JawaPos.com - Status tanggap darurat bencana kekeringan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) diprediksi akan berlangsung sampai 30 September 2018 mendatang. Status tersebut dapat berubah hingga waktu yang belum dipastikan.
Hal itu itu diungkapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo, Ariadi. Ariadi mengatakan, status tanggap darurat itu sudah diberlakukan sejak 25 Juli lalu. "Diperpanjang atau tidak, nanti nunggu hasil evaluasi," kata Ariadi, saat dihubungi JawaPos.com, Senin (13/8).
Laporan dampak kekeringan di Kulon Progo sampai saat ini terjadi di 8 kecamatan. Di antaranya, Kalibawang; Samigaluh; Girimulyo; Kokap; Nanggulan; Sentolo; Pengasih dan Lendah yang terdiri dari 32 Desa. Hanya saja jumlah dusunnya yang bertambah. Dari 109 dusun yang terdampak sebelumnya, kini menjadi 117 dusun.
"Droping air bersih juga terus dilakukan. Saat ini telah disalurkan sekitar 600 tangki, sejak Juni lalu sampai pertengahan Agustus. Jika ditotal, ada kisaran 3 juta liter air bersih yang telah diterima masyarakat.
Terpisah, Djoko Budiyono, Kepala kelompok data dan informasi Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jogjakarta menambahkan, mayoritas wilayah di DIJ akan alami musim hujan pada awal November mendatang.
"Kulon Progo dan Sleman bagian Utara masuk musim hujan di awal November. Kulon Progo Selatan, Bantul, Sleman Timur, Kota Jogjakarta dan Gunungkidul Utara akan masuk musim hujan di pertengahan November. Terakhir Gunungkidul Selatan masuk di akhir November," ucapnya.
Puncak musim kemarau lanjutnya, terjadi pada Agustus ini. Pihaknya mengimbau agar masyarakat melakukan penghematan air, terutama di wilayah tadah hujan.
"Masukan saja bagi instansi terkait, agar mulai mengantisipasi beberapa wilayah akibat kekurangan air atau yang mengalami kekeringan. Terutama wilayah yang merupakan wilayah tadah hujan," ucapnya.
(dho/JPC)