pohon mangrove (JIBI/Solopos/Dok.)

Harianjogja.com, KULONPROGO – Masyarakat pengelola hutan mangrove di Pedukuhan Pasir Kadilangu, Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, segera membangun jembatan yang menghubungkan dengan Pedukuhan Nglawang untuk mengantisipasi konflik pemungutan retribusi.

 
Ketua Kelompok Pantai Kadilangu Suparyono di Kulonprogo,  mengatakan sejak tiga minggu terakhir, warga Desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Purworejo melakukan pemungutan bagi pengunjung yang akan masuk tempat wisata hutan mangrove yang ada di Desa Jangkaran sehingga menyebabkan wisatawan mengeluhkan besarnya tingginya retribusi.

"Kami tidak tahu apa latar belakang dan dasar peungutan tersebut. Kami belum pernah diajak rembugan. Yang jelas kami merasa risih dengan adanya tempat pemungutan ini," kata Paryono seperti dikutip Antara, Senin (5/9/2016).

Akibat adanya dua tempat penarikan pungutan untuk masuk tempat wisata hutan mangrove di Pedukuhan Pasir Kadilangu, Desa Jangkaran, Kecamatan Temon pengelola setempat merasa resah. Mereka sering dikomplain pengunjung yang harus membayar dua kali. Oleh karenanya, warga berharap pemerintah segera membangun jembatan yang menghubungkan pedukuhan tersebut dengan Pedukuhan Nglawang.

 
Hal itu terungkap saat Komisi IV DPRD Kabupaten Kulon Progo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke wilayah yang berlokasi di sebelah barat Kali Bogowonto tersebut.

Untuk mengembangkan objek wisata tersebut, lanjut Paryono, satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah dengan membangun jembatan yang melintasi Kali Bogowonto sepanjang sekitar 230 meter.

"Sehingga jalan menuju hutan mangrove tidak harus melewati Desa Jogoboyo," katanya.

Sekretaris Kelompok Pantai Pasir Kadilangu Sugiyarto, saat penanaman seribu pohon di lokasi tersebut, GKR Hemas menyatakan sanggup untuk memperjuangkan pembangunan jembatan. Namun, kata dia, sampai sekarang belum ada kabarnya.

"Kami berharap DPRD bisa memperjuangkan agar pembangunan bisa segera terealisasi," kata Sugiyarto.

Editor: Sumadiyono | 

Share:

Milad Muhammadiyah di Kulonprogo sebagai Silaturahmi Akbar Bukan Ajang Konsolidasi Politik



Suasana jamaah salat Idul Fitri 2016 di Alun-alun Utara, Rabu (6/7/2016). Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir bertindak sebagai imam dan khotib bagi ibadah yang diikuti oleh ribuan jama'ah tersebut. (Uli Febriarni/JIBI/Harian Jogja)
 
Harianjogja.com, KULONPROGO-Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kulonprogo akan menyelenggarakan silaturahmi akbar warga Muhammadiyah se-Kulonprogo di Stadion Cangkring Wates, Sabtu (10/9/2016) mendatang. Panitia memastikan tidak ada materi bermuatan dukungan politik terhadap pihak tertentu yang akan disinggung dalam acara itu.
Selain memperingati milad Muhammadiyah, silaturahmi akbar juga digelar dalam rangka konsolidasi organisasi sesuai amanat muktamar Muhammadiyah pada 2015 lalu. Panitia menargetkan setidaknya ada 10.000 warga Muhammadiyah Kulonprogo yang memadati Stadion Cangkring.

Sejumlah tokoh juga diundang secara khusus, seperti Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM) Haedar Nashir dan Amien Rais selaku mantan Ketua Umum PPM.

"Sebanyak 10.000 orang itu diantaranya dari kader di tingkat Pimpinan Ranting Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, hingga perwakilan pelajar Muhammmadiyah seluruh Kulonprogo," kata Ketua Panitia, Agung Mabruri Asrori, Senin (5/9/2016).
Agung memaparkan, silaturahmi akbar sengaja dilaksanakan bertepatan dengan 8 Dzulhijah atau hari kelahiran Muhammadiyah berdasar tahun hijriyah. Menurutnya, peringatan milad Muhammadiyah di Kulonprogo sebelumnya tidak pernah menghadirkan semua komponen warga Muhammadiyah. Dia berharap momen itu dapat meningkatkan semangat dan kebersamaan dalam menjalankan dakwah Islam.

