Siswa SD Ubah Sekolah Gersang Jadi Rindang

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA -Para siswa SDN Kalimenur Sentolo berkumpul
dalam kelompok-kelompok kecil di belakang sekolah, Rabu (27/5/2015)
siang.
Mereka bersama-sama membuat pupuk kompos dan kerajinan dari dedaunan
kering dan barang bekas.
Tugas-tugas itu mereka kerjakan sesekali di sela-sela kegiatan belajar
mengajar. Namun tugas pokok harian mereka, selain belajar, adalah
mengumpulkan dan memungut sampah di sekitar sekolah.
Sampah daun kering mereka pilah dan olah menjadi kompos untuk memupuk
tanaman serta kebun sekolah.
Dalam waktu empat tahun, sekolah yang pada 2011 lalu masih gersang,
kini menjadi rindang penuh tanaman bunga dan obat-obatan. Semua itu
berkat tangan-tangan siswa bersama para guru yang peduli lingkungan.
Perjuangan mereka selama empat tahun menjadi sekolah berwawasan
lingkungan pun menunjukkan hasilnya.

Selain menjadi sekolah yang ramah lingkungan, kali ini mereka terpilih
mewakili Kulonprogo maju penilaian Sekolah Adiwiyata tingkat DIY.
Di sela-sela penilaian oleh tim dari DIY dan Kulonprogo, Rabu siang,
itu para siswa menunjukkan kebolehannya mengolah dedaunan kering dan
sampah plastik menjadi kompos dan kerajinan.
Di belakang sekolah itu, Nanda terlihat meremas-remas sampah daun
kering bersama belasan siswa lainnya yang membentuk lingkaran.
Teman lainnya, Rohmad Hermanto juga melakukan hal yang sama.
"Setiap hari mengumpulkan sampah. Kadang bawa kotoran sapi ke sekolah.
Ini menyenangkan karena bisa belajar membuat kompos," katanya.
Nia, siswi berambut kemerah-merahan yang duduk bersama empat temannya
di paling pojok mengerjakan kerajinan tas.
Sementara, sejumlah siswa lainnya membuat piring buah berbahan tutup
minuman kemasan dan topeng dari bubur kertas bekas.

Semua kegiatan siswa dan guru itu menyertai penilaian Adiwiyata di
sekolah tersebut pada Rabu siang itu. Guru pendamping, Alzizul Arifin,
mengatakan selama ini nyaris tidak ada bakar-membakar sampah di
sekolah.
Semua sampah baik daun kering mapun plastik bekas dikumpulkan untuk diolah.
"Sekolah membiasakan peduli lingkungan sejak lama. Saat datang,
istirahat, dan pulang, mereka mengumpulkan sampah, kadang bawa kotoran
sapi. Dalam dua bulan pupuk kompos dalam tong siap untuk memupuk
tanaman di sekolah. Sampah plastik buat kerajinan, yang tidak bisa
diolah kami jual," kata Azizul, saat mendampingi siswa di sela-sela
penilaian tersebut.
Tak heran, sekolah yang dulu gersang tanpa tanaman itu kini mulai
tampak rindang. Sekolah itu bahkan memiliki kebun obat-obatan
tradisional semacam tanaman jahe dan sebagainya.
Kepala SDN Kalimenur, Karsiyem, mengatakan perintisan sekolah
Adiwiyata dilakukan sejak empat tahun lalu.
"Ada empat komponen Adiwiyata, terkait kebijakan sekolah soal
lingkungan, kurikulum, pendidikan lingkungan berbasis partisipatif,
dan pendidikan ramah lingkungan," katanya.
Kepala KLH Kulonprogo, Suharjoko, menyebut di Kulonprogo saat ini
terdapat tiga sekolah Adiwiyata mandiri, yakni SD 4 Wates, SMK 1
Wates, dan SD Kembangmalang.