Agung lalu mengungkapkan, sejumlah tokoh lain juga dihadirkan sebagai tamu undangan. Diantaranya Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zukifli Hasan, dua mantan Bupati Kulonprogo Toyo Santoso Dipo dan Hasto Wardoyo, serta mantan Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo.

Hal itu diakui bisa menimbulkan persepsi tertentu terkait sikap Muhammadiyah dalam Pilkada 2017 mendatang. Meski begitu, Agung menegaskan tidak ada muatan politik yang mendompleng silaturahmi akbar. "Meski ada mantan bupati dan wakil bupati, acara besok tidak dalam rangka Pilkada maupun kegiatan politik lainnya," ujar Agung.

Sekretaris panitia silaturahmi akbar, Sri Agung Pangarso menambahkan, kegiatan pembukaan bakal dimeriahkan dengan atraksi dari 600 pesilat tapak suci Muhammadiyah. Mereka berasal dari kalangan pelajar jenjang SD hingga SMA/SMK se-Kulonprogo.

Panitia juga menyediakan bazar di kawasan Stadion Cangkring untuk meramaikan acara. "Warga Kulonprogo selain dari Muhammadiyah juga boleh ikut. Saat ini tinggal delapan kapling yang masih kosong," ucap dia.

Editor: Nina Atmasari |
Share:

PKS Resmi Merapat Incumbent

Harianjogja.com, WATES-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan bakal calon Hasto Wardoyo dan Sutedjo di Hotel King, Wates, Kulonprogo, Senin (5/9). Dengan demikian, jumlah partai yang telah mendukung pasangan incumbent tersebut semakin banyak. Namun, PKS tidak ingin disebut hanya cari aman dengan merapat ke koalisi yang awalnya terjalin antara PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
 
Wakil Ketua Koordinator Wilayah Dakwah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Setiaji Heri Saputra mengungkapkan pernyataan tersebut usai acara deklarasi, Senin petang. Dia menegaskan, ada beberapa pertimbangan yang menjadi alasan mereka menjatuhkan pilihan kepada pasangan incumbent yang bukan termasuk kader PKS.

Setiaji mengatakan, DPP PKS telah menerima dan menimbang masukan dari pengurus di tingkat Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW). Mereka juga menjaring aspirasi dari seluruh kader, rata-rata memberikan tanggapan positif bagi Hasto dan Sutedjo. Rekomendasi untuk keduanya kemudian diterbitkan sejak dua pekan lalu. Dia berharap, keputusan tersebut dapat ditindaklanjuti dan mendatang dukungan dari seluruh jajaran pengurus dan kader.

Paska deklarasi pasangan Hasto dan Sutedjo oleh PDI Perjuangan bersama PAN pada awal Agustus lalu, langkah serupa diikuti Partai Golkar pada pekan berikutnya. Pasangan itu seakan di atas angin karena beberapa partai lain juga dikabarkan segera memberikan dukungan. Menanggapi hal itu, Setiaji menyatakan PKS tidak cuma sedang mengikuti arus. Rekomendasi bahkan sebenarnya bisa jatuh kepada orang lain apabila hasil internal partai tidak menghendaki incumbent. "Kalau memang dia bagus dari sisi elektabilitas tapi hasil laporan kami tidak baik, kami tidak akan merekomendasikan," ujar Setiaji.

 
Ketua DPW PKS DIY, Muhammad Darul Falah mengatakan ada tiga pertimbangan utama yang membuat rekomendasi jatuh pada Hasto dan Sutedjo. Pertama, kepemimpinan dan kinerja keduanya dianggap baik selama lima tahun belakangan. Kerja sama dengan PKS pun terjalin baik meski partai itu tidak memberikan dukungan politik pada Pilkada 2011 lalu. Aspirasi sebagian besar kader dan simpatisan PKS juga disebut menginginkan incumbent kembali maju. "Ini juga hasil musyawarah kepengurusan berjenjang hingga tingkat pusat," ucap dia.