"Ada juga sekolah Adiwiyata tingkat nasional SMA 1 Temon dan sekolah
Adiwiyata DIY SD Temon," tuturnya.( tribunjogja.com)

Read More

Para Carik Khawatir Turun Kelas

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Sekitar 69 sekretaris desa (Sekdes)
berstatus PNS di Kulonprogo bakal ditarik dari pemerintahan desa untuk
mengisi jabatan staf kecamatan dan pemerintah kabupaten.
Wacana yang muncul pascapenerapan UU 6/2014 tentang Desaini praktis
membuat kalangan sekdes PNS khawatir bakal "turun kelas".
Penarikan sekdes menjadi pegawai biasa di kecamatan ini merupakan
buntut dari aturan dalam undang-undang desa yang menyatakan carik atau
sekretaris di pemerintahan desa bukan lah PNS.
Carik desa diatur pengangkatannya berdasarkan pemilihan dari unsur
masyarakat. Sementara, sekdes PNS selanjutnya bakal ditarik sebagai
pegawai di kecamatan dan kabupaten.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Yuriyanti, mengatakan saat ini
di Kulonprogo terdapat 69 sekdes berstatus PNS.
Mereka rencananya akan ditempatkan di kecamatan dan kabupaten. Hal itu
menurutnya berdasarkan hasil koordinasi dengan para camat.
Disebutkan, banyak yang meminta agar para sekdes PNS ditempatkan
sebagai staff kecamatan.

Jika carik desa akan diisi berdasarkan pemilihan, para sekdes PNS itu
dibutuhkan sebagai pejabat fungsional di kecamatan yang selama ini
dinilai masih kurang.
"Penarikannya belum. Baru kami inventarisasi keingingannya dengan
melayangkan surat ke kecamatan, apakah ditarik atau mau tetap menjadi
sekdes," kata Yuriyanti, Rabu (27/5).
Merespon wacana tersebut, beberapa sekdes PNS beberapa waktu lalu
menyampaikan keluhan kepada anggota DPRD. Sekdes Jatisarono Nanggulan,
Juhari, menyampaikan bahwa aturan tersebut membuatnya pasrah.
Jika semula sebagai sekdes memiliki kewenangan, misal membubuhkan
tandatangan yang diakui masyarakat, kelak hal itu tidak akan terjadi
saat menjadi staf kecamatan.
Demikian juga diungkapkan Sekdes Karangwuni, Sukimin. Dia sebagai
sekdes PNS berijasah sarjana mengaku sebenarnya lebih memilih menjadi
carik di desa.
Sementara Sekdes Sukoreno, Bambang Priyantono, mengatakan jabatan
sekdes yang ditarik dari desa hanya akan menjadi pegawai golongan IIC.
Beberapa hal tersebut tentu membuat para sekdes PNS kebingungan.
Selain kemudian harus beradaptasi dengan lingkungan kerja baru, mereka
kemungkinan akan menjadi pegawai berpangkat rendah. "Blangko edaran
rencana penarikan sekdes PNS sudah disampaikan kepada desa," katanya.

Anggota DPRD Kulonprogo, Suprapto, mengatakan sebenarnya para sekdes
PNS tidak perlu merasa resah. Pasalnya, mereka tetap dapat memilih
penempatan.
Selama ini, menurutnya, bahkan ada sekdes berusia tua namun tetap
dipertahankan sebagai sekdes. Dia pun menyatakan mereka tetap dapat
memilih menjadi sekdes.
( tribunjogja.com)