Editor: Sumadiyono |
Share:

03 September 2016

Warga Penggarap PA Ground Minta Bagian Kompensasi



KULONPROGO – Warga penggarap lahan Paku Alam Ground (PAG) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Penggarap Lahan Pesisir (FKPLP) mendatangi Gedung Pemkab Kulonprogo, kemarin (1/9). Mereka menggelar aksi menuntut kompensasi ganti rugi lahan Bandara Temon.

Menyertakan sejumlah atribut berisi tuntutan, mereka juga menggelar orasi dengan penjagaan aparat kepolisan. Sejumlah perwakilan penggarap dipersilakan masuk dan bertemu Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, Astungkoro untuk berdiskusi.

Ketua FKPLP Sumantoyo mengatakan, ganti rugi yang akan diterima Puro Pakualaman dengan nilai miliaran rupiah itu merupakan dampak hasil pengolahan lahan oleh para penggarap. Selama ini penggarap mengembangkan tanah PAG yang sebelumnya tidak produktif.

"Nilai produksi tanah yang kemudian naik inilah kemudian menjadi dasar tim appraisal memberikan ganti rugi pada Puro Pakualaman. Jadi sudah sepatutnya kami mendapatkan kompensasi," kata Sumantoyo.

Jika lahan PAG dibiarkan tidak tergarap, maka tidak mungkin Puro Pakualaman akan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 727 miliar. Sementara Kadipaten Puro Pakualaman selama ini hanya membiarkan lahan tersebut begitu saja.

Menurut Sumantoyo, jika tidak diolah lahan PAG di kawasan pesisir hanya berkisar Rp 150.000 per meter persegi. Sementara ketika sudah diolah harga lahannya naik menjadi berkisar Rp 450.000 per meter persegi.

"Tercatat, ada sekitar 855 penggarap yang mengerjakan PAG. Keseluruhannya merupakan warga Desa Glagah, Palihan, Sindutan, dan Jangkaran Kecamatan Temon. Kami minta kompensasi setengah atau sepertiga dari nilai ganti rugi lahan. Kami berharap sebelum 14 September atau saat pembayaran dilakukan kepastian itu sudah ada," kata Sumantoyo.

Astungkoro mengatakan aspirasi warga akan diteruskan ke Puro Pakualaman. Pejabat Bupati Kulonprogo Budi Antono juga sudah mengagendakan pertemuan lebih lanjut untuk memediasi keinginan warga.

"Beragam alasan yang sudah dipaparkan warga penggarap ini akan kami sampaikan ke Puro Pakualaman. Namun keputusan berapa nilai kompensasi sepenuhnya itu menjadi hak Puro Pakualaman," kata Astungkoro. (tom/iwa/ong)
Share:

Lapangan Giriyono Jadi Parkiran Pengunjung Kalibiru


 


KULONPROGO – Lapangan Girinyono, Sendangsari, Pengasih menjadi tempat parkir pengunjung Kalibiru. Perubahan fungsi itu dikeluhkan warga karena tanpa sosialisasi.

Tokoh masyarakat Girinyono, Sukardi mengatakan warga tidak pernah diajak berembuk. Sebagian warga yang menamakan dirinya Pokdarwis Pro Menoreh melakukan langkah tanpa izin warga lain.

"Aktivitas warga terganggu. Warga sepakat, fungsi lapangan dikembalikan seperti semula," tegas Sukardi.

Persoalan ini sempat diklarifikasi ke Kepala Dukuh Girinyono, Sabar, namun nihil. Senin (22/8), warga kembali melakukan pertemuan membahas penggunaan lapangan.

"Intinya warga menolak, karena mengganggu aktivitas olahraga, merusak struktur tana lapang, meresahkan masyarakat dan menghilangkan fungsi lapangan," kata Sukardi.

Warga membuat surat penolakan ke Camat. ''Kami kirimkan pula ke Koramil, Polsek Girimulyo. Namun belum ada tindak lanjutnya," keluh Sukardi.

Salah seorang wisatawan, Jarwan menyatakan, cara menarik wisatawan kurang tepat. Pengunjung ditakut-takuti dengan kondisi medan dan jalur yang sempit dan rawan kecelakaan. Disarankan menggunakan parkir di lapangan tersebut.

"Padahal, namanya wisatawan itu akan lebih puas sampai di atas membawa kendaraan sendiri. Seharusnya jangan seperti itu. Bagi mereka itu keuntungan, tetapi bagi kami justru terganggu karena ditakut-takuti," kata wisatawan asal Jogjakarta itu.

Bendahara Pokdarwis Pro Menoreh Karadiman mengatakan, sudah berkoordinasi dengan warga. Aktivitas mereka dimulai pukul 10.00 saat siswa usai olahraga, sore hari sebelum dipakai sepakbola.

Kepala Dinas Parpora Kulonprogo Krissutanto mengatakan, pihaknya tidak berwenang untuk menyelesaikan permasalah antar warga tersebut. Masalah yang muncul itu harus dikoordinasi dengan Camat Pengasih dan Kokap. (tom/iwa/ong)

Share:

Diserang Ulat Daun, Petani Brambang Merugi



 
KULONPROGO – Petani bawang merah (brambang) di Desa Demangrejo dan Sri Kayanganan, Kecamatan Sentolo, Kulonprogo mengeluhkan serangan hama ulat daun. Jika tidak tertangani, petani terancam gagal panen.

''Serangan ulat daun selalu terjadi setiap musim tanam. Sulit dibasmi karena berlindung di sela-sela daun, jika terserang daun memutih, pupus dan mati,'' kata Tujiyo, 45, petani bawang merah warga Pedukuhan Belik, Demangrejo, Sentolo, kemarin (31/8).

Serangan hama harus diantisipasi agar tidak meluas. Petani juga harus rajin melakukan penyemprotan pestisida. Selain itu juga mencari ulat secara manual dengan tangan.

"Harus disemprot secara rutin pagi dan siang, karena ulat sering berlindung di daun bawang. Dua tahun lalu, serangan hama ini membuat saya gagal panen, ulatnya banyak sekali dan sulit dibasmi," kata Tujiyo.

Petani lain, Samidi mengatakan, hama ulat daun berasal dari kupu-kupu. Selain ulat daun, ada lagi jenis ulat grayak yang menyerang saat tanaman bawang merah mendekati panen.

"Ulat Grayak beda lagi, bentuknya lebih besar dan pendek. Dia tidak hanya memakan daun tetapi juga memakan pokok, menggerek batang hingga habis, setelah makan bersembunyi ke tanah, ulat ini juga sulit dibasmi," kata Samidi.

Marnijah, 60, warga pedukuhan Kijan, Demangrejo, Sentolo mengungkapkan, petani biasa menanam bawang merah saat musim kemarau atau Musim Tanam (MT) III. Produksi bawang merang di Sri Kayangan dan Demangrejo memang sudah cukup dikenal kualitasnya.

"Saya memiliki lahan seluas 1.400 meter persegi, saya tanami 165 ribu bibit bawang merah lokal. Saat ini umurnya sudah 20 hari, panen kalau usianya sudah 60 hari-65 hari," ungkapnya.

Rata-rata petani bawang di Sri Kayangan dan Demangrejo membuat benih sendiri. Caranya, tidak semua hasil panen dijual, sebagian dipilih yang kualitasnya bagus. Setelah disimpan tiga bulan lalu disemai, kemudian baru ditanam.

Saingan terbesar petani bawang merah di Kulonprogo yakni petani bawang merah di Brebes, Tegal, Nganjuk dan Probolinggo.

"Harganya relatif stabil kalau pas bagus bisa mencapai Rp 40 ribu-Rp 50 ribu per kilogram. Tidak jarang pedagang dari luar daerah datang menebas bawang merah ke Kulonprogo. Kualitas bawang kami sudah lama diakui pasar," kata Marnijah. (tom/iwa/ong)

  
Share:

Soal Traktor Mangkrak, Ini Kata Kepala Dispertahut

 

Harianjogja.com, KULONPROGO — Bantuan traktor roda empat dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementeriaan Pertanian untuk Kelompok Tani Subur Raharjo, Girinyono, Sendang Sari, Pengasih mangkrak. Padahal bantuan yang bersumber dari APBN 2015 tersebut telah disalurkan sejak Februari 2015 silam bersamaan dengan empat pompa air.
 
Kepala Dinas Pertanian Kehutanan  (Dispertahut) Kulonprogo, Bambang Tri Budi membenarkan alat pertanian tersebut merupakan bantuan dari pusat yang telah dibagikan ke sejumlah kelompok tani.

"Masalahnya karena belum dirakit jadi belum dimanfaatkan,"jelasnya, Jumat (2/9/2016)

Menurut dia, sebenarnya kesepakatan dengan perusahaaan penyedia alat seharusnya alat sudah harus siap dipakai.


Dia mengatakan akan berkomunikasi dengan perusahaan terkait untuk merakit traktor tersebut. Selain itu, jika memang alat traktor tersebut tidak sesuai dengan kondisi lahan maka alat tersebut akan diambil alih dan disalurkan ke kelompok lainnya yang membutuhkan.

Dispertahut Kulonprogo sendiri memberlakukan teguran secara berkala sebanyak tiga kali bagi kelompok tani yang tidak memanfaatkan bantuan alat pertanian yang diberikan. Apabila tidak digunakan maka pemerintah berhak mengambil kembali bantuan tersebut.

"Tidak masalah diambil daripada alatnya tidak berfungsi,"ujarnya.

Editor: Mediani Dyah Natalia |
Share:

2 Objek Wisata Mangrove Ada 3 Pengelola, Bisa Timbul Konflik



Harianjogja.com, KULONPROGO-Pengelolaan objek wisata mangrove di Desa Jangkaran, Temon diharapkan dapat disatukan. Hal ini dirasa penting guna menghindari gesekan kepentingan yang menghasilkan konflik internal warga Kulonprogo.

 
Hal tersebut dinyatakan oleh Akhid Nuryati, Ketua DPRD Kulonprogo pasca pertemuan dengan sejumlah SKPD, Kamis (1/9/2016). Menurutnya, selama ini terdapat 2 objek wisata serupa di desa tersebut yakni Pasir Mendhit dan Pasir Kadilangu. Dari 2 lokasi wisata ini, terdapat 3 kelompok pengelola objek wisata yang terpisah.

"Kurang bagus karena bisa menghasilkan konflik, sebaiknya disatukan," jelasnya.

Ia juga berharap agar perangkat desa tersebut mengakomodasi hal tersebut. Penyatuan sejumlah kelompok pengelola ini juga masih bisa didiskusikan untuk mendapatkan format yang paling sesuai.

 
Setelah itu, Akhid menilai bahwa koordinasi berikutnya bisa dilakukan dengan Desa Jogoboyo, Purworejo Jawa Tengah mengenai pungutan di jalan masuk objek wisata.

Selain gagasan membeli lahan sebagai jalur masuk ke desa paling ujung Kulonprogo ini, pembangunan jembatan juga bisa menjadi alternatif jangka panjang.

Camat Temon, Joko Prasetya mengatakan bahwa ia akan segera mengumpulkan sejumlah pihak terkait pada pekan ini. Namun, ia membenarkan bahwa pengelolaan terpusat akan menjadi solusi yang baik bagi kedua objek wisata yang serupa ini. "Saya akan koordinasi dulu, dengan pengelola, perangkat desa," ujarnya.

Editor: Nina Atmasari | 
Share:

02 September 2016

Pertanian Kulonprogo mendapatkan dukungan dari Kodim setempat



Harianjogja.com, KULONPROGO-Kodim 0731/Kulonprogo menyediakan fasilitas alat dan mesin pertanian (alsitan) untuk membantu petani mengolah lahannya. Alat tersebut tidak disewakan, meski ada biaya perawatan yang perlu diberikan petani saat meminjamnya.

Alsitan yang bisa diakses oleh petani Kulonprogo antara lain 17 traktor roda dua, dua traktor roda empat, dan 14 mesin pompa air. Komandan Kodim 0731/Kulonprogo, Letkol Arm Teguh Tri Prihanto Usman mengatakan, petani hanya perlu mengajukan surat permohonan pemakaian melalui babinsa di wilayah masing-masing.

Sebagai antisipasi adanya penyalahgunan, surat tersebut juga mesti dilampiri fotokopi pengukuran kelompok tani dan identitas ketua kelompok. "Kalau ada yang membutuhkan, silakan diajukan," kata Teguh, Rabu (31/8/2016).

Teguh lalu menegaskan, tidak ada biaya sewa yang dibebankan kepada petani. Namun, ada kompensasi berupaya biaya perawatan yang diklaim tidak memberatkan petani. Menurutnya, biaya perawatan dibutuhkan agar layanan tersebut bisa dilakukan secara berkelanjutan. Alsistan juga perlu dirawat agar awet dan dapat dimanfaatkan lebih lama.

"Ini fungsinya untuk membantu jadi tidak dibuat memberatkan. Kalau di luar dia perlu sewa dengan biaya Rp1.000, biaya perawatan kami paling cuma Rp500," ujar dia.

Teguh menambahkan, layanan peminjaman alsistan telah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Sejauh ini, ada sejumlah kelompok tani yang telah mengaksesnya, yaitu dari wilayah Kalibawang, Nanggulan, Lendah, Galur, dan Panjatan. Petani bahkan bisa meminta bantuan babinsa untuk membantu proses pengolahan lahan pertanian kelompok.

Sebelumnya, Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertahut) Kabupaten Kulonprogo menyatakan ada kekurangan alat pertanian berupa traktor hingga mencapai 231 unit. Kepala Dispertahut Kulonprogo, Bambang Tri Budi Harsono menilai kondisi itu dapat mengganggu efektivitas pengolahan lahan pertanian.

Idealnya, satu unit traktor dibutuhkan untuk mengolah lahan pertanian seluas 10 hektare (ha). Kulonprogo sendiri membutuhkan setidaknya 1.030 unit traktor karena luas pertaniannya diketahui mencapai sekitar 10.300 ha.

Namun, jumlahnya kini baru mencapai 799 unit. Beberapa diantaranya juga sudah dalam kondisi hampir rusak sehingga sering mogok saat dipakai untuk membajak sawah. Menurutnya, bantuan alsistan yang dari selain pemerintah jelas bermanfaat bagi petani.

Editor: Nina Atmasari |
Share:

WASPADA VIRUS ZIKA Pemkab Kulonprogo Galakkan Gerakan PSN



Harianjogja.com, KULONPROGO – Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo, mengimbau petugas kesehatan dan masyarakat mewaspadai merebaknya virus zika yang sedang menyebar di Singapura.
 
Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Kulonprogo Baning Rahayujati seperti dikutip Antara, Kamis (1/9/2016), mengatakan kewaspadaan terhadap virus zika seperti halnya kewaspadaan kewaspadaan terhadap penyakit demam berdarah dengue (DBD).

"Virus Zika juga ditularkan melalui gigitan nyamuk aedes, dapat dalam jenis aedes aegypti untuk daerah tropis. Yang berisiko terinfeksi virus zika adalah siapapun yang tinggal atau mengunjungi area yang diketahui terdapat virus zika memiliki risiko untuk terinfeksi termasuk ibu hamil," kata Baning.

Ia mengatakan gejala penyakit virus zika juga mirip dengan penyakit demam berdarah yaitu demam, kulit berbintik merah, sakit kepala, nyeri sendi, nyeri otot, sakit kepala, kelemahan dan terjadi peradangan konjungtiva.


 
Dengan demikian, langkah pencegahan yang perlu dilakukan adalah menghindari kontak dengan nyamuk, melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) menguras dan menutup tempat penampungan air, serta memanfaatkan atau melakukan daur ulang barang bekas.

Ditambah dengan melakukan kegiatan pencegahan lain seperti menabur bubuk larvasida, menggunakan kelambu saat tidur, menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk.

Selanjutnya, Baning berpesan untuk tidak resah secara berlebihan demikian juga pada saat memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

"Penyakit ini kerap kali sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan pengobatan medis. Pada kondisi tubuh yang baik penyakit ini dapat pulih dalam tempo 7-12 hari," kata dia.

Editor: Sumadiyono 
Share:

BERITA KULON PROGO TERBARU

SITEMAP