Read More

Belasan Makanan Kadaluarsa Ditemukan Masih Dijual di Pasar Ngentakrejo

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO -Razia jelang bulan Ramadan oleh tim
gabungan dilakukan di sejumlah pasar dan toko di Kulonprogo. Dari
operasi ini, berhasil terungkap temuan belasan makanan kemasan
kadaluarsa, Rabu (27/5/2015).
Meski produk makanan kemasan itu sudah lewat masa berlakunya, namun
petugas menemukannya berada di etalase toko kompleks pasar di
Ngentakrejo, Lendah.
Temuan makanan kadaluarsa itu berupa minuman soda, aneka bumbu instan
kemasan, susu bayi kemasan sachet dan beberapa kemasan lainnya.
Petugas tidak menyitanya namun mengembalikan kepada pemilik toko agar
segera menggantinya dengan produk yang baru.
Seorang pemilik toko, Yuwono, mengatakan temuan produk kemasan yang
kadaluarsa di tokonya baru pertama kali. Sebelumnya, dia mengaku
selalu cermat melakukan cek produk dagangannya. Sebulan sebelumnya dia
bahkan sudah meminta sales untuk mencek tanggal berlakunya produk di
toko tersebut.
"Saya sudah minta cek. Tapi sepertinya waktu itu sales buru-buru
sehingga ada yang kelewatan belum dicek," ujar Yuwono, saat tim
gabungan mendatangi tokonya, Rabu (27/5/2015).
Tim gabungan tersebut terdiri atas anggota Satpol PP, Dinas Kesehatan,
Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Disperindag dan dinas
terkait lainnya. Tim bergerak sejak pagi menyisir pasar tradisional
serta toko di sekitarnya. Kasi Meterologi dan Perlindungan Konsumen
Disperindag ESDM Kulonprogo, Sungkono, mengatakan inspeksi di pasar
wilayah Ngentakrejo menemukan produk kadaluarsa. Menurutnya,
pemeriksaan juga dilakukan di lima tempat lainnya.
"Ada yang rusak juga kemasannya tetapi masih dipajang di etalase," katanya.
Menurutnya, temuan makanan kadaluarsa juga ada di kios di Pasar
Brosot. Di sekitar pasar ini, petugas juga memeriksa ikan asin serta
daging. Meski demikian, tim tersebut tidak menemukan ikan atau daging
berformalin.
"Hasil ujinya negatif," tutur Kasi Perizinan dan Pengembangan Usaha
Diskepenak Kulonprogo, Lely Marwati.(*)

Read More

LAPORAN KEUANGAN KULONPROGO : Penyajian Aset Tetap Masih Jadi Catatan

Harianjogja.com, WATES-Pemkab Kulonprogo memperoleh opini wajar tanpa
pengecualian (WTP) untuk kedua kalinya. Pencapaian tersebut
berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan PePenyajian Aset
Tetap Masih Jadi Catatan meriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan DIY
terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kulonprogo tahun
anggaran 2014.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)
Kabupaten Kulonprogo Rudiyatno mengatakan, laporan keuangan Pemkab
Kulonprogo dinilai telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
(SAP). Kebijakan akuntasi, pencatatan, dan penyajiannya juga sudah
sesuai Peraturan Pemerintah No.71/2010. Begitu pula dengan aspek
kepatuhan dan pengelolaan keuangan yang dianggap telah sesuai pedoman.
"Sistem pengawasan interen juga sudah dianggap efektif," kata Rudi,
saat ditemui di kantornya, Kamis (28/5/2015).
Meski demikian, Rudi mengakui masih ada catatan khusus yang harus
diperbaiki. "Ada satu poin pada paragraf penjelas, yaitu mengenai
penyajian aset tetap," ungkapnya.
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKA Kulonprogo, Iswandari
menyatakan permasalahan terkait aset juga menjadi catatan di tahun
sebelumnya. Kali ini, catatan itu kembali muncul karena masih ada
beberapa kegiatan yang belum terangkum dalam laporan. Misalnya pada
kegiatan perbaikan gedung dengan biaya lebih dari Rp10 juta
membutuhkan penambahan nilai gedung. "Ada beberapa yang terlewatkan,"
ucapnya.

Read More

Ikan Asin Aman dari Formalin

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Berbagai jenis ikan asin di Pasar
Ngentakrejo Kecamatan Lendah dan Pasar Brosot Kecamatan Galur yang
diperiksa petugas Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Diskepenak)
Kulonprogo dalam operasi gabungan, Rabu (27/05/2015), dinyatakan aman.
Hasil pemeriksaan sampel menunjukkan, berbagai jenis ikan asin
tersebut tidak mengandung formalin.
"Dari sembilan sampel yang kami ambil, semuanya negatif," kata Kasi
Perizinan dan Pengembangan Usaha, Dinas Kepenak Kulonprogo, Leli
Marwati.
Leli menerangkan, pada cuaca panas seperti saat ini, produsen ikan
asin bisa mengandalkan panas matahari untuk mengeringkan ikan. Berbeda
dengan musim hujan, di mana produsen kesulitan dalam pengeringan ikan
sehingga rawan menggunakan formalin.
"Kami sempat menemukan ikan asin berformalin dalam operasi April lalu
di Pasar Jagalan dan Pasar Pripih. Biasanya, dagangan tersebut dikulak
dari Pasar Beringharjo dan Muntilan," urainya.
Selain memeriksa ikan asin, dalam operasi petugas juga memeriksa
kualitas daging sapi dan daging ayam. Hasilnya, daging yang dijual
pedagang berkualitas baik.
Kasi Penegakan Perundang-undangan Daerah, Satpol PP Kulonprogo,
Qumarul Hadi menambahkan, operasi gabungan digelar pihaknya untuk
memberikan perlindungan kepada konsumen. Operasi ini sudah digelar
rutin dengan menyasar lokasi berbeda. "Kami mengimbau kepada
masyarakat agar lebih teliti saat membeli produk makanan," tegas
Qomarul.(Unt)

Read More

Warga Jonggrangan Kesulitan Air Bersih

KULONPROGO ( KRjogja.com)- Wilayah Jonggrangan Desa Jatimulyo
Kecamatan Girimulyo bila musim kemarau kesulitan air bersih. Masalah
yang saat ini dihadapi meski sudah dilakukan sambungan ke rumah tapi
belum selesai dan tingkat kapur sangat tinggi sehingga merusak alat.
Hal itu disampaikan Camat Girimulyo Purwono bersama Kelompok Pengelola
Air Jonggrangan kepada Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG(K) di
rumah dinas bupati, Kamis (28/05/2015).
Diterangkan Purwono, dalam mengatasi kesulitan air bersih di
Jonggrangan, sekarang sudah ada bantuan Rp 100 juta yang dikerjakan
oleh masyarakat, namun sambungan ke rumah-rumah belum selesai.
Sedangkan masyarakat menggunakan bak tampungan yang sudah ada.
Masyarakat pengguna sebanyak 87 Kepala Keluarga (KK).
"Selain pipa sambungan belum selesai, sumber air yang ada di
Jonggrangan kadar kapurnya sangat tinggi, sehingga merusak alat. Kami
berusaha untuk memperoleh sumber air bersih dari Purwosari dengan
lokasi lebih tinggi 55 m sehingga diperlukan hydran. Biaya yang
diperlukan Rp 93 juta, dan swadaya warga baru mendapatkan Rp 62 juta
(131 KK termasuk puskesmas, MTS Jonggrangan). Dari 131 KK tersebut 26
KK diantaranya miskin," kata Purwono.
Bupati Hasto Wardoyo menanggapi keadaan itu sembari membagi pengalaman
seperti yang di Pringapus Desa Giripurwo, tahun lalu. Ketika itu
dilontarkan kepada jamaah haji agar ikut serta membantu masyarakat
yang kesulitan air.
"Karena amal jariah tidak hanya membangun masjid. Dengan membantu
pembangunan saluran air ini, amalnya juga akan mengalir terus. Sebab
yang biasanya kesulitan wudhlu jadi bisa wudhu," kata Hasto
mengapresiasi semangat Suryanto. (Wid)

Read More

Anggota PMI Kulonprogo Berangkat ke Nepal

KULONPROGO-Anggota PMI asal Kulonprogo, Teguh Wintolo (38) berangkat
ke Nepal untuk mengemban misi Tugas Bantuan Kemanusiaan.
Warga Margosari, Pengasih ini akan bergabung dengan Federasi PMI
Internasional menjadi relawan selama 30 hari di Nepal.
"Selama disana sata akan fokus membantu masyarakat Nepal dalam bidang
sanitasi dan air," jelas Teguh saat berpamitan dengan bupati
Kulonprogo di rumah dinas bupati, Kamis (28/5/2015).
Keberangkatan ke Nepal, merupakan tugas dari PMI pusat. Dia akan
berangkat seorang diri menggantikan Taufik Jeremiah staf PMI Pusat
yang sudah bertugas di Nepal mulai 1-30 Mei. Semua pembiayaan akan
ditanggung oleh PMI Internasional.
Kiprah sebagai anggota PMI, telah dilakukan sejak 2005, sebagai tenaga
relawan PMI Kulonprogo. Tahun 2006 mengikuti Pelatihan Dasar untuk Air
dan Sanitasi.
Tahun 2010 Mengikuti Pelatihan Lanjutan, dan Tahun 2014 mengikuti
Pelatihan Regional Asia Pasifik yang diikuti oleh 14 negara.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengaku senang dan bangga ada warganya
yang akan mewakili kabupaten bahkan negara untuk membawa misi
kemanusiaan.
"Mudah-mudahan sukses, selamat, mendapat pengalaman yang dapat
memberikan manfaat, dan barokah," ujar Hasto.

Read More

Pemkab Kulon Progo Susun Jalur Wisata

REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,
Daerah Istimewa Yogyakarta, menyusun rencana induk, rencana tata
bangunan, lingkungan pengembangan, dan pembangunan jalur wisata di
Kawasan Bukit Menoreh.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjan Umum (DPU) Kulon Progo Gusdi
Hartono di Kulon Progo, Rabu, mengatakan rencananya pembangunan jalur
wisata ini akan menggunakan dana keistimewaan (danais).
"Penggunaan danais harus menggunakan perencanaan yang sistematis dan
runtut, mulai dari rencana induk, rencana tata bangunan dan lingkungan
(RTBL), perencanaan teknis, dan penyusunan rencana detail teknis
pelaksanaan (DED). Saat ini, kami baru sampai tahap menyusun rencana
induk dan RTBL," kata Gusdi.
Setelah keduanya selesai, kata Gusdi, pihaknya akan menyusun DED,
pengadaan tanah dan pembangunan fisik. Pembangunan infrastruktur jalan
wisata membutuhkan tahapan yang panjang.
"Infastruktur jalan wisata Kawasan Bukit Menoreh ini panjangnya 36,78
kilometer. Anggaran yang dibutuhkan sangat besar, sehingga Pemkab
Kulon Progo mengajukan anggaran pembangunan infrastruktur wisata
melalui danais," kata dia.
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan pada 2015, Pemkab Kulon
Progo membangun jalan dari Tretes ke Suroloyo karena belum ada jalan
yang bisa dilalui mobil. Pembangunan jalan dilanjutkan 2016 dengan
memperlebar akses jalan Plono-Jatimulyo.
"Saat ini, jalannya lebarnya tiga meter, tahu depan kami lebarkan
menjadi tujuh meter supaya mobil bisa lewat dari dua arah. Sehingga
kawasan Menoreh yang indah akan kebun teh, wisata religi, ramai
kunjungi wisatawan," katanya.
Selain itu, kata Hasto, Pemkab Kulon Progo meminta perusahaan tambang
di Kecamatan Kokap membangun jalan sepanjang 10 kilometer yakni
Hargorejo-Kalirejo-Hargotirto.
Ia mengatakan seiring infrastruktur jalan di Bukit Menoreh yang
membaik, mampu membuka akses masyarakat di wilayah utara. Selain itu,
diharapkan mendukung pertumbuhan ekononi masyarakat.
"Semuanya untuk meningkatkan kesejahateraan masyarakat Kulon Progo.
Akses jalan yang baik akan mempercepat pertumbuhan pariwisata,
pertanian dan perekonomian masyarakat," katanya.
Red:Hazliansyah
Sumber:Antara

Read More

Operasi Patuh Sasar Wilayah Perbatasan

KULONPROGO ( KRjogja.com) -Polres Kulonprogo menggelar razia kendaraan
sebagai bagian Operasi Patuh 2015, Kamis (28/5/2015). Kali ini, razia
menyasar wilayah perbatasan Kulonprogo-Yogyakarta, yakni di Jalan
Wates km 15, depan Pasar Seni dan Kerajinan Kulonprogo, Sentolo.
Kasat Lantas Polres AKP H Ahmad Hidayat Sukri SH menyampaikan, jadwal
Operasi Patuh 2015 yakni pada 27 Mei hingga 9 Juni. Sasaran utamanya,
yakni Jalan Brigjend Katamso dan Jalan Pangeran Diponegoro. "Karena
merupakan wilayah ramai yang rawan kemacetan," kata Hidayat di sela
razia.
Kendati demikian, Kasat Lantas juga merazia pengguna jalan di wilayah
perbatasan. Selain penertiban kelengkapan kendaraan, pihaknya juga
mengawasi barang bawaan kendaraan untuk mencegah peredaran senjata
tajam, bahan peledak bahkan beras plastik.
"Namun fokus utamanya tetap ketertiban kelengkapan kendaraan seperti
pemakaian helm, plat nomor sesuai standar serta kepemilikan
surat-surat kendaraan yakni SIM dan STNK," tandasnya.(Unt)

Read More

Maret 2019 Pesawat Sudah Mendarat di Bandara Kulon Progo

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo
menargetkan Maret 2019 pembangunan bandara baru di Kabupaten
Kulonprogo rampung.
''Target pahitnya pada Maret 2019 pesawat sudah mendarat di Bandara di
Kabupaten Kulonprogo,'' kata Hasto pada wartawan usai menerima Kaporan
Hasil Keuangan ata Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran
2014 di Gedung Pertemuan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan DIY,
Kamis (28/5).
Sekarang tahap pembangunan bandara di Kulon Progo memasuki proses
akuisisi lahan. Di samping itu, juga proses gugatan di PTUN terhadap
IPL (Ijin Penetapan Lokasi) yang dilakukan oleh warga Kulon Progo yang
mengatasnamakan Wahana Tri Tunggal. Gugatan tersebut selesainya
ditargetkan tidak lebih enam bulan sejak pertengahan Mei 2015.
Hasto yang juga Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi ini
mengharapkan pembangunan bandara sesuai target. Kalau mundur maksimal
enam bulan. Sedangkan IPL berlaku sampai Maret 2018.
Lebih lanjut dia mengemukakan berkaitan dengan gugatan di PTUN,
Pemerintah Kabupaten Kulonprogo membantu menyiapkan materi untuk
jawaban terhadap sanggahan. ''Gubernur (red. Gubernur DIY Sri Sultan
Hamengku Buwono X) sudah meminta tim lokal Kulon Progo menyusun materi
jawaban,''ujarnya.
Pengukuran lahan untuk bandara sudah lama dilakukan dan tinggal nanti
kalau sudah selesai PTUN akan dilanjutkan dengan appraisal independen.
Hasto mengakui sudah bertemu dengan Komnas HAM berkaitan dengan adanya
laporan dari sebagian warga Kulon Progo yang tidak setuju pembangunan
bandara karena ada pelanggaran HAM terutama karena tidak adanya
keterbukaan informasi.
''Komnas HAM bertemu saya untuk memberikan saran dan masukan supaya
memberikan informasi dan menyampaikan aspirasi kepada masyarakat
berkaitan dengan pembangunan bandara. Semua tahapan itu sudah kami
lalui. Kami sudah bekerjasama dengan PT Angkasa Pura yakni dengan
sekolah kedirgantaraan agar anak-anak di Kulon Progo ada yang sekolah
di sana. Supaya dengan adanya pembangunan bandara masyarakat tidak
hanya menjadi penonton,'' kata Hasto.

Red:Indira Rezkisari

Rep:Neni Ridareni

Read